PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2020
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

Test massa COVID 19 oleh Mabes Polri. (Foto: Kanugrahana)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.

Ia menegaskan, hanya sedikit dua cara untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

"Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," katanya di sela sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis, (17/9)

Baca Juga:

Kemenkes Jadi Penyumbang Klaster COVID-19 Terbanyak di Jakarta

Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Sementara pengusaha diharapkan memberikan donasi guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

Salah satunya adalan dengan memberikan sumbangan untuk penyemprotan disinfektan secara massif dan intensif, seperti yang dilakukan oleh PMI selama enam bulan terakhir.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

Terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Menurutnya, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan COVID-19.

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah, karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.

Baca Juga:

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

#COVID-19 #PMI #Jusuf Kalla
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla berjabat tangan dengan Ketua Baleg DPR, Bob Hasan (kanan) sebelum rapat dengar pendapat umum dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/9/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 11 September 2025
Wapres Ke 10 dan 12 RI Jusuf Kalla Ikuti RDPU bahas RUU Pemerintahan Aceh
Indonesia
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ingin PMI berbeda dari daerah lain. Hal itu ia ungkapkan saat acara pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus PMI DKI Jakarta 2025-2030.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Hadiri Pelantikan Pengurus Baru, Pramono Ingin PMI DKI Jakarta Beda dari Daerah Lain
Berita
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Pengabdian petugas PMI sangat penting untuk kemanusiaan.
Dwi Astarini - Rabu, 10 September 2025
JK Lantik Pengurus Baru PMI Jakarta di Balai Kota, Ingatkan Tugas Membantu Orang Sulit
Indonesia
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya mencari terpidana tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Jaksa Mulai Cari Relawan Jokowi Silfester Matutina Buat Segera Dibui
Indonesia
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
JK berharap seluruh perguruan tinggi di Indonesia mulai menanamkan ideologi yang tepat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 27 Agustus 2025
JK Tekankan Generasi Muda Jika Kuliah Harus Punya Ide, Bukan Cuma Pinter Lalu Buta Arah
Indonesia
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Pada tingkat kasasi, vonis Silfester diperberat menjadi 1,5 tahun penjara. Namun, hingga saat ini, vonis hukuman penjara Silfester belum juga dieksekusi.
Wisnu Cipto - Rabu, 27 Agustus 2025
Ditunda Sepekan, PN Jaksel Gelar Sidang PK Silfester Kasus Pencemaran Nama Baik JK
Indonesia
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2012 mengatur pengaju atau pemohon PK harus hadir dalam persidangan.
Wisnu Cipto - Rabu, 20 Agustus 2025
Sidang PK Silfester Terpidana Pencemaran Nama Baik JK Ditunda, Sakit Dada Dirawat 5 Hari
Indonesia
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina tak kunjung ditahan meski sudah divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus fitnah terhadap Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Frengky Aruan - Rabu, 13 Agustus 2025
Penundaan Eksekusi Silfester Matutina yang Merupakan Relawan Jokowi Rusak Prinsip Keadilan Hukum
Lifestyle
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Gejala long COVID tidak selalu sama pada setiap orang. Sebagian mengalami hanya satu keluhan, seperti sesak napas atau kelelahan (fatigue), sementara yang lain menghadapi kombinasi beberapa gangguan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 12 Agustus 2025
Ciri-Ciri dan Risiko Warga Yang Alami Long COVID
Indonesia
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
Kemenkes menjabarkan saat ini ada 179 kasus COVID-19, dengan 1 kasus positif dari 32 pemeriksaan yang ditemukan
Wisnu Cipto - Senin, 16 Juni 2025
Kemenkes Temukan 1 Kasus Positif COVID dari 32 Spesimen Pemeriksa
Bagikan