Polisi Sosialisasikan Larangan Merokok di Kendaraan

Zaimul Haq Elfan HabibZaimul Haq Elfan Habib - Senin, 15 April 2019
Polisi Sosialisasikan Larangan Merokok di Kendaraan

Ilustrasi tilang. (MP/Rizki Fitrianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dalam mendukung penerapan aturan larangan merokok sambil berkendara, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta akan melakukan sosialisasi, salah satunya memanfaatkan 'virtual message service' yang sudah terpasang di beberapa titik.

“Kami akan sampaikan imbauan agar pengendara mematuhi aturan dengan tidak merokok sambil berkendara karena membahayakan,” kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Pengedalian Operasional dan Keselamatan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto seperti dilansir Antara, Senin (15/4).

Menurut dia, mengemudikan kendaraan sambil merokok merupakan tindakan yang sangat berbahaya karena bisa mengganggu konsentrasi pengemudi dan bara api dari rokok yang tertiup angin juga berbahaya bagi pengguna jalan lain.

Ilustrasi merokok di motor. (Merahputih.com)
Ilustrasi merokok di motor. (Merahputih.com)

“Oleh karena itu, merokok sambil mengemudikan kendaraan memang perlu dilarang meskipun di dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tidak dijelaskan secara tersurat tentang kegiatan merokok sambil berkendara,” katanya.

Di dalam UU tersebut, lanjut Golkari, disebutkan larangan kegiatan yang berpotensi mengganggu konsentrasi pengemudi saat mengemudikan kendaraan.

“Karena merokok bisa dinilai sebagai tindakan yang bisa mengganggu konsentrasi pengemudi maka perlu dilarang. Sebenarnya tidak hanya merokok, tetapi ada juga kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi pengemudi seperti melakukan penggilan telepon selular,” katanya.

Aturan terkait larangan merokok sambil berkendara tersebut ditetapkan melalui PM Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat menyertakan bahwa pengendara dilarang merokok selama berkendara.

Setiap orang yang tidak mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang menyebabkan hilangnya konsentrasi dalam mengemudi bisa dipidana dengan kurangan maksimal tiga bulan dan denda maksimal Rp750.000.

Penegakan aturan terkait larangan merokok sambil berkendara akan dilakukan oleh pihak kepolisian. (*)

Baca juga:Polisi Tak Bisa Bisa Tilang Pengendara yang Merokok, ini Alasannya

#Korlantas #Polisi Tilang #Undang-Undang
Bagikan
Ditulis Oleh

Zaimul Haq Elfan Habib

Low Profile

Berita Terkait

Indonesia
Korlantas Permudah Urusan SIM, BPKB, STNK Korban Banjir di Sumatera, Cukup Datang ke Posko Pengungsian
Korlantas Polri memberikan layanan khusus dan prioritas untuk pengurusan SIM, STNK, BPKB, dan TNKB bagi korban banjir di Sumatera dan Aceh
Angga Yudha Pratama - Selasa, 09 Desember 2025
Korlantas Permudah Urusan SIM, BPKB, STNK Korban Banjir di Sumatera, Cukup Datang ke Posko Pengungsian
Indonesia
Aturan Patwal Bakal Dirombak, Kakorlantas: Ketika Seseorang Minta Dikawal, Harus Kami Layani
patwal, Korlantas Polri, sirene strobo, pengawalan polisi, Irjen Pol. Agus Suryonugroho, Kemensetneg, aturan lalu lintas, prioritas pengawalan, bekukan sirene
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
Aturan Patwal Bakal Dirombak, Kakorlantas: Ketika Seseorang Minta Dikawal, Harus Kami Layani
Indonesia
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
BPKB hanya wajib saat perpanjangan 5 tahun
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Proses Pengesahan STNK Tahunan Tidak Perlu BPKB, Ini Syarat dan Mekanisme Lengkapnya
Indonesia
Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar
pelanggaran kasatmata yang dinilai membahayakan dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas di jalan tidak diberi toleransi.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Operasi Zebra Mulai Hari Ini, Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar
Indonesia
Komisi III DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan Jadi UU
Komisi III DPR telah menyetujui RKUHAP dibawa ke Paripurna. RKUHAP akan segera disahkan jadi UU.
Soffi Amira - Kamis, 13 November 2025
Komisi III DPR Setujui RKUHAP Dibawa ke Paripurna, Segera Disahkan Jadi UU
Indonesia
Strategi Korlantas Polri Atasi Macet dan Amankan Nataru 2025/2026
Menjelang pergantian tahun, fokus pengamanan bergeser ke pusat kota, alun-alun, kawasan wisata, dan tempat hiburan publik
Angga Yudha Pratama - Rabu, 12 November 2025
Strategi Korlantas Polri Atasi Macet dan Amankan Nataru 2025/2026
Indonesia
Jebakan Diskon Harbolnas Hingga Diskon Tol: Pemerintah Siapkan Paket Komplit Nataru 2025/2026, Korlantas Sibuk Atur Strategi Anti Macet
Pemerintah juga siapkan stimulus khusus: diskon tol, diskon tiket, PPN DTP, dan Harbolnas untuk kelancaran arus mudik dan balik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 06 November 2025
Jebakan Diskon Harbolnas Hingga Diskon Tol: Pemerintah Siapkan Paket Komplit Nataru 2025/2026, Korlantas Sibuk Atur Strategi Anti Macet
Indonesia
Korlantas Polri Bikin Standarisasi Bentuk Suara Sirene dan Rotator Pengawalan Lalu Lintas
Seluruh personel Polisi Lalu Lintas (Polantas) telah diinstruksikan untuk menjalankan fungsi pengawalan secara selektif dan proporsional
Angga Yudha Pratama - Minggu, 19 Oktober 2025
Korlantas Polri Bikin Standarisasi Bentuk Suara Sirene dan Rotator Pengawalan Lalu Lintas
Indonesia
Kakorlantas Tegaskan ETLE Hadir untuk Melindungi dan Mendidik, Bukan Menakut-nakuti Masyarakat
Penerapan ETLE telah memberikan sejumlah manfaat nyata
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Kakorlantas Tegaskan ETLE Hadir untuk Melindungi dan Mendidik, Bukan Menakut-nakuti Masyarakat
Indonesia
Wajib Tahu! 4 Prinsip 'Procedural Justice' yang Harus Diterapkan Polantas Saat Menindak di Jalan
Agus menekankan bahwa mengimplementasikan prinsip-prinsip ini akan meningkatkan kepercayaan publik
Angga Yudha Pratama - Kamis, 02 Oktober 2025
Wajib Tahu! 4 Prinsip 'Procedural Justice' yang Harus Diterapkan Polantas Saat Menindak di Jalan
Bagikan