Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengamat kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengkritisi banyaknya perwira tinggi Polri yang mengisi jabatan tinggi negara.
Hal itu dinilai berdampak kurang baik bagi keseimbangan dalam pemerintahan. Teranyar, Irjen Firli Bahuri menduduki jabatan sebagai Ketua Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca Juga
"Dari kebijakan publik tentu tak bagus. Karena itu terkesan membentuk jejarimg kebijakan. Polici network. Disebabkan sulit orang ketika berhadapan untuk sasaran kepentingan. Dikhawatirkan jadi negara polisi di mana harus semua melalui prosedur dan keamanan," kata Trubus kepada Merahputih.com di Jakarta, Senin (16/9)
Trubus melanjutkan, secara kebijakan publik tak bagus karena ada unsur kepentingan yang bermain disitu.
"Polisi menguasai lembaga negara di periode ini sangat kuat. Polisi terlalu membentuk kelompok sendiri," sesal pengamat dari Universitas Trisakti ini.
Baca Juga
YLKI Kecam Revisi UU KPK Berpotensi Suburkan Praktik Korupsi di Indonesia
Trubus menjelaskan, hal ini bisa kecemburuan sosial terutama bagi TNI. Apalagi TNI selama dibawah kementerian pertahanan dan polisi dibawah presiden.
"Karena polisi merasa diatas. Maka bisa terjadi konflik dibawah terutama soal penghasilan dan kemudahan mendapatkan anggaran," jelas Trubus.
Ia menduga, Jokowi terkesan mengistimewakan polisi karena ingin mengedepankan persoalan penegakan hukum. "Karena polisi kan penegak hukum dan mengarahkam penegakan hukum ini efektif," ungkap Trubus.
Namun, Trubus tak melihat adanya penurunan kinerja lembaga negara yang selama ini dipimpin polisi.
Baca Juga
"Polisi ini mampu dan memiliki kapasitas. Apakah kepemimpinamya bisa berlanjut itu belum bisa terjawab. Kinerja mereka perlu dibuktikan," pungkas dia.
Beberapa jabatan negara yang dikuasai Polisi antara lain Menpan RB Komjen (Purn) Syafrudin, Kepala BULOG Budi Waseso, Kepala BIN Budi Gunawan, Kepala BNPT Suhardi Alius, Ditjen Imigrasi Ronny Sompie hingga Irjen Kementerian Perindustrian Setyo Wasisto. (Knu)
