PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

Zulfikar SyZulfikar Sy - Kamis, 11 Februari 2021
PKS Sebut Ada Invisible Hand di Balik Penolakan RUU Pemilu

Sidang pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7) dini hari. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut ada invisible hand yang bermain di balik sikap sejumlah partai politik yang "balik kanan" dan menolak revisi UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu.

Diketahui, sejumlah parpol menolak Revisi UU Pemilu seusai menggelar pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Ada invisible hand. Ketika Pak Jokowi menyatakan perubahan," kata anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera dalam sebuah diskusi, Kamis (11/2).

Baca Juga:

Perludem Sayangkan DPR Tak Lanjutkan Pembahasan RUU Pemilu

Meski demikian, Mardani menegaskan PKS akan tetap mendesak agar Revisi UU Pemilu terealisasi demi perbaikan demokrasi di tanah air.

Pasalnya, kata Mardani, secara fundamental demokrasi di Indonesia sedang "sakit".

Menurut dia, saat ini demokrasi di Indonesia hanya bersifat prosedural bukan substansial.

Pengunjung mengamati maket alur penggunaan hak suara pada pilkada di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/9).  (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)
Ilustrasi - Pengunjung mengamati maket alur penggunaan hak suara pada pilkada di Kantor Komisi Pemilihan Umum, Kediri, Jawa Timur, Rabu (20/9). (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)

"PKS tegas, lanjutkan Revisi UU Pemilu. Kita kawal untuk Indonesia yang lebih maju dan lebih sehat. Kita akan teriak selalu pembahasan RUU Pemilu dan pilkada," pungkas Mardani.

Baca Juga:

Gerindra Soroti Sikap PKS dan Demokrat Terkait RUU Pemilu

Diberitakan sebelumnya, Partai Gerindra merespons keberatan sejumlah partai di parlemen terkait dengan kesepakatan Komisi II DPR untuk tidak melanjutkan pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat dua partai di Senayan yang keberatan dengan keputusan Komisi II atas tidak dilanjutkanya pembahasan RUU Pemilu termasuk jadwal pilkada.

"Dulu juga kami beda pendapat dengan fraksi lain dan kalah, ya engga apa," kata anggota Komisi II DPR Fraksi Gerindra Elnino Mohi kepada wartawan, Kamis, (11/2). (Pon)

Baca Juga:

Maret, DPR Putuskan Pembahasan Revisi UU Pemilu

#RUU Pemilu #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Keputusan itu diambil karena situasi yang tidak lazim terkait pencalonan perdana menteri setelah pengunduran diri Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra berdasarkan perintah pengadilan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 September 2025
Politik Thailand Kembali Bergejolak, PM Sementara Ajukan Pembubaran Parlemen dan Pemilu Baru
Indonesia
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Surya Paloh mengingatkan ribuan kader NasDem yang hadir bahwa soliditas internal adalah pondasi kemenangan di pemilu mendatang.
Wisnu Cipto - Senin, 11 Agustus 2025
Tutup Rakernas, Surya Paloh Targetkan NasDem Masuk 3 Besar Pemilu 2029
Indonesia
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Partai NasDem mengalami tren kenaikan suara sejak pertama kali ikut pemilu pada 2014
Angga Yudha Pratama - Minggu, 10 Agustus 2025
NasDem Siap Tantang Partai Besar, Punya Strategi Khusus Rebut Tiga Besar Pemilu 2029
Indonesia
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
argumentasi gubernur ditunjuk oleh Presiden tidak terlepas dari konsep dekonsentrasi di mana pemerintah provinsi hakikatnya merupakan wakil pemerintah pusat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 02 Agustus 2025
DPR Mulai Bahas Pilihan Alternatif Model Pilkada, Usulan PKB Gubernur Ditunjuk Presiden Belum Ada Yang Nolak
Indonesia
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Dalam perintah itu disebutkan bahwa kewenangan sipil di distrik-distrik terdampak akan dialihkan kepada komando unit dan formasi militer selama periode 90 hari.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 01 Agustus 2025
Junta Kembali Tetapkan Darurat Militer Jelang Pemilu Myanmar
Indonesia
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Selain itu, pemisahan pemilu juga dinilai akan memperkuat otonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 Juli 2025
Legislator Ungkap Keuntungan dari Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Indonesia
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Tengah Lagi Bikin Strategi Simulasi Pemilu dan Pilkada
Indonesia
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Pada Pemilu 2019, sedikitnya ada 12 dapil DPR RI yang jumlah suara terbuangnya bahkan melampaui jumlah suara yang terkonversi menjadi kursi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 29 Juli 2025
Partai Buruh Ajukan Uji Materi Minta Ambang Batas Parlemen Dihapus Pada Pemilu 2029
Indonesia
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Selain membahas strategi politik juga dibahas kesiapan kader untuk kembali maju pada periode mendatang.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
4 Tahun Sebelum Pemilu, Golkar Jateng Ingin Rampungkan Seluruh Kepengurusan
Indonesia
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Adies berpendapat bahwa MK seharusnya berfungsi sebagai negative legislature
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Golkar Nilai Putusan MK soal Pemilu Bisa Jadi Bumerang dan Guncang Dunia Politik Indonesia
Bagikan