MerahPutih Politik- Rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono belum juga terealisasi dalam mengakhiri konflik Partai Golkar. Sebaliknya, perseteruan semakin memanas pasca didaftarkannya kepengurusan hasil Munas Bali dan Ancol ke Kementerian Hukum dan HAM.
Politikus Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh mengatakan, perseteruan elit kedua kubu ini cukup merugikan partai berlambang pohon beringin itu sendiri. Maka dari itu, Ia menegaskan bahwa jika konflik ini terus berlanjut, jangan harap Golkar menjadi pemenang pada Pemilu 2019 yang akan datang.
"Partai Golkar diambang kehancuran. Dan ironisnya bisa jadi yang menghancurkannya adalah kader-kader Golkar sendiri. Semoga saja seluruh kader Golkar segera menyadari akan hal ini. Betapa Partai ini berada di ambang kehancuran. Rekonsiliasi harus segera terjadi. Tidak boleh ada dualisme lagi. Saya menganut prinsip satu hidup satu partai, tapi saat ini sungguh sedih melihat terjadinya dualisme Golkar ini," kata Poempida kepada merahputih.com, Selasa (16/12).
Selain itu, Poempida menambahkan bahwa tidak ada keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dualisme kepengurusan Partai Golkar adalah suatu sikap yang objektif dan netral. Sebab, lanjut dia, apa pun kemudian yang diputuskan oleh Kemkumham akan tetap dilanjutkan ke proses hukum. Karena pada proses hukum yang berlaku ini masalah tidak akan selesai dalam jangka waktu yang cepat.
"Dan dualisme ini jelas akan merugikan Partai Golkar. Di mana segala energi dan potensi Partai yang ada di Golkar akan tercurahkan dalam masalah dualisme ini. Sehingga upaya Partai untuk melakukan konsolidasi ke dalam dan memperkuat strategi untuk pemenangan di 2019 menjadi terlupakan. Hasil akhirnya, sudah bisa dipastikan bahwa Golkar akan sulit menang," tutup Poempida yang juga mantan Anggota DPR RI ini.
Poempida: Partai Golkar di Ambang Kehancuran
Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Bagikan
Berita Terkait
Indonesia
Bongkar Isi Pertemuan 2 Jam dengan Prabowo, Jokowi: Bahas Bola, Ekonomi, hingga Politik
Jokowi mengungkap isi pertemuan dua jam dengan Prabowo di Kertanegara. Mereka membahas sepak bola, ekonomi, politik, hingga isu Pemilu 2029.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Oktober 2026
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Indonesia
Prabowo Sebut Pakar Pesan Pemimpin Tidak Boleh Joget, Rakyat Kita Suka Joget
“Saya sudah dipesan saya tidak boleh joget. Jadi, pakar-pakar itu, mereka merasa tidak pantas pemimpin Indonesia joget. Gimana? Rakyat kita suka joget kok,” kata Prabowo
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 19 September 2026
Berita Foto
Nyatakan Sikap, Gerakan Pemuda Islam Tolak Aksi yang Memecah Belah
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP - GPI) Khoirul Amin menyampaikan pernyataan sikap dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu (25l6/8/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 26 Agustus 2026
Indonesia
Advokat Prabu Sutisna Imbau Tokoh Publik Jaga Persatuan, Sampaikan Pengaduan ke Bareskrim Polri
Advokat Prabu Sutisna mengimbau tokoh publik lebih bijak dalam menyampaikan pernyataan agar tidak memicu polemik di masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
Olahraga
Timnas Argentina Terancam Sanksi FIFA Akibat Bentangkan Spanduk Politik Kontroversial Usai Kalahkan Inggris
Hukuman masa lalu tersebut jatuh setelah sejumlah pemain berpose menggunakan spanduk politik serupa menjelang laga persahabatan melawan Slovenia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026