Polemik Wagub DKI Jakarta PKS dan Gerindra Tak Kunjung Usai, Taufik Mulai Geram


Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik.( Foto: MP/Ponco)
MerahPutih.com - Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, M Taufik mulai geram dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyebut bahwa tes uji kelayakan atau fit and proper test tak penting.
Padahal, menurut Taufik, tim badan uji seleksi calon Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta sudah disetujui oleh PKS pada saat rapat di kantor DPD Gerindra pada beberapa minggu lalu.
"Terus maunya sistem apa? Mau dua langsung? Wah enak, orang udah sepakati proper test calonnya juga dari dia, bukan dari saya," kata Taufik di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (26/11).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengaku belum ada pertemuan dengan Gerindra soal tim seleksi wagub tersebut. Ia pun menunggu undangan partai berlambang pada dan kapas tersebut.
Adapun tim seleksi DKI 2 tersebut sudah terbentuk yang diisi oleh 4 orang nama yakni dari PKS, Ketua DPW PKS DKI Jakarta, Syakir Purnomo dan Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi dan Gerindra, Wakil Ketua DPD Gerindra, Syarif, dan Senior LIPI Siti Zuhro.
"Mestinya ada, ya PKS belum undang ya udah. Gerindra menunggu undangan dari PKS," jelasnya. (Asp)
Bagikan
Berita Terkait
Muzani Tegaskan Pemerintah tak Tutup Mata atas Persoalan MBG

Prabowo Tambah Wamen hingga Kabinet ‘Gemuk’, Gerindra: Masalah dan Beban Negara Terlalu Besar

TNI Diminta Sapu Bersih Ormas Preman yang Meresahkan dan Mengaku Terafiliasi Parpol

Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'

Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi

Politikus Gerindra Yakinkan Publik Jika Presiden Prabowo Bakal Benahi Tata Kelola MBG

F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans

Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat

Profil Letjen (Purn) Djamari Chaniago, Bos Klub Moge Calon Kuat Menkopolkam Baru

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta
