PKS Tunggu Keputusan Majelis Syuro untuk Deklarasi Koalisi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Senin, 14 November 2022
PKS Tunggu Keputusan Majelis Syuro untuk Deklarasi Koalisi

Politikus PKS Nasir Djamil. Foto : Arief/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai NasDem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 hanya tinggal menunggu waktu.

“Ini soal waktu saja. Sehingga kita tidak perlu terburu-buru. Bisa saja nanti akhir tahun,” kata politikus PKS Nasir Djamil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/11).

Nasir mengatakan, PKS tidak mau terburu-buru menentukan langkah politik. Sebab, keputusan politik PKS soal koalisi maupun pengusungan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan Majelis Syuro.

Baca Juga:

PAN Akui Goda PKS dan Demokrat Gabung KIB

“Mereka yang menggodok dan menerima aspirasi. Karena anggota Majelis Syuro itu perwakilan dari berbagai lapisan sebagian dari mereka merupakan ex justicio,” ujarnya.

Nasir mengakui tidak mudah dalam menentukan pasangan capres dan cawapres yang bakal didukung PKS. Pasalnya, ketika sudah menetapkan kandidat, PKS tidak boleh lagi mundur.

“Kita tidak ingin tiba-tiba mundur. Kalau sudah maju tidak boleh mundur. Misalnya ada partai yang sudah mengajukan nama, sudah tidak boleh lagi mundur,” imbuhnya.

Baca Juga:

Koalisi PKS Bersama Nasdem dan Demokrat Masuk Proses Finalisasi

Lebih lanjut politikus asal Aceh ini mengatakan, menentukan capres dan cawapres sama sulitnya. Sebab, dibutuhkan tokoh yang bisa saling melengkapi untuk memenangkan kontestasi elektoral 2024.

“Karena posisi wakil menentukan sama pentingnya dengan presiden. Saya ingat seperti capres sebelumnya yang memiliki nama dwitunggal. Kita melihat capres dan cawapres sama pentingnya,” pungkas Nasir. (Pon)

Baca Juga:

Bertemu Presiden PKS dan Aher, Anies Belum Bikin Kesepakatan

#PKS #Muhammad Nasir Djamil #Anies Baswedan
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Indonesia
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Suhud Alynudin diusulkan menjadi Ketua DPRD DKI Jakarta. PKS pun membeberkan alasan pergantian tersebut.
Soffi Amira - Selasa, 21 April 2026
Suhud Alynudin Diusulkan Jadi Ketua DPRD DKI, ini Alasan PKS
Indonesia
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Termuat dalam SK, mengusulkan penggantian Ketua DPRD Provinsi Jakarta yang semula dijabat Khoirudin digantikan Suhud Alynudin.
Dwi Astarini - Selasa, 21 April 2026
DPP PKS Perintahkan Pergantian Khoirudin dari Kursi DPRD DKI Jakarta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Indonesia
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
PKS mengecam keras serangan penyiraman cairan kimia terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dan mendesak polisi segera mengungkap pelaku serta aktor intelektual di baliknya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 16 Maret 2026
PKS: Serangan terhadap Andrie Yunus Diduga Terencana dan Ancam Pembela HAM
Indonesia
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
PKS mengkritik agresi AS-Israel ke Iran. PKS menilai, bahwa hal itu mencederai perdamaian dunia.
Soffi Amira - Rabu, 11 Maret 2026
Konflik Timur Tengah Memanas, PKS Kritik Agresi AS-Israel ke Iran Cederai Perdamaian Global
Indonesia
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Pelarangan tersebut seharusnya tidak hanya berlaku pada pilpres, tetapi juga pada pemilihan kepala daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 27 Februari 2026
PKS Tegaskan Larangan Keluarga Presiden Maju Pilpres Sejalan Upaya Cegah KKN
Bagikan