Polisi Berlebihan Tangani Demo Anarkis Ribuan Karyawan Freeport?

Eddy FloEddy Flo - Senin, 11 September 2017
Polisi Berlebihan Tangani Demo Anarkis Ribuan Karyawan Freeport?

Personil kepolisian berjaga di lokasi unjuk rasa karyawan korban PHK PT Freeport Indonesia di Cek Point Mile 28, Timika (ANTARA FOTO/Spedy Paereng)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Demo ribuan karyawan PT Freeport beberapa waktu lalu masih menyimpan masalah. Polisi diduga terlalu berlebihan tangani demo anarkistis tersebut.

Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon mengatakan langkah-langkah yang dilakukan oleh polisi dalam menangani kasus itu seperti menyita berkas-berkas administrasi dari kantor sekretariat PUK SP-KEP SPSI PT Freeport dan membongkar paksa tenda-tenda para pengunjuk rasa sudah sesuai prosedur hukum.

"Prinsipnya kita mau menjaga situasi kamtibmas di Mimika dan menegakkan hukum. Kalau ada pihak yang menilai apa yang kami lakukan kurang pas, silakan saja sebagai bahan koreksi kami," kata Victor Mackbon di Timika, Senin (11/9).

Vicktor menegaskan, tindakan hukum yang dilakukan kepada para pengunjuk rasa karena didasarkan pada fakta bahwa secara nyata mereka telah melakukan perusakan, pembakaran, bahkan penganiayaan kepada orang lain.

"Terus apakah kami harus diam kalau sudah begitu? Kami tidak bisa membiarkan kondisi seperti itu terjadi di depan mata kita semua. Seharusnya semua pihak mendukung upaya-upaya aparat penegak hukum," ujar Victor.

Kapolres Mimika juga mempersilakan pihak-pihak yang merasa keberatan dengan langkah hukum yang dilakukan aparat agar mengadukan permasalahan tersebut secara hukum.

"Kalau dinilai tidak pas, tolong disampaikan tidak pasnya dimana. Silakan lakukan praperadilan kalau memang merasa apa yang dilakukan aparat tidak pas. Kami tidak bisa membiarkan penjahat mengganggu kamtibmas," tegas Victor.

Polres Mimika telah menetapkan 11 orang tersangka dan memeriksa 28 orang saksi terkait kasus unjuk rasa yang berujung anarkis di Check Point 28, Terminal Gorong-gorong dan kompleks perkantoran PT Petrosea pada 19 Agustus lalu.

Polisi bahkan menetapkan dua orang pengunjuk rasa tersebut masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Dalam waktu dekat polisi akan menyebarkan serta mempublikasikan identitas kedua DPO tersebut ke media massa.

Menurut Victor, kedua DPO tersebut diduga melakukan tindak pidana perusakan dan pembakaran berbagai fasilitas milik PT Freeport di Check Point 28, Terminal Gorong-gorong serta perkantoran PT Petrosea di Jalan Cenderawasih.

"Kami juga akan memperbanyak tersangka dari pelaku yang beraksi di lapangan. Kami menyarankan agar mereka segera menyerahkan diri. Data sudah ada pada kami. Dalam waktu dekat data kedua DPO tersebut akan kami kirim ke semua Polda," kata AKBP Victor Dean Mackbon.(*)

#PT. Freeport #Kisruh Saham Freeport #Demo Buruh #Aksi Unjuk Rasa
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Buruh menggelar aksi demo menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta 2026. KSPI menilai upah Rp 5,73 juta terlalu kecil dan tidak sesuai biaya hidup ibu kota.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Upah Dinilai Tak Cukup untuk Hidup di Jakarta, Bos Buruh: Kami Kerja tapi Tetap Nombok
Indonesia
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Ratusan buruh akan menggelar aksi serentak di Jakarta pada Kamis (15/1). Sejumlah tuntutan bakal dilayangkan, termasuk revisi UMP DKI.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 15 Januari 2026
Buruh akan Demo Serentak Kamis (15/1), Tuntut Revisi UMP DKI dan RUU Ketenagakerjaan
Dunia
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Sayangnya, pemadaman internet selama hampir empat hari yang diberlakukan otoritas Iran membuat sangat sulit untuk memverifikasi laporan secara independen.
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Kelompok HAM Sebut Sedikitnya 648 Pengunjuk Rasa Tewas dalam Penindakan di Iran, Khawatirkan Jumlahnya Bisa saja Lebih Banyak
Indonesia
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Aksi ini akan diikuti ribuan buruh dari berbagai daerah di Jawa Barat dan Jakarta dengan konvoi sepeda motor.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Buruh Demo Depan Istana Negara Minta Penaikan UMP 2026, Polisi Ingatkan untuk tak Provokasi
Indonesia
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Penetapan UMP Jakarta 2026 mendapat penolakan. Para buruh siap mengambil jalur hukum untuk menolak kebijakan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Tolak UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 5,7 Juta, Buruh Siap Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
UMP Jakarta 2026 dinilai terlalu kecil. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, bahwa gaji di Sudirman lebih kecil dibanding Karawang.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
UMP Jakarta 2026 Dianggap Terlalu Kecil, Presiden Partai Buruh: Gaji di Sudirman Lebih Kecil dari Pabrik Panci Karawang
Indonesia
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Demo buruh tolak UMP Jakarta 2026 akan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (29/12). Polisi mengatakan, tidak ada penutupan jalan.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Ada Demo Buruh Tolak UMP Jakarta 2026 Hari ini, Polisi Jamin tak Ada Penutupan Jalan
Indonesia
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
UMP yang realistis seharusnya berada di angka 5,5 hingga 7,5 persen
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Desember 2025
UMP 2026 Terancam Anjlok, Legislator PDIP Tagih Janji Hidup Layak Sesuai Konstitusi
Indonesia
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Koalisi Masyarakat Sipil menilai simulasi baru Polri dalam penanganan unjuk rasa yang berbasis pelayanan sebagai langkah positif menuju reformasi kepolisian yang lebih humanis dan sesuai prinsip HAM.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 27 November 2025
Simulasi Baru Polri Dinilai Jadi Langkah Positif Transformasi Penanganan Unjuk Rasa
Bagikan