Polemik Perppu Pilkada Langsung Tak Cerminkan Kepentingan Rakyat

MerahPutih Politik - Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke IX di Bali, Aburizal Bakrie akhirnya mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung.

Menanggapi hal tersebut pemikir politik dan sosial asal Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menegaskan bahwa diskursus Perppu pilkada langsung sama sekali tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Namun faktor dominan yang muncul ke permukaan adalah pertimbangan dalam membangun blok kekuatan politik.

"Golkar dan PKS misalnya, sejak awal setuju pilkada langsung, lalu berubah haluan menolaknya menjelang pemilihan pimpinan DPR. Mereka juga menyebut akan menolak Perppu, bahkan dinyatakan di dalam munas Golkar dan kini dinyatakan menerima perppu. Alasan karena ini kehendak masyarakat tentu tidak tepat," kata Ray dalam siaran persnya kepada Merahputih.com, Jakarta, Rabu (10/12).

Lebih lanjut penggiat demokrasi yang tergabung dalam gerakan Dekrit Rakyat menambahkan perpindahan Ical yang balik badan mendukung Perppu Pilkada langsung menjadi persoalan serius.

Sebab bekas menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) seakan melupakan hasil Munas Partai Golkar di Bali yang tegas-tegas menolak pemilihan kepala daerah secara langsung.

"Perpindahan dukungan Ical juga dapat berimplikasi serius ke dalam. Bagaimnapun, ARB mendapat dukungan aklamasi salah satu faktornya adalah isu kampanye menolak perppu pilkada," tegas analis politik yang bernama asli Ahmad Fauzi.

Masih kata Ray dalam realitasnya tak berhitung bulan, Ical malah menganggap hasil munas seperti tidak ada. Jika merucuk pada twitter ARB, bahkan sikap politik mendukung perppu merupakan inisiatif ARB sendiri bersama pengurus DPP yang lain. Artinya rekomendasi munas Bali tidak dilaksanakan karena bukan pembatalan bersama.

"Di sini, ARB punya potensi akan dipersoalkan pengurus-pengurus di tingkat DPD I dan II. Bahkan tidak menutup kemungkinan akhirnya mereka akan beralih ke pengurusan Agung Laksono. Dibutuhkn kerja ekstra untuk meyakinkan pengurus daerah bahwa mereka tidak sedang dipunggungi," demikian Ray.