PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 Oktober 2018
PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018 di Bali sangat kontras jika dibandingkan dengan penanganan pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Ya itu (pertemuan IMF-WB) kemudian menjadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya, yaitu di Lombok," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Hidayat, janji-janji pemerintah untuk korban gempa Lombok sampai sekarang tak terbukti. Dia menyinggung janji Presiden Jokowi untuk mengganti rumah yang rusak hingga kini belum juga terealisasi.

"Sampai hari ini janji Pak Jokowi secara langsung yang disampaikan kepada rakyat secara terbuka, yaitu bahwa setiap rumah yang rusak berat akan diberi Rp 50 juta dan yang rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta, warga bahkan sudah diberikan buku tabungan untuk ditransfer, sampai hari ini warga masih belum mendapatkan janji itu," ungkap dia.

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (Foto: MP/Fadhli)

Bahkan, kata Hidayat, Wakil Gubernur NTB telah meminta pemerintah pusat segera menepati janji soal bantuan untuk korban gempa Lombok. Dia juga mengungkit headline sejumlah koran di Lombok terkait janji pemerintah tersebut.

"Bahkan wakil gubernur secara terbuka, wakil gubernur NTB menyampaikan agar pemerintah segera melaksanakan janji-janjinya. Di NTB, koran-koran besar di sana headlinenya menegaskan bahwa janji pemerintah itu seolah-olah 'tidak ada buktinya'," jelas dia.

Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terutama para korban gampa Lombok yang kini kondisinya tidak terurus dengan baik.

"Jadi menurut saya permasalahannya bukan sekadar ini mahal atau tidak mahal, terselenggara atau tidak terselenggara, harusnya pemerintah betul-betul melaksanakan perintah UUD. Tumpah darah Indonesia itu yang paling berdarah adalah korban gempa. Jadi harusnya betul-betul hadir empati," pungkas Hidayat. (Pon)

#PKS #IMF #World Bank
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Beredar konten yang menyebut Indonesia keluar dari keanggotaan World Bank. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 07 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Resmi Keluar dari Keanggotaan World Bank
Indonesia
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Dengan rekam jejak internasional di IMF dan pengalaman panjang di BI, Aida S Budiman diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter Indonesia
Wisnu Cipto - Selasa, 01 September 2026
Profil Deputi Gubernur Senior BI Aida S Budiman, Eks Wadir Eksekutif IMF Jadi Orang Nomor Dua Bank Sentral
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Melalui pernyataan resmi, jajaran petinggi PKS menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Narji selama bergabung.
Dwi Astarini - Kamis, 09 Juli 2026
Komedian Narji Gabung ke Partainya Jokowi, PKS Ikhlas
Indonesia
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
PKS mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang memasukkan penyebaran LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 07 Juli 2026
Prabowo Masukkan Penyebaran LGBTQ sebagai Ancaman Nonmiliter, PKS Beri Dukungan
Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
PKS meminta pembahasan RUU Pemilu dilakukan secara transparan. Sebab, hal itu menyangkut kepentingan publik.
Soffi Amira - Kamis, 23 April 2026
PKS Dorong Pembahasan RUU Pemilu Transparan, Libatkan Publik Sejak Awal
Indonesia
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
DPRD berharap Gubernur Pramono Anung dapat hadir langsung dalam rapat paripurna tersebut.
Dwi Astarini - Rabu, 22 April 2026
Bamus Tetapkan Jadwal Pergantian Ketua DPRD DKI Baru 30 April 2026
Bagikan