Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Polisi Siagakan 129.923 Personel dan 1.748 Pos Pengamanan saat Libur Nataru

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 15 Desember 2023
Polisi Siagakan 129.923 Personel dan 1.748 Pos Pengamanan saat Libur Nataru

Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri Kombes Pol. Eddy Djunaedi di Jakarta, Jumat (15/12/2023). ANTARA/Laily Rahmawaty/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Polri menyiapkan kekuatan penuh dalam pengamanan libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024. Korps Bhayangkara menerjunkan sebanyak 129.923 personel dalam rangka pengamanan Nataru ini.

“Ini terdiri dari Polri, TNI dan stakeholder terkait," kata Kabagops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/12).

Baca Juga

Bank Mandiri Sebarkan Uang Elektronik Sebanyak 548.000 Jelang Nataru

Eddy mengatakan pos pengamanan juga didirikan di ribuan lokasi. Petugas juga mendirikan pos pelayanan untuk warga yang akan berpergian saat libur Natal dan tahun baru.

"Adapun kami juga melakukan mendirikan pos pengamanan sebanyak 1.748 lokasi pos pengamanan, pos pelayanan sebanyak 740 dan pos pos terpadu sebanyak 212 yang ada di titik lokasi di seluruh Indonesia," katanya.

Eddy menyebut Polri juga melakukan pengamanan di objek wisata hingga rumah ibadah. Sekitar 40 ribu titik akan dijaga oleh personel.

"Adapun objek pengamanan dan titik-titik itu kita nanti akan mengamankan objek sebanyak 43.276, itu yang akan kita lakukan pengamanan," katanya.

Baca Juga

Operasikan 1.324 Bus selama Nataru, DAMRI Resmi Buka Penjualan Tiket

Polisi juga menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk libur Nataru. Ada tiga skema yang disiapkan. Baik pada skema normal, padat, sangat padat.

“Pada skema normal itu sendiri kita masih dalam melakukan kegiatan-kegiatan pada pola pengaturan, penjagaan di strong point, titik trouble spot maupun blank spot, ini harus kita lakukan pengelolaan lebih awal," sebut dia.

Eddy menambahkan polisi akan melakukan pembatasan kendaraan jika lalu lintas padat.

"Untuk skema padat juga akan melakukan bagaimana pengalihan arus, ada pembatasan kendaraan sumbu tiga dan lain sebagainya,” jelas Eddy.

Sementara jika kondisi lalu lintas sangat padat akan dilakukan buka tutup hingga one way.

“Adapun skema sangat padat kita melakukan rekayasa buka tutup, baik buka tutup yang ada jalur tol maupun arah yang keluar arteri, termasuk juga bagaimana kita melakukan bagaimana nanti sampai dengan one way," tutup dia. (Knu)

Baca Juga

Meski Tilang Ditiadakan saat Libur Nataru, Polisi Diminta Tindak Tegas Pengendara yang Membahayakan

#Libur Natal Dan Tahun Baru #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Presiden Prabowo Subianto menegaskan TNI dan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat. Ia menyebut kedua institusi harus selalu hadir membantu masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 17 Juli 2026
Prabowo Tegaskan TNI dan Polri Bagian dari Rakyat, Harus Selalu Hadir di Tengah Masyarakat
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Polisi telah menangkap sejumlah tersangka dan menyita 38 unit modul BTS beserta barang bukti lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
Bareskrim Bongkar Sindikat Pencurian BTS, Biang Kerok Hilang Sinyal di Jabodetabek Bikin Rugi Capai Rp 60 Miliar
Indonesia
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Eks Jampidsus Febrie Adriansyah jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Kejagung. Polri serahkan barang bukti Rp467 miliar dan 74 kg emas.
Wisnu Cipto - Jumat, 17 Juli 2026
Belum Pernah Dicecar Polri, Pemeriksaan Pertama Tersangka Eks Jampidsus Ditekel Kejagung Hari Ini 
Indonesia
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Imparsial meminta pemerintah mengevaluasi Perpres Nomor 66 Tahun 2025 tentang pengamanan jaksa. Nilai pembagian kewenangan TNI dan Polri perlu diperjelas.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 16 Juli 2026
Perpres Pengamanan Jaksa Disorot, Imparsial Minta Pemerintah Evaluasi Aturan dan Perjelas Peran TNI-Polri
Indonesia
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Status eks Jampidsus Febrie Adriansyah dan Don Ritto turun jadi saksi di Sprindik Kejagung
Wisnu Cipto - Rabu, 15 Juli 2026
Naik Turun Status Tersangka Eks Jampidsus, Kejagung: Bukan Gugur, Tapi Lagi Dipelajari
Indonesia
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Kerja sama tersebut dibutuhkan, terutama dalam penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta penguatan pertahanan negara.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pertemuan Kapolri, Jaksa Agung, dan Panglima TNI, Komisi III DPR: jangan Ada Narasi Keretakan
Indonesia
Kapolri Temui Panglima TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid sesuai Arahan Prabowo
Kapolri temui Panglima TNI di Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan ini menjadi silaturahmi demi menjaga hubungan TNI-Polri.
Soffi Amira - Selasa, 14 Juli 2026
Kapolri Temui Panglima TNI, Tegaskan TNI-Polri Solid sesuai Arahan Prabowo
Indonesia
Modus DM Telegram! Sindikat Pedofil Global Incar Anak Indonesia, Konten Dijual ke Pasar Gelap
Polri ungkap sindikat pedofil global yang memanfaatkan Telegram untuk menjaring anak-anak Indonesia. Konten eksploitasi seksual dijual ke pasar gelap internasional.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Juli 2026
Modus DM Telegram! Sindikat Pedofil Global Incar Anak Indonesia, Konten Dijual ke Pasar Gelap
Indonesia
DPR Tegaskan Kasus Eks JAM-Pidsus Febrie Adriansyah Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum
Penanganan perkara harus dilakukan secara transparan dan bebas dari konflik kepentingan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
DPR Tegaskan Kasus Eks JAM-Pidsus Febrie Adriansyah Jadi Momentum Bersih-Bersih Aparat Penegak Hukum
Indonesia
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Konflik terbuka yang terus berlarut antara Polri dan Kejaksaan ini mengindikasikan adanya disfungsi koordinasi atau bahkan pembiaran di tingkat eksekutif.
Dwi Astarini - Senin, 13 Juli 2026
Legislator Demokrat Usul DPR Gunakan Hak Angket Redakan Ketegangan Polri-Kejagung
Bagikan