Headline

Polisi Dinilai Gagal Benahi Lalu Lintas Jakarta, DPR Dituntut Turun Tangan

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 08 September 2019
  Polisi Dinilai Gagal Benahi Lalu Lintas Jakarta, DPR Dituntut Turun Tangan

Ketua ITW Edison Siahaan. Foto: net

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Kesemrautan, kemacetan, pelanggaran hingga kecelakaan adalah potret nyata sehari-hari kondisi lalu lintas di Jabodetabek dan sejumlah kota besar Indonesia.

Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah maupun Polri belum menjadi solusi efektif. Bahkan kurang memberikan dampak singnifikan terhadap upaya mewujudkan keamanan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Klaim Uji Coba Ganjil Genap Atasi Kemacetan dan Polusi Udara

Ketua Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai penegakan hukum yang kurang maksimal dan belum tersedianya transportasi umum yang terintegrasi ke seluruh pelosok tanah air, serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol jadi 'biang kerok' semerawutnya lalu lintas.

Edison berharap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode 2019-2024 untuk ikut berperan aktif membangun dan meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat di setiap wilayahnya.

Akibat kemacetan seorang pak Ogah ikut jadi pengatur lalu lintas
Seorang warga mengatur lalu lintas di persimpangan kawasan Tebet Timur, Jakarta, Senin (24/7). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

"Hal itu dapat dilakukan saat masa reses anggota DPR dan DPD. Ketika itulah setiap anggota DPR/DPD melakukan sosialisasi dan mengimbau seluruh konstituennya agar tertib berlalu lintas dengan cara mamatuhi aturan," kata Edison kepada MerahPutih.Com di Jakarta, Minggu (8/9).

Edison mengatakan, setiap anggota DPR dan DPD dapat membentuk kelompok cinta ketertiban dan keselamatan lalu lintas di daerah pemilihan masing-masing. Sehingga kesadaran tertib berlalu lintas tumbuh dan terus mengalir di hati dan fikiran setiap warga.

"Apabila kesadaran tertib berlalu lintas dan kepedulian masyarakat sudah tumbuh hingga menjadikan tertib dan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka, proses untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas akan lebih cepat," jelas Edison.

Ia mengingatkan, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan, karena hampir seluruh aktivitas masyarakat terkait dengan lalu lintas.

Baca Juga:

Mulai 9 September Polisi Bakal Tindak Pelanggar Ganjil Genap

Meskipun mewujudkan Kamseltibcarlantas merupakan tanggungjawab pemerintah khususnya Polri. Tetapi peran serta anggota DPR dan DPD sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat.

Sebab, lanjut Edison, kondisi lalu lintas di sejumlah kota-kota besar di Indonesia khususnya Ibukota dan sekitarnya sudah dalam kondisi gawat darurat yang perlu perhatian semua pihak.

"Maka, mewujudkan Kamseltibcarlantas di seluruh ruas jalan di negeri ini juga merupakan tanggungjawab setiap anggota DPR dan DPD dalam bentuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat," pungkas Edison.(Knu)

Baca Juga:

Anies Dikritik, Penghapusan Ganjil-Genap Saat Weekend Ganggu Wisatawan

#DPR #Polri #Kemacetan #Transportasi Umum
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Berita Foto
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Ketua Ombudsman Nuzran Joher mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 29 September 2026
RDP Ombudsman dan Komisi II DPR Bahas Temuan Lapas Mewah di Cibinong
Berita Foto
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Eks Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto mengikuti RDP dengan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Didik Setiawan - Senin, 28 September 2026
Kalapas Cibinong Nonaktif Wisnu Hadiri RDP dengan Komisi XIII DPR Bahas Temuan Lapas Mewah
Indonesia
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Pembahasan mencakup sejumlah isu ketenagakerjaan, antara lain hubungan kerja, pengupahan, pelindungan pekerja perempuan, dan pemagangan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
DIM RUU Perlindungan Ketenagakerjaan Makin Bertambah, Belum Hasilkan Naskah Final
Indonesia
DPRD DKI Minta Tarif LRT Jakarta Terjangkau dan Terintegrasi Transum Lainnya
Pemerintah tetap perlu menghitung kebutuhan subsidi melalui skema public service obligation (PSO).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
DPRD DKI Minta Tarif LRT Jakarta Terjangkau dan Terintegrasi Transum Lainnya
Indonesia
Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Agar RUU Pelindungan Ketenagakerjaan disempurnakan nomenklatur menjadi RUU Pelindungan Ketenagakerjaan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 September 2026
 Apindo Minta Masukan Perluasan Kesempatan Kerja di RUU Pelindungan Ketenagakerjaan
Indonesia
Identifikasi Korban KM Virgo Transport 8 masih Berjalan, Polri Cocokkan DNA 9 Korban dan Keluarga
Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan informasi yang diperoleh dari keluarga korban dengan hasil pemeriksaan terhadap jenazah.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Identifikasi Korban KM Virgo Transport 8 masih Berjalan, Polri Cocokkan DNA 9 Korban dan Keluarga
Indonesia
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Kecelakaan yang menimpa kapal dengan ratusan penumpang tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola keselamatan pelayaran.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Insiden Tenggelamnya KMP Virgo Transport 8, DPR Kritik Lemahnya Pengawasan Keselamatan
Indonesia
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Transportasi umum Jakarta akan memberikan kenyamanan, kemudahan, dan bebas kemacetan.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Wagub Rano Karno tak Larang Pemakaian Mobil Pribadi, Ajak Warga Pakai Transportasi Umum
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid (kiri) menyerahkan laporan tanggapan pemerintah kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 22 September 2026
Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Pengaturan Reforma Agraria jadi UU
Olahraga
Tak Hanya di Lapangan, Polisi Juga Lakukan Patroli Siber selama FIFA ASEAN CUP 2026
Pola pengamanan disiapkan untuk menghadapi tingginya mobilitas selama turnamen, termasuk pergerakan suporter.
Dwi Astarini - Senin, 21 September 2026
Tak Hanya di Lapangan, Polisi Juga Lakukan Patroli Siber selama FIFA ASEAN CUP 2026
Bagikan