Politikus DPR Usulkan Pelajaran Bahasa Portugis Diujicobakan di NTT

MerahPutih.com - Presiden RI Prabowo Subianto saat pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10) menyatakan bahasa Portugis yang merupakan bahasa nasional Brazil akan mulai diajarkan di sekolah-sekolah Indonesia.

Presiden Prabowo menjelaskan langkah itu bertujuan semakin mendekatkan hubungan antara rakyat Indonesia dan rakyat Brazil.

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengusulkan pembelajaran bahasa Portugis di sekolah yang diwacanakan Presiden Prabowo Subianto agar terlebih dahulu diujicobakan di daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hetifah mengatakan bahwa NTT merupakan daerah yang memiliki kedekatan historis dan interaksi sosial-budaya dengan negara-negara berbahasa Portugis, selain itu daerah tersebut juga berbatasan langsung dengan Timor Leste.

Baca juga:

P2G Tolak Keras Bahasa Portugis di Kurikulum Sekolah, Mending Selamatkan 400 Bahasa Lokal Indonesia

"Pendekatan kontekstual ini akan memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan, efektif, dan memberi manfaat nyata bagi peserta didik serta masyarakat setempat," kata Hetifah saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/10).

Menurut dia, Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan tentu menyambut baik setiap upaya pemerintah dalam memperkaya kompetensi bahasa asing peserta didik Indonesia.

Namun, kata dia, pemerintah perlu memastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, seperti juga bahasa asing lainnya memiliki dasar yang jelas, baik dari segi manfaat strategis, hubungan diplomatik, maupun relevansinya dengan kebutuhan masa depan siswa.

Dia juga meminta Kementerian Pendidikan juga melakukan kajian mendalam terkait potensi kerja sama dengan negara-negara berbahasa Portugis, seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste.

Hal itu sekaligus menjadi model pengembangan bahasa asing yang adaptif terhadap karakter dan kebutuhan daerah.

Di sisi lain, Hetifah juga meminta pemerintah memperhatikan dampak implementasinya terhadap kurikulum yang sudah padat.

"Prinsipnya, kami mendukung kebijakan pendidikan yang memperkuat daya saing global pelajar Indonesia, selama dilakukan dengan perencanaan matang dan tetap menjaga prioritas bahasa Indonesia serta bahasa daerah sebagai identitas bangsa," katanya.