Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) untuk memberikan sanksi terhadap Firli Bahuri Cs atas polemik pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti ke Mabes Polri. Pasalnya, pengembalian penyidik yang dipekerjakan itu dinilai telah melanggar administrasi.
"Dalam hal ini Dewan Pengawas harus bertindak. Saya rasa pemberian sanksi pantas dijatuhkan oleh Dewan Pengawas ke Pimpinan KPK atas pelanggaran administrasi terhadap proses pengembalian paksa Kompol Rossa ke instansi Polri," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (15/5).
Baca Juga:
Firli Bahuri Tegaskan Sudah Berhentikan Kompol Rosa Sebagai Penyidik KPK
Menurut Kurnia, pengembalian Kompol Rossa ke Polri dilakukan secara paksa. Bahkan, pengembalian tersebut secara prosedur mengandung pelanggaran yang serius. Kurnia menjelaskan, terdapat empat argumentasi yang bertentangan dengan pengembalian Kompol Rossa ke Polri.
Pertama, masa kerja Kompol Rossa baru akan selesai pada September 2020 mendatang. Kedua, Kompol Rossa diyakini tidak pernah melanggar kode etik di KPK.
Ketiga, Kompol Rossa hingga kini masih menangani perkara-perkara di KPK. Keempat, Pimpinan Polri resmi menolak pengembalian Kompol Rossa ke instansinya.
"Pada sisi lain, penting juga untuk menggali motif dari Pimpinan KPK yang terlihat begitu semangat untuk mendepak Kompol Rossa dari KPK," kata Kurnia.
Kurnia menduga, motif pengembalian Kompol Rossa ke Polri memiliki keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang dilakukan KPK. Sebab, Kompol Rossa tergabung dalam tim yang menangani perkara suap PAW anggota DPR yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan Caleg PDIP Harun Masiku.
"Atau teori kausalitasnya, apa karena Kompol Rossa menangani kasus suap Wahyu Setiawan dan Harun Masiku sehingga ia 'dibuang' oleh Pimpinan KPK?" kata Kurnia. (Pon)
Sebelumnya diberitakan Kompol Rossa Pubo Bekti, penyidik KPK yang sempat dipulangkan ke instansi asal Mabes Polri, kini telah bekerja kembali ke lembaga antirasuah. Hal ini berdasarkan rapat Pimpinan pada 6 Mei 2020.
"KPK memutuskan telah meninjau kembali dan membatalkan serta menyatakan tidak berlaku surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang Dipekerjakan pada KPK atas nama Rossa Purbo Bekti terhitung mulai tanggal 1 Februari 2020," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (14/5).
Ali menjelaskan, untuk mempekerjakan kembali Kompol Rossa, KPK telah menerbitkan Surat Keputusan Sekjen KPK Nomor 744.1 Tahun 2020 tentang Pembatalan Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada KPK tertanggal 6 Mei 2020.
Baca Juga:
Pembatalan Surat Keputusan Sekjen KPK tersebut, karena memperhatikan dan mengingat antara lain Surat Kapolri tertanggal 3 Maret 2020 perihal Tanggapan Atas Pengembalian Penugasan Anggota Polri di lingkungan KPK. Hal ini guna memperkerjakan kembali Pegawai Negeri yang dipekerjakan yakni, Rosa Purbo Bekti sampai pada 23 September 2020.
"Dengan demikian, saat ini hak-hak Kepegawaian Rossa Purbo Bekti telah kembali sebagaimana sebelum diterbitkannya Keputusan Sekjen KPK Nomor 123 Tahun 2020 tersebut," ujar Ali. (Pon)
