PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 Oktober 2018
PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018 di Bali sangat kontras jika dibandingkan dengan penanganan pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Ya itu (pertemuan IMF-WB) kemudian menjadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya, yaitu di Lombok," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Hidayat, janji-janji pemerintah untuk korban gempa Lombok sampai sekarang tak terbukti. Dia menyinggung janji Presiden Jokowi untuk mengganti rumah yang rusak hingga kini belum juga terealisasi.

"Sampai hari ini janji Pak Jokowi secara langsung yang disampaikan kepada rakyat secara terbuka, yaitu bahwa setiap rumah yang rusak berat akan diberi Rp 50 juta dan yang rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta, warga bahkan sudah diberikan buku tabungan untuk ditransfer, sampai hari ini warga masih belum mendapatkan janji itu," ungkap dia.

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (Foto: MP/Fadhli)

Bahkan, kata Hidayat, Wakil Gubernur NTB telah meminta pemerintah pusat segera menepati janji soal bantuan untuk korban gempa Lombok. Dia juga mengungkit headline sejumlah koran di Lombok terkait janji pemerintah tersebut.

"Bahkan wakil gubernur secara terbuka, wakil gubernur NTB menyampaikan agar pemerintah segera melaksanakan janji-janjinya. Di NTB, koran-koran besar di sana headlinenya menegaskan bahwa janji pemerintah itu seolah-olah 'tidak ada buktinya'," jelas dia.

Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terutama para korban gampa Lombok yang kini kondisinya tidak terurus dengan baik.

"Jadi menurut saya permasalahannya bukan sekadar ini mahal atau tidak mahal, terselenggara atau tidak terselenggara, harusnya pemerintah betul-betul melaksanakan perintah UUD. Tumpah darah Indonesia itu yang paling berdarah adalah korban gempa. Jadi harusnya betul-betul hadir empati," pungkas Hidayat. (Pon)

#PKS #IMF #World Bank
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Dunia
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia khususnya menyoroti sistem pengambilan keputusan di Bank Dunia yang masih menggunakan mekanisme voting berbasis saham, bukan prinsip satu negara satu suara.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Indonesia
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Resmi jadi Menko Polkam, Djamari Chaniago disambut peringatan soal demokrasi yang memburuk.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 September 2025
Prabowo Lantik Djamari Chaniago Jadi Menko Polkam, PKS Ingatkan Tantangan Berat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Bagikan