PKS Siapkan 210 Calon pada Pilkada Serentak 2015

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Minggu, 01 November 2015
PKS Siapkan 210 Calon pada Pilkada Serentak 2015

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera saat jumpa pers, di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10). (Foto: MP/Fachruddin Chalik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 yang digelar 9 Desember 2015 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan menggelar konsolidasi internal bernama Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) pada 3-4 Novermber 2015, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat. Dalam Mukernas tersebut, sekitar 210 calon kepala daerah juga hadir.

"Ada 210 calon yang kita usung dan kita dukung. Untuk calon internal PKS ada 43 calon. Seluruhnya akan ikut serta dalam Mukernas ke-4 yang akan kita selenggarakan nanti," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10).

Para calon ini sudah melalui seleksi ketat baik internal partai maupun hasil konsolidasi dengan partai pendukung lain. Saat ini, seluruh calon sudah memasuki masa kampanye.

"Tentu saja, besok Mukernas juga sebagai event yang paling pas (untuk konsolidasi pilkada), karena Mukernas besok diisi oleh kepemimpinan wilayah yang baru. Meskipun agenda utamanya adalah pergantian kepemimpinan di daerah, tetapi Mukernas juga digunakan untuk konsolidasi pilkada," pungkasnya. (aka)

 

Baca Juga:

  1. Pilkada Watch Beberkan Sejumlah Daerah Berpotensi Konflik
  2. Pelanggaran Pilkada Hampir Terjadi di Semua Daerah
  3. Kabut Asap, Mendagri Sebut Pilkada Serentak Bisa Ditunda
  4. Dampak Kabut Asap, 48 Daerah Terancam Batal Ikuti Pilkada
  5. Pasca Putusan MA, Golkar Songsong Pilkada Serentak 2015
#Pilkada Serentak 2015 #PKS #Mardani Ali Sera
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Bagikan