Politikus PDIP Sebut Konflik di Masyarakat Bukan karena Agama tapi Ambisi Politik

Andika PratamaAndika Pratama - Selasa, 21 Maret 2023
Politikus PDIP Sebut Konflik di Masyarakat Bukan karena Agama tapi Ambisi Politik

Ketua DPP PDIP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Hamka Haq di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa (21/3). ANTARA/HO-Humas PDIP

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME Prof. Hamka Haq menyoroti soal terjadinya konflik mengatasnamakan agama yang terjadi di tengah masyarakat.

Di mana, kata Hamka, konflik itu justru membuat perpecahan antar anak bangsa. Apalagi, menjelang Pemilu, konflik kerap diciptakan atas nama agama.

Baca Juga

Sebut Aura Jokowi Pindah, Kepala BIN Doakan Prabowo Sukses di Pemilu 2024

Padahal, Hamka menyakini bahwa konflik yang terjadi bukan hal itu, melainkan karena adanya ambisi politik dari kelompok tertentu.

“Konflik di antara kita biasanya terjadi bukan karena ajaran agama tetapi ambisi politik yang mengatasnamakan agama. Ambisi politik yang ingin menguasaai kelompok lain, yang ingin hidup sendiri di negara ini dan mengabaikan kepentingan kelompok-kelompok lain,” kata Prof Hamka saat memberikan sambutan dalam simposium nasional bertajuk "Kedamaian Berbangsa Menuju Pemilu 2024 Tanpa Politisasi Agama" di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/3).

“Ambisi politik itulah yang merusak pertalian,” sambung dia.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME Prof. Hamka Haq (jas hitam) di Sekolah Partai PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/3). Foto: MP/Humas PDIP

Prof Hamka pun mengajak umat Islam yang merupakan mayoritas bangsa ini seharusnya menjadi pelopor perdamaian dan pelopor persaudaraan.

“Jangan menjadi pelopor perpecahan. Jangan menjadi sumber kegaduhan di tengah masyarakat Indonesia yang sudah damai,” ucap Hamka.

Baca Juga

Bawaslu Peringatkan Parpol Tak Buat Jebakan terhadap Penyelenggara Pemilu

Ketua Umum PP Baitul Muslimin Indonesia ini menambahkan, bahwa Islam adalah agama damai. Hal itu bisa dibuktikan dari berbagai hadiz, dan juga dalam sejarah praktik Rasulullah dan para sahabatnya.

“Mereka hidup berdamai di Madinah, mengawal konstitusi. Dalam konstitusi Madinah semua agama yang ada di Madinah khusunya kaum Nasrani dan Yahudi diakui eksistensinya,” terangnya.

Maka, dia mengatakan bahwa ketika di Indonesia semua umat beragama dan aliran kepercayaan taat dan setia pada Pancasila yang merupakan konstitusi bersama.

“Marilah kita umat beragama dan aliran kepercayaan apapun untuk bersama-sama melestarikan kenikmatan, meneruskan tradisi persaudaraan kebangsaan ini dengan menghayati dan mengamalkan secara benar agama kita masing-masing. Karena saya yakin semua agama mengajarkan kedamaian. Tidak ada agama yang mengajarkan konflik,” tegasnya.

Acara yang panitianya diketuai oleh Politikus PDIP Irvansyah itu turut dihadiri oleh perwakilan tokoh agama. Antara lain Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. KH. Haedar Nashir, Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Mgr. Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C. dan Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom.

Lalu, Ketua Umum Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) Dra. Siti Hartati Murdaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dan Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (MATAKIN) WS Budi Santoso Tanuwibowo.

Kemudian, Tokoh Lintas Agama Prof. Dr. H. Alwi Abdurrahman Shihab dan Akademisi Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis.

Nantinya, acara akan dilanjutkan dengan ‘Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024’ yang dibacakan para tokoh agama tersebut. Penutupan Simposium Nasional ini akan dipimpin oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, pada sore hari. (Pon)

Baca Juga

DKPP Sebut TPD Dilarang Tangani Perkara Etik Penyelenggara Pemilu

#PDIP #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan