Andika Pratama
MerahPutih.com - Polda Metro Jaya mengultimatum lima tersangka lain selain Rizieq Shihab soal kasus kerumunan pelanggar protokol kesehatan COVID-19 dalam acara pernikahan putri Rizieq untuk segera menyerahkan diri.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan penangkapan terhadap lima tersangka tersebut.
Baca Juga
Diketahui, kelima tersangka lainnya adalah Ketua Umum DPP FPI, Ahmad Shabri Lubis dan Panglima Laskar Pembela Islam (LPI) Maman Suryadi, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia Acara, Ali Bin Alwi Alatas selalu Sekretaris Acara dan Habib Idrus selaku Kepala Seksi Acara.
"Untuk lima tersangka yang lain kita beri dua opsi, pertama menyerahkan diri sama dengan MRS (Muhammad Rizieq Shihab) atau opsi kedua kita tangkap," kata Yusri saat dihubungi wartawan, Minggu (13/12).
Sebelumnya, Polisi menyebut pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyerahkan diri karena takut ditangkap oleh pihak kepolisian setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam acara pernikahan putrinya.
"Jadi MRS (Muhammad Rizieq Shihab) itu takut ditangkap sehingga dia menyerah dan datang ke Polda Metro Jaya," ucap Yusri.
Dalam hal ini, polisi telah menetapkan Habib Rizieq dan lima tersangka lainnya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dalam pernikahan putri Rizieq Shihab yakni Syarifah Najwa Shihab.
Rizieq Shihab terancam hukuman pidana enam tahun penjara. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 160 KUHP.
Pasal 160 KUHP berbunyi; Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500.
Sedangkan, Pasal 216 ayat (1) berbunyi; Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.
Sementara itu, lima tersangka lainnya dipersangkakan dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kelimanya terancam dengan hukuman 1 tahun penjara.
Pasal 93 berbunyi; Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100 juta. (Knu)
Baca Juga
