Ana Amalia
Merahputih Politik- Pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengecam Golkar dan meminta publik mendukung lolosnya Peraturan Pemerintan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah secara langsung ditanggapi sinis Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Menanggapi hal tersebut pemikir politik Puspol Indonesia Ubedilah Badrun menilai komunikasi antara PDIP dan Partai Demokrat akan sulit terbangun dengan erat dan mesra. Persoalan tersebut dipicu dari perselisihan masa lampau antara Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum DPP PD, Susilo Bambang Yudhoyono.
Atas dasar itulah, PDIP masih memandang curiga setiap langkah politik yang dilakukan Demokrat, termasuk langkah pengegolan Perppu No. 1 tahun 2014 menjadi Undang-Undang dalam sidang Paripurna DPR pada Januari 2015 mendatang.
"Komunikasi PD dan PDIP masih sulit karena masih terhalang tembok psikologis masa lalu yang masih membekas dan menyulitkan keduanya," kata Ubed saat dihubungi merahputih.com, Jakarta, Sabtu (6/12).
Bukan hanya itu, Ubed yang juga bekas aktivis pergerakan 1998 menuding dukungan PD terhadap Perppu No. 1 tahun 2014 dan penolakan Partai Golkar atas hal tersebut sama sekali tidak didasari kepentingan rakyat.
Faktor utama yang terjadi dibalik tarik-ulur dukung-mendukung dan tolak-menolak Perppu tersebut lebih bernuansa kepentingan politis dan perebutan kekuasaan di daerah. Hal tersebut diperkuat dengan realitas politik masa kini, dimana parlmen terbelah menjadi dua kutub politik, Koalisi Merah-Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Saya nilai Permintaan dukungan rakyat oleh SBY menunjukan bahwa polemik perpu pilkada lebih sebagai arena komoditas politik para elit politik," tegas Ubed.
