Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018 di Bali sangat kontras jika dibandingkan dengan penanganan pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.
"Ya itu (pertemuan IMF-WB) kemudian menjadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya, yaitu di Lombok," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).
Menurut Hidayat, janji-janji pemerintah untuk korban gempa Lombok sampai sekarang tak terbukti. Dia menyinggung janji Presiden Jokowi untuk mengganti rumah yang rusak hingga kini belum juga terealisasi.
"Sampai hari ini janji Pak Jokowi secara langsung yang disampaikan kepada rakyat secara terbuka, yaitu bahwa setiap rumah yang rusak berat akan diberi Rp 50 juta dan yang rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta, warga bahkan sudah diberikan buku tabungan untuk ditransfer, sampai hari ini warga masih belum mendapatkan janji itu," ungkap dia.
Bahkan, kata Hidayat, Wakil Gubernur NTB telah meminta pemerintah pusat segera menepati janji soal bantuan untuk korban gempa Lombok. Dia juga mengungkit headline sejumlah koran di Lombok terkait janji pemerintah tersebut.
"Bahkan wakil gubernur secara terbuka, wakil gubernur NTB menyampaikan agar pemerintah segera melaksanakan janji-janjinya. Di NTB, koran-koran besar di sana headlinenya menegaskan bahwa janji pemerintah itu seolah-olah 'tidak ada buktinya'," jelas dia.
Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terutama para korban gampa Lombok yang kini kondisinya tidak terurus dengan baik.
"Jadi menurut saya permasalahannya bukan sekadar ini mahal atau tidak mahal, terselenggara atau tidak terselenggara, harusnya pemerintah betul-betul melaksanakan perintah UUD. Tumpah darah Indonesia itu yang paling berdarah adalah korban gempa. Jadi harusnya betul-betul hadir empati," pungkas Hidayat. (Pon)
