Polemik Debat Capres, BPN Prabowo-Sandi dan TKN Jokowi-Ma'ruf Sepakat Tertibkan Timses Masing-Masing

Eddy FloEddy Flo - Senin, 07 Januari 2019
Polemik Debat Capres, BPN Prabowo-Sandi dan TKN Jokowi-Ma'ruf Sepakat Tertibkan Timses Masing-Masing

Aria Bima anggota DPR RI dari Fraksi PDIP (Foto: MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Polemik depat capres-cawapres bergulir panas belakangan ini. Masing-masing tim sukses (timses) saling menuding ketidaksiapan pasangan calon jagoannya. Parahnya lagi, serangan masif diarahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dianggap tidak berkompeten dan didesak mundur.

Situasi yang mengarah kepada delegitimasi KPU selaku lembaga Pemilu berpotensi mengancam demokrasi yang bermuara pada gagalnya Pemilu dan Pilpres 2019. Menghadapi kondisi tersebut, Kedua tim sukses pasangan capres-cawapres menyepakati untuk menertibkan tim pemenangan internalnya soal polemik isu-isu yang berkaitan dengan debat capres.

Kesepakatan itu diutarakan dalam konferensi pers bersama antara KPU dengan perwakilan Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Aria Bima dan perwakilan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso.

"Memang kami sadari, banyak hal yang sebetulnya tidak untuk dipublikasi namun terungkap ke publik, jadi kacau balau. Nanti saya dan mas Priyo akan menertibkan," ujar Aria Bima di Jakarta, Senin (7/1).

Priyo Budi Santoso
Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso (MP/Ponco Sulaksono)

Hal-hal yang akan ditertibkan masing-masing timses antara lain terkait tiga polemik terkait debat capres yakni soal keputusan KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan dari panelis, keputusan KPU tidak memfasilitasi penyampaian visi misi, serta soal berkurangnya jumlah panelis.

Aria Bima selaku Direktur Program TKN mengatakan soal kisi-kisi pertanyaan terbuka yang diberikan KPU kepada kedua paslon, pihaknya memang menyetujui hal itu untuk menghindari munculnya dugaan atau tudingan terhadap pihak tertentu bahwa pertanyaan debat bocor.

"Jadi dibuka sekalian," kata Aria Bima.

Hal kedua mengenai berkurangnya jumlah panelis, Aria Bima mengakui pihaknya memang mengirimkan surat keberatan kepada KPU atas munculnya nama mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW) dalam daftar panelis.

Keberatan itu sama sekali bukan karena meragukan kapasitas dan keilmuan BW sebagai panelis, namun karena BW pernah masuk dalam timses resmi pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI. Selanjutnya, soal penyampaian visi-misi yang tidak difasilitasi KPU, Aria mengatakan pihaknya menyetujui hal itu sebab dalam setiap debat, kedua pasangan capres-cawapres juga akan diberikan waktu menyampaikan visi-misi itu.

Sementara itu, Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso sebagaimana dilansir Antara mengatakan pihaknya juga mendukung keputusan KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan debat, agar gagasan-gagasan hebat dari kedua pasangan calon dapat tereksplorasi dengan baik.

Priyo juga menekankan bahwa pihaknya sepakat soal pengurangan jumlah panelis, dengan alasan sesuai dengan yang diutarakan Aria Bima. Sebagai konsekuensi BPN juga meminta satu panelis usulan TKN tidak dimasukkan sebagai panelis yakni Koordinator ICW Topan Adnan Husodo.

"Tentang panelis di-'drop', apa yang disampaikan saudara saya Aria Bima sepenuhnya betul. Memang ada surat, kita diskusi dan sebagainya, dan KPU memberikan kesempatan kepada kedua pihak mencari solusi," jelasnya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: PKS Munculkan Suhaimi, Pengamat: Dia Paham Dinamika Politik DKI

#Priyo Budi Santoso #Pemilu 2019 #Pilpres 2019 #Komisi Pemilihan Umum
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Afifuddin mengaku telah membatasi jumlah pemilih di setiap TPS untuk meminimalkan korban
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 Juni 2025
Ketua KPU Nilai Pemilu Terpisah Ideal, Singgung Kematian Petugas di 2019
Indonesia
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Idealnya, ada jeda waktu antara satu setengah hingga dua tahun
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Mei 2025
KPU Minta Jeda Waktu Pilkada Jangan Sampai Bikin Panitia Pemilu 'Enggak Bisa Napas'
Indonesia
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Baik dari sisi hukum dan teknis penyelenggaraan, serta konsekuensi anggarannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 25 Februari 2025
KPU Tindaklanjuti Putusan MK Soal PSU di 24 Pilkada, Segera Koordinasi dengan Kemendagri
Indonesia
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
Syarat pilkada ulang digelar bila calon tunggal tidak mendapatkan suara lebih dari 50 persen.
Wisnu Cipto - Kamis, 26 September 2024
DPR-KPU Sepakat Gelar Pilkada Ulang Jika Kotak Kosong Menang September 2025
ShowBiz
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Film Tepatilah Janji akan tayang terbatas di bioskop-bioskop tanah air, serta beberapa televisi nasional dan OTT.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Agustus 2024
Gandeng Garin Nugroho, KPU Hadirkan Film Drama Komedi 'Tepatilah Janji'
Indonesia
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
DKPP Tak akan Panggil Para Komisione KPU di Dugaan Kasus Asusila Hasyim Asy'ari
Indonesia
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Hal itu dikatakan Hasyim usai menjalani sidang perdana kasus dugaan asusila pada Rabu (22/5)
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Mei 2024
Dilaporkan Atas Dugaan Asusila, Ketua KPU Berencana Lapor Balik
Indonesia
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan melakukan pengawalan dari awal hingga selesai. Besoknya, surat suara itu bakal dihitung bersamaan dengan hasil PSU dari metode TPS.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Maret 2024
Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur Tanggal 9-10 Maret
Indonesia
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Yang bersangkutan saat ini telah hadir
Angga Yudha Pratama - Jumat, 16 Februari 2024
Bupati Sidorajo Penuhi Panggilan KPK
Indonesia
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Aplikasi Sirekap ini terdiri dari dua jenis, yaitu Sirekap mobile dan web
Angga Yudha Pratama - Minggu, 11 Februari 2024
Data Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2024 Bisa Dilihat Publik
Bagikan