PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 Oktober 2018
PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018 di Bali sangat kontras jika dibandingkan dengan penanganan pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Ya itu (pertemuan IMF-WB) kemudian menjadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya, yaitu di Lombok," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Hidayat, janji-janji pemerintah untuk korban gempa Lombok sampai sekarang tak terbukti. Dia menyinggung janji Presiden Jokowi untuk mengganti rumah yang rusak hingga kini belum juga terealisasi.

"Sampai hari ini janji Pak Jokowi secara langsung yang disampaikan kepada rakyat secara terbuka, yaitu bahwa setiap rumah yang rusak berat akan diberi Rp 50 juta dan yang rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta, warga bahkan sudah diberikan buku tabungan untuk ditransfer, sampai hari ini warga masih belum mendapatkan janji itu," ungkap dia.

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (Foto: MP/Fadhli)

Bahkan, kata Hidayat, Wakil Gubernur NTB telah meminta pemerintah pusat segera menepati janji soal bantuan untuk korban gempa Lombok. Dia juga mengungkit headline sejumlah koran di Lombok terkait janji pemerintah tersebut.

"Bahkan wakil gubernur secara terbuka, wakil gubernur NTB menyampaikan agar pemerintah segera melaksanakan janji-janjinya. Di NTB, koran-koran besar di sana headlinenya menegaskan bahwa janji pemerintah itu seolah-olah 'tidak ada buktinya'," jelas dia.

Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terutama para korban gampa Lombok yang kini kondisinya tidak terurus dengan baik.

"Jadi menurut saya permasalahannya bukan sekadar ini mahal atau tidak mahal, terselenggara atau tidak terselenggara, harusnya pemerintah betul-betul melaksanakan perintah UUD. Tumpah darah Indonesia itu yang paling berdarah adalah korban gempa. Jadi harusnya betul-betul hadir empati," pungkas Hidayat. (Pon)

#PKS #IMF #World Bank
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
BPS mencatat angka pernikahan di Indonesia terus menurun dan terendah dalam satu dekade. PKS soroti faktor ekonomi dan perubahan sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Indonesia
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Baik pilkada langsung maupun tidak langsung sama-sama memiliki dasar konstitusional dan dinilai demokratis. ?
Dwi Astarini - Selasa, 13 Januari 2026
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Indonesia
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Marsinah mendapat gelar pahlawan nasional. Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan DPP PKS, Muhammad Rusli menilai, negara mulai menghargai buruh.
Soffi Amira - Selasa, 11 November 2025
Marsinah Dijadikan Pahlawan Nasional, Bukti Negara Mulai Menghargai Kelompok Buruh
Indonesia
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Soeripto juga terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada periode 2004-2009.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 November 2025
Tokoh Intelijen Indonesia Soeripto Meninggal di Usia 89 Tahun, Begini Karirnya
Indonesia
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Al Muzzammil berpesan kepada para kader PKS untuk menjadi negarawan sejati yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 02 November 2025
Presiden Perintahkan Kader PKS Jadi Negarawan, Jaga Integritas
Indonesia
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Perjalanan panjang PKS Solo yang telah menjadi bagian penting dalam pembangunan demokrasi dan pelayanan masyarakat sejak masa reformasi akan tetap dipertahankan.
Dwi Astarini - Senin, 13 Oktober 2025
PKS Solo Kukuhkan Pengurus, Serukan Koalisi Beretika dan Bermartabat
Indonesia
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Anggota DPR fraksi PKS mengingatkan MBG bisa berpotensi menjadi IKN Jilid 2. Sebab, evaluasinya dinilai masih jauh dari kata baik.
Soffi Amira - Senin, 06 Oktober 2025
Evaluasi Masih Bobrok, Legislator PKS Ingatkan MBG Berpotensi Jadi 'IKN Jilid 2'
Indonesia
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Kekisruhan dan kebingungan dalam penyelenggaraan program saat ini sangat bergantung pada ketiadaan kerangka hukum yang kuat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Oktober 2025
Keracunan karena MBG Marak, DPR Tuntut Evaluasi Total Segera dari Segi Komunikasi Krisis hingga Regulasi
Dunia
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia khususnya menyoroti sistem pengambilan keputusan di Bank Dunia yang masih menggunakan mekanisme voting berbasis saham, bukan prinsip satu negara satu suara.
Wisnu Cipto - Jumat, 26 September 2025
Indonesia Usulkan Reformasi Total IMF dan Bank Dunia, Hapus Sistem Voting Berbasis Saham
Indonesia
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi serta mengurangi biaya transportasi masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 18 September 2025
F-PKS DPRD DKI Minta Transjakarta Perluas Rute Mikrotrans
Bagikan