PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2020
PMI Butuh Rp200 Miliar Buat Operasi Penanganan COVID-19

Test massa COVID 19 oleh Mabes Polri. (Foto: Kanugrahana)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) sekaligus mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan, setidaknya sampai akhir 2020, PMI membutuhkan biaya sekitar Rp200 miliar untuk operasi penanganan COVID-19. Sementara itu dana yang terkumpul di PMI baru mencapai 50 persen dari total kebutuhan.

Ia menegaskan, hanya sedikit dua cara untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia.

"Hanya ada dua cara untuk mengatasi COVID-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya," katanya di sela sela perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 PMI di Markas Pusat PMI, Jakarta, Kamis, (17/9)

Baca Juga:

Kemenkes Jadi Penyumbang Klaster COVID-19 Terbanyak di Jakarta

Menurut dia partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui kedisiplinan untuk mematuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Sementara pengusaha diharapkan memberikan donasi guna memutus mata rantai penularan COVID-19.

Salah satunya adalan dengan memberikan sumbangan untuk penyemprotan disinfektan secara massif dan intensif, seperti yang dilakukan oleh PMI selama enam bulan terakhir.

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla
Ketua Umum PMI Jusuf Kalla. (Foto: Antara).

Terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta, JK mengatakan, agar PSBB dapat menunjukkan hasil yang sesuai harapan, maka perlu ada ketegasan dan sanksi dari pemerintah untuk mendisiplinkan masyarakat.

Menurutnya, hanya sanksi dan ketegasan yang dapat mendisiplinkan masyarakat sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara yang berhasil menurunkan jumlah penularan COVID-19.

"PSBB itu sangat tergantung pada disiplin masyarakat dan kedisiplinan itu tergantung pada ketegasan dan sanksi dari pemerintah, karena itu pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disipilin," katanya.

Baca Juga:

Terjadi Lonjakan Penambahan Pasien COVID-19 di RS Wisma Atlet

#COVID-19 #PMI #Jusuf Kalla
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
JK membeberkan hasil pertemuan dengan Prabowo. Salah satu agenda utama yang dibahas adalah percepatan proyek energi nasional bernilai hingga Rp 70 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
JK Ungkap Hasil Pertemuan dengan Prabowo, Bahas Proyek Energi Raksasa Senilai Rp 70 Triliun
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Bank Jakarta Gelar Donor Darah di HUT ke-65, Gandeng PWI dan PMI
Bank Jakarta menggelar donor darah kolaboratif bersama PWI Jaya dan PMI DKI dalam rangka HUT ke-65. Kegiatan ini wujud kepedulian sosial dan dukung stok darah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 24 April 2026
Bank Jakarta Gelar Donor Darah di HUT ke-65, Gandeng PWI dan PMI
Indonesia
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Presiden ke-7 RI, Jokowi, menanggapi statement Jusuf Kalla. Ia menyebut bahwa Jokowi menjadi presiden berkat dirinya.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Disinggung Jusuf Kalla soal Peran Jadi Presiden, Jokowi: Saya Bukan Siapa-siapa, Cuma Orang Kampung
Indonesia
JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Istilah termul yang digunakan JK itu merujuk kepanjangan dari Ternak Mulyono. Adapun, Mulyono merupakan nama masa kecil Jokowi yang akhirnya diganti oleh orang tuanya karena sering sakit-sakitan
Wisnu Cipto - Minggu, 19 April 2026
 JK: Kasih Tahu Termul-Termul, Jokowi Jadi Presiden Karena Saya!
Indonesia
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Politikus Gerindra Wihadi Wijanto menegaskan APBN Indonesia masih kuat dan mampu menahan dampak kenaikan energi global, merespons usulan Jusuf Kalla soal kenaikan BBM.
Wisnu Cipto - Sabtu, 11 April 2026
Waka Banggar DPR dari Gerindra Pertanyakan Motif JK Usul Naikkan Harga BBM
Indonesia
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan pihaknya tidak mau berspekulasi soal sosok orang besar di balik ijazah palsu.
Dwi Astarini - Jumat, 10 April 2026
Diminta Jusuf Kalla Tunjukkan Ijazah, Jokowi: Pihak yang Menuding Membuktikan
Indonesia
Moratorium PMI ke Timur Tengah Dikaji, DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Kerja
Komisi IX DPR menanggapi rencana pemerintah yang memberlakukan moratorium PMI ke wilayah konflik Timur Tengah. Hal itu harus dihitung secara matang.
Soffi Amira - Jumat, 10 April 2026
Moratorium PMI ke Timur Tengah Dikaji, DPR Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Kerja
Indonesia
PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
JK menyampaikan bahwa minggu ini, tim PMI akan ke Islamabad, Pakistan, untuk melakukan pengadaan obat-obatan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 April 2026
 PMI Buka Rekening Bantuan Buat Iran, Gandeng Pakistan Buat Beli Obat-Obatan
Indonesia
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Nurhadi mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada masuknya varian ke tanah air, tetapi lebih menekankan pada kekuatan kapasitas deteksi dini
Angga Yudha Pratama - Rabu, 08 April 2026
Waspada Ledakan COVID-19 Cicada, Varian Baru Incar Anak Tanpa Vaksin di 25 Negara Dunia
Bagikan