Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Plt Sekjen Ingatkan 3 Bawaslu DOB Papua Koordinasi dengan Pemda

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 12 Januari 2023
Plt Sekjen Ingatkan 3 Bawaslu DOB Papua Koordinasi dengan Pemda

Plt Sekjen Bawaslu, La Bayoni (menggunakan mahkota kasuari baju krem) di kantor Bawaslu Papua Selatan, Rabu (11/1/2023). Foto: Bawaslu

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meresmikan kantor persiapan daerah otonomi baru (DOB) untuk tiga Bawaslu Provinsi di Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu, La Bayoni mengingatkan, jajaran Bawaslu daerah untuk berkoordinasi aktif dengan pemerintah daerah setempat guna memfasilitasi beberapa hal guna mendukung kerja kelembagaan.

Baca Juga

Bawaslu Peringatkan Parpol Tak Kampanye Sebelum Waktunya

Dirinya mencontohkan, koordinator umum dan koordinator sekretariat di Bawaslu Papua Selatan, Bawaslu Papua Tengah, dan Bawaslu Papua Pegunungan dapat berkoordinasi dengan Gubernur atau Penjabat (Pj) Gubernur atau pemerintah daerah untuk meminta bantuan terkait fasilitasi pegawai negeri sipil (PNS) yang dipekerjakan di Bawaslu Provinsi.

"Para koordinator umum dan koordinator sekretariat agar berkoordinasi aktif kepada Gubernur atau Pj Gubernur atau pemerintah daerah untuk meminta bantuan terkait fasilitasi PNS yang dipekerjakan di Bawaslu Provinsi," ujar La Bayoni dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/1).

Terkait sarana dan prasarana Boy sapaan akrabnya itu menjelaskan, sebelum ada alokasi anggaran tambahan, diminta kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang tergabung di dalam tiga provinsi DOB untuk membantu memfasilitasi persiapan pembentukan sekretariat dengan memaksimalkan anggaran yang ada.

"Khusus untuk koordinator sekretariat yang sudah ditunjuk diharapkan dapat bekerja dengan optimal dan mengedepankan prinsip kejujuran," kata pria yang akrab disapa Boy ini.

Baca Juga

Bawaslu Pantau Verifikasi Ulang Partai Ummat

Boy juga megharapkan bantuan semua pihak dan para pemangku kepentingan guna mendukung kesuksesan kehadiran sekretariat Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Bawaslu Papua Tengah, dan Bawaslu Papua Pegunungan.

Perlu diketahui, nama-nama koordinator umum berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 456/HK.01.01/K1/12/2022 tentang Pemberian Mandat Pelaksanaan Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu dalam Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah Provinsi Papua Pegunungan yakni: Papua Selatan, Koordinator Umum Metusalak Irfandi, Koordinator Wilayah Niko Tunjanan, Wakorwil Amandus Situmorang, dan Anggota Jamaludin Ladorua.

Sedangkan untuk Papua Tengah Koordinator Umum Metusalak Irfandi, Korwil Anugrah Pata , Wakorwil Jamaludin Ladorua, Anggota Tjipto Wibowo.

Kemudian, Papua Pegunungan, Koordinator Umim dijabat Metusalak Irfandi, Korwil Ronald Michael Manoach, Wakorwil Tjipto Wibowo, Anggota Armandus Situmorang. (Knu)

Baca Juga

Bawaslu Ancam Pidanakan ASN Tak Netral pada Pemilu 2024

#Bawaslu #Bawaslu RI #Pemilu #Pilpres
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan