Pilpres 2019

Politisi Nasdem Ajak PAN dan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Alasannya?

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 14 Mei 2019
 Politisi Nasdem Ajak PAN dan Demokrat Gabung Koalisi Jokowi, Alasannya?

Sekjen Partai Nasional Demokrat (NasDem) Jhony G Plate. Foto: MP/Fadhli

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Posisi Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat di Koalisi Indonesia Adil Makmur sampai saat ini belum tegas benar. Apalagi belakangan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono 'mengusir' Demokrat dari koalisi lantaran dianggap biang penurunan suara Prabowo-Sandi di Pilpres 2019.

Dalam situasi dilematis, PAN dan Demokrat seyogyanya segera menentukan sikap. Bertahan atau keluar dan bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf Johnny G Plate menyatakan pihaknya tetap membuka peluang kepada PAN dan Demokrat untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Lebih lanjut, Johnny mengungkapkan pihaknya selalu siap dan terbuka kepada partai yang ikut bekerja sama demi kepentingan bangsa dan negara selama lima tahun ke depan sehingga bisa menguatkan dukungan sejumlah kebijakan pemerintah di parlemen.

“Dari sisi model dasar perpolitikan nasional kita, maka kami tentu sangat menghormati politik dengan tetap membuka ruang kerja sama politik untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Johnny G Plate kepada wartawan di Jakarta, Selasa, (14/5).

Sekjen Nasdem yang juga Wakil Ketua TKN Johnny G Plate
Sekjen Partai Nasdem yang juga Wakil Ketua TKN KIK Johnny G Plate (kiri) (MP/Fadhli)

Menurut Johnny, sebetulnya koalisi partai KIK sudah cukup untuk menjalankan fungsi-fungsi di DPR. Namun, Johnny menuturkan pihaknya menginginkan adanya gotong royong politik.

Jhonny juga mengaku tidak mau bahwa tujuan gotong royong politik ini dilihat sebagai praktik bagi-bagi kekuasaan.

Oleh karena itu Jhonny G Plate berharap adanya bentuk kontribusi politik dari semua partai yang bisa diberikan untuk memperkuat lembaga.

“Semuanya baik PAN, Demokrat, PKS, bahkan Gerindra pun terbuka peluang kerja sama politik. Kita berpikir untuk negara, tetapi sekali lagi, kontribusi apa yang bisa diberikan untuk membangun soliditas penyelenggara negara,” jelas dia.

Ia mengatakan, pembahasan Kabinet Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan dilaksanakan usai pengumuman hasil perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun dirinya mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk turut mengawasi pemilu agar jangan sampai dikacaukan oleh bandit-bandit politik.

“Kita harus awasi pemilu kita ini, jangan sampai dikacaukan oleh bandit-bandit politik. Kita jaga pemilu kita jangan sampai dikacaikan dengan bandit-bandit politik,” ujar Johnny.

Lebih lanjut, politikus partai Nassem itu menuturkan, pihaknya membuka kesempatan bagi partai non-koalisi untuk bergabung dalam Kabinet KIK, selama mereka bisa berkontribusi untuk kemajuan negara.

“Tergantung apa kontribusi mereka. Tergantung portofolio kabinet, kan kami mau kabinet yang ahli, kompeten, koordinasi yang kuat. Itu kan sangat tergantung siapa orangnya. Kalau orangnya enggak bener, ya jangan,” terang dia.

Dirinya menerangkan, pihaknya tidak menutup diri pada kerja sama politik dengan semua pihak. Namun, terkait dengan bergabungnya PAN dan Demokrat, dirinya menyerahkan itu semua kepada Joko Widodo jika nanti terpilih menjadi presiden.

“(Terpenting) Jangan maksa-maksa presiden, jangan maksa-maksa program-programnya kepada presiden. Karena program yang sudah di-endorse oleh rakyat adalah program Jokowi-Ma’ruf,” pungkas Johnny G Plate.(Knu)

#Partai Nasdem #PAN #Partai Demokrat #Pilpres 2019 #Koalisi Prabowo
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Indonesia
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah soal isu merger dengan NasDem. Ia menegaskan, tidak ada pembicaraan resmi.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Gerindra Bantah Isu Fusi dengan NasDem, Dasco: Tidak Pernah Dibahas
Indonesia
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
DPW Partai Nasdem Jawa Timur menegaskan tetap menghormati kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 15 April 2026
DPW NasDem Jatim Sampaikan Sikap Resmi Terkait Isu Merger
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menanggapi munculnya isu mengenai kemungkinan fusi atau penggabungan antara Partai NasDem dengan Partai Gerindra.
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Fusi Partai NasDem dan Gerindra Bukan Perkara Mudah, Saan Mustopa: Belum Menjadi Pembicaraan Internal
Bagikan