Andika Pratama
MerahPutih.com - Rencana Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggunakan Jakarta International Stadium (JIS) untuk merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day 1 Mei mendapatkan kritikan tajam DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, Syarif menegaskan, stadion JIS tidak cocok sebagai tempat untuk menggelar aksi tersebut.
Baca Juga
Buruh Berencana Gunakan JIS di Momen May Day, Wagub DKI: Kami Pelajari
"Kalau acara demonstrasi May Day ya ada tempatnya. Kalau selebrasi boleh lah ya," papar Syarif saat dikonfirmasi awak media, Jumat (21/4).
Apalagi, stadion bertaraf internasional tersebut baru menggelar soft launching. Peresmian utamanya atau grand launching belum tahu kapan akan dilaksanakan.
"Belum bisa apa, menampung kapasitas yang sesungguhnya makanya baru soft launching masih ada perbaikan-perbaikan yang masih belum sempurna," papar dia.
Politikus Gerindra ini berucap, aksi demonstrasi digelar di tempat yang memang dituju massa aksi. Misalnya, gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat atau Istana Negara.
Baca Juga
DPR Siap Dialog dengan Buruh dan Mahasiswa Soal Revisi UU Cipta Kerja
Maka dari itu, dirinya memandang, KSPI salah kaprah bila menjadikan JIS sebagai lokasi untuk merayakan Hari Buruh Internasional.
"Nggak bisa, saya rasa bukan tempatnya JIS, yang disasar apa di sana, kan nggak ada," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan, pihaknya akan memperingati Hari Buruh yang digeser pada 14 Mei 2022.
Pergeseran itu, lanjut Iqbal, karena pada 1 Mei bertepatan rangkaian Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.
Menurut dia dalam siaran persnya, Rabu (20/4), akan ada dua opsi lokasi peringatan, yakni di Senayan atau di JIS.
Di dua opsi lokasi itu, pihaknya berencana melakukan deklarasi perjuangan buruh oleh Partai Buruh dan gerakan buruh Indonesia.
Ia mengungkapkan sekitar 100 ribu lebih buruh se-Jabodetabek akan melakukan aksi di DPR RI. Selanjutnya akan ke Istora Senayan atau JIS.
Pihaknya akan menuntut sejumlah hal di antaranya menurunkan harga kebutuhan pokok, tolak upah murah dan sistem alih daya (outsourcing). (Asp)
Baca Juga
Pimpinan DPR Terima Massa Mahasiswa dan Buruh yang Unjuk Rasa
