Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Politisi Senayan mendorong agar kebijakan pemerintah melarang ekspor CPO dan turunannya diikuti dengan kebijakan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sawit oleh Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lembaga terkait.
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto, mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan agar hasil panen petani sawit rakyat tetap tersalurkan ke industri yang membutuhkan sehingga harga jual TBS tetap terjaga.
Baca Juga:
Kendalikan Harga Minyak Goreng, BUMN Harus Kerja Sama dengan Petani Sawit
"Terkait pembelian TBS sawit oleh pemerintah hal ini sangat dimungkinkan. Karena saat ini pemerintah sedang gencar memproduksi biofuel. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli hasil panen sawit rakyat," kata Mulyanto kepada wartawan, Kamis (19/5).
Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi, terkait satu sama lain agar tidak ada pihak yang dirugikan atas pemberlakuan sebuah kebijakan.
"Mereka sudah tidak tahan lagi menanggung beban atas anjloknya harga TBS sejak Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO dan turunannya," ujarnya.
Mulyanto tidak memungkiri pemerintah memang menghadapi kondisi yang dilematis. Kendati begitu, ia meminta pemerintah jangan takluk terhadap mafia minyak goreng (migor) dan pengusaha nakal lalu tunduk mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut.
Mulyanto menegaskan, kebijakan urgensi yang mendesak diperlukan oleh masyarakat saat ini adalah kebijakan agar petani sawit rakyat tidak menjadi korban.
"Pemerintah jangan plin-plan dengan kebijakan larangan ekspor CPO?" tegas dia.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga migor curah masih bertengger di angka Rp 19.100 per kg, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp 15.500 per kg.
"Karena itu, saya mendesak pemerintah segera menolong nasib para petani sawit rakyat dengan memberikan insentif. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah,” ujarnya.
Mulyanto menerangkan, insentif penting untuk meringankan petani sawit rakyat adalah dengan menyerap produk TBS dengan harga wajar. Misalnya dengan membeli dan mengolah biofuel yang bersifat mandatori dari sawit rakyat serta insentif pupuk.
"Selain itu, BUMN Perkebunan dan anak perusahaan yang mengolah hasil perkebunan harus didorong pemerintah untuk meningkatkan serapan produk TBS petani sawit rakyat. Langkah ini akan cukup membantu para petani sawit rakyat selama masa pelarangan ekspor CPO,” katanya.
Data Kementerian Pertanian, pada tahun 2019 luas lahan sawit rakyat sebesar 5,9 juta hektar atau sekitar 41 persen dari luas total lahan sawit nasional. Adapun lahan BUMN hanya sebesar 4 persen, sisanya sebesar 55 persen adalah lahan sawit dari swasta besar. Dengan kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya, maka proporsi sawit rakyat yang terdampak cukup besar. (Pon)
Baca Juga:
Mulai Hari Ini, 12 Produk Sawit dan Turunannya Hanya Boleh Dijual di Dalam Negeri
