Polisi Tak Ubah Pembuatan SIM Bagi Kaum Disabilitas di Tengah Pandemi Corona

MerahPutih.com - Direktorat Lalu Lintas ( Ditlantas) Polda Metro Jaya menyatakan bahwa tak ada perubahan bagi penyandang disabilitas yang ingin membuat dan memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) di tengah kondisi pandemi corona.

"Penerbitan SIM khususnya bagi penyadang disabilitas yaitu untuk peraturan dan proses penerbitan seperti biasa tak ada perubahan (di kondisi pandemi corona)," kata Pamin Pendaftaran SIM Ditlantas Polda Metro Jaya Maria Ulfah di YouTube KamiBijak dalam acara Regulasi dan Tata Cara Pembuatan SIM Baru/Perpanjangan Bagi Teman Disabilitas, Rabu (15/7).

Baca Juga:

Kisah Petugas YPD Rawinala, Enggak Cengeng Menangani Anak Disabilitas Positif COVID-19

Hanya saja, di kondisi wabah COVID-19 ini, Ditlantas Polda Metro membuat inovasi baru dengan melakukan pendaftaran SIM melalui online di website www.korlantas.polri.go.id.

"Namun kita memiliki inovasi yaitu mengenai penerbitan registrasi SIM online yang kita bisa lihat website Korlantas Polri," tutur dia.

Ulfah menerangkan, untuk kaum disabilitas nantinya akan mendapatkan arahan dan pihak polisi akan menerbitkan jenis SIM golongan D.

Ulfah menjelaskan, kebijakan hukum penerbitan SIM bagi kaum disabilitas diatur dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Khusus di pasal 7 huruf E yang berbunyi berlaku pengemudi kendaraan bermotor bagi penyandang disabilitas.

"Jadi pasal 1 butir 1 yang berbunyi penyandang disabilitas adalah orang mengalami keterbatasan fisik intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisifasi penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak," terang dia.

Baca Juga:

3 Fitur iOS 14 Ini Bermanfaat Bagi Penyandang Disabilitas

Penerbitan SIM secara umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Selanjutnya UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Perundangan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang penerbitan SIM. (Asp)

Baca Juga:

Simak Nih! Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Bagi Penyandang Disabilitas