Politisi Demokrat Pertanyakan Langkah PDIP Bela Mati-matian Harun Masiku

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 27 Januari 2020
Politisi Demokrat Pertanyakan Langkah PDIP Bela Mati-matian Harun Masiku

Politisi Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon bersama Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: Twitter/@jansen_jsp

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Politisi Partai Demokrat (PD) Jansen Sitindaon mengaku heran dengan langkah PDIP yang getol membela Harun Masiku dengan menyebut tersangka kasus dugaan suap itu sebagai korban penyalahgunaan kekuasaan.

Menurut Jansen, selama di Demokrat, Harun bukanlah siapa-siapa dan tak memiliki track record yang istimewa.

Baca Juga

Lontarkan Pernyataan Ngawur Soal Harun Masiku, Presiden Jokowi Semprot Menteri Yasonna

"Sudah jelas-jelas tersangka masih juga dibela," kata Jansen dalam keterangannya di Jakarta, Senin (27/1).

Menurutnya, Harun adalah kader yang biasa saja saat masih di Demokrat. Jansen mengungkapkan, banyak kader PD termasuk dirinya yang tidak mengenal buronan KPK itu.

Harun
Pria yang diduga Harun Masiku di Bandara Soekarno-Hatta. Foto: Net

Namun, lanjutnya, setelah pindah ke PDIP, Harun tampak sangat luar biasa dan begitu spesial di partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu.

Bahkan, lanjut Jansen, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang juga Ketua DPP PDIP Yasonna Laoly sampai mengucapkan 'Swear to God' ketika menanggapi ketidakakuratan informasi soal keberadaan Harun.

"Dulu ketika di Demokrat, Harun ini kader biasa saja. Bahkan di internal banyak yang tidak kenal, termasuk saya. Tapi sekarang dia sangat luar biasa dan spesial di PDIP," kata Jansen.

Baca Juga

Seusai Diperiksa KPK, Hasto Puji Tersangka Suap Harun Masiku Kader Terbaik PDIP

Jansen juga mengkritik sikap Menkumham Yasonna Laoly yang cenderung mati-matian dalam kasus Harun.

"Padahal karena dia Negara kehilangan muka, Menkumham sampai bawa-bawa Tuhan 'swear to God," kata dia.

Saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap KPU, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Harun Masiku tidak perlu takut menyerahkan diri ke KPK karena eks caleg PDIP merupakan korban atas tindak penyalahgunaan kekuasaan.

"Tim hukum kami mengimbau untuk bersikap kooperatif, tidak perlu takut.

Karena dari seluruh konstruksi hukum yang dilakukan tim hukum kami, beliau menjadi korban atas tindak penyalahgunaan kekuasaan itu," kata Hasto usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (24/1).

Alasan Hasto menyebut Harun sebagai korban, karena menurutnya Harun memiliki hak untuk menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW berdasarkan fatwa Mahkamah Agung.

Baca Juga

Dewas Akan Evaluasi Pimpinan KPK Soal Keberadaan Harun Masiku

"Karena ini pada dasarnya persoalannya sederhana dan partai melakukan itu terkait dengan proses penetapan calon terpilih di mana melalui keputusan Mahkamah Agung dan fatwa MA," jelas Hasto.

"Saudara Harun memiliki hak untuk dinyatakan sebagai calon anggota legislatif terpilih setelah pelaksanaan keputusan MA tersebut, hanya ada pihak yang menghalang-halangi," ungkapnya. (Knu)

#Partai Demokrat #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Partai Demokrat membantah pidato Agus Harimurti Yudhoyono menjadi sinyal Pilpres 2029.
Soffi Amira - Selasa, 08 September 2026
Demokrat Bantah Pidato AHY Jadi Sinyal Pilpres 2029, Sebut Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Olahraga
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
PBV Paja One menjadi juara AHY Cup 2026 di Jakarta Timur. AHY mendorong kompetisi voli ini berlanjut sebagai wadah pembinaan dan pencarian atlet muda.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 06 September 2026
PBV Paja One Juara AHY Cup 2026, AHY Dorong Pembinaan Atlet Muda
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Bagikan