PKS Tunggu Keputusan Majelis Syuro untuk Deklarasi Koalisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 14 November 2022
PKS Tunggu Keputusan Majelis Syuro untuk Deklarasi Koalisi

Politikus PKS Nasir Djamil. Foto : Arief/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 hanya tinggal menunggu waktu.

“Ini soal waktu saja. Sehingga kita tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun,” kata politikus PKS Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11).

Nasir mengatakan, PKS tidak mau terburu-buru menentukan langkah politik. Sebab, keputusan politik PKS soal koalisi maupun pengusungan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan Majelis Syuro.

Baca Juga:

PAN Akui Goda PKS dan Demokrat Gabung KIB

“Mereka yang menggodok dan menerima aspirasi. Karena anggota Majelis Syuro itu perwakilan dari berbagai lapisan sebagian dari mereka merupakan ex justicio,” ujarnya.

Nasir mengakui tidak mudah dalam menentukan pasangan capres dan cawapres yang bakal didukung PKS. Pasalnya, ketika sudah menetapkan kandidat, PKS tidak boleh lagi mundur.

“Kita tidak ingin tiba-tiba mundur. Kalau sudah maju tidak boleh mundur. Misalnya ada partai yang sudah mengajukan nama, sudah tidak boleh lagi mundur,” imbuhnya.

Baca Juga:

Koalisi PKS Bersama Nasdem dan Demokrat Masuk Proses Finalisasi

Lebih lanjut politikus asal Aceh ini mengatakan, menentukan capres dan cawapres sama sulitnya. Sebab, dibutuhkan tokoh yang bisa saling melengkapi untuk memenangkan kontestasi elektoral 2024.

“Karena posisi wakil menentukan sama pentingnya dengan presiden. Saya ingat seperti capres sebelumnya yang memiliki nama dwitunggal. Kita melihat capres dan cawapres sama pentingnya,” pungkas Nasir. (Pon)

Baca Juga:

Bertemu Presiden PKS dan Aher, Anies Belum Bikin Kesepakatan

#PKS #Muhammad Nasir Djamil #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan