PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 08 Oktober 2018
PKS: Pertemuan IMF-WB di Bali Sangat Kontras dengan Kondisi Lombok

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (Foto : www.mpr.go.id)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018 di Bali sangat kontras jika dibandingkan dengan penanganan pascagempa Lombok, Nusa Tenggara Barat.

"Ya itu (pertemuan IMF-WB) kemudian menjadi kontras ketika disandingkan dengan peristiwa di pulau sebelahnya, yaitu di Lombok," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/10).

Menurut Hidayat, janji-janji pemerintah untuk korban gempa Lombok sampai sekarang tak terbukti. Dia menyinggung janji Presiden Jokowi untuk mengganti rumah yang rusak hingga kini belum juga terealisasi.

"Sampai hari ini janji Pak Jokowi secara langsung yang disampaikan kepada rakyat secara terbuka, yaitu bahwa setiap rumah yang rusak berat akan diberi Rp 50 juta dan yang rusak sedang Rp 25 juta, rusak ringan Rp 10 juta, warga bahkan sudah diberikan buku tabungan untuk ditransfer, sampai hari ini warga masih belum mendapatkan janji itu," ungkap dia.

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid
Politikus PKS Hidayat Nur Wahid (Foto: MP/Fadhli)

Bahkan, kata Hidayat, Wakil Gubernur NTB telah meminta pemerintah pusat segera menepati janji soal bantuan untuk korban gempa Lombok. Dia juga mengungkit headline sejumlah koran di Lombok terkait janji pemerintah tersebut.

"Bahkan wakil gubernur secara terbuka, wakil gubernur NTB menyampaikan agar pemerintah segera melaksanakan janji-janjinya. Di NTB, koran-koran besar di sana headlinenya menegaskan bahwa janji pemerintah itu seolah-olah 'tidak ada buktinya'," jelas dia.

Wakil Ketua MPR ini juga mengingatkan pemerintah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Terutama para korban gampa Lombok yang kini kondisinya tidak terurus dengan baik.

"Jadi menurut saya permasalahannya bukan sekadar ini mahal atau tidak mahal, terselenggara atau tidak terselenggara, harusnya pemerintah betul-betul melaksanakan perintah UUD. Tumpah darah Indonesia itu yang paling berdarah adalah korban gempa. Jadi harusnya betul-betul hadir empati," pungkas Hidayat. (Pon)

#PKS #IMF #World Bank
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dewan PKS DKI heran olahraga padel malah dikenakan pajak. Menurutnya, olahraga padel harus difasilitasi.
Soffi Amira - Jumat, 04 Juli 2025
Heran Olahraga Padel Dikenakan Pajak, Dewan PKS DKI: Mestinya Difasilitasi
Dunia
Beijing Geram AS Dukung Taiwan Kembali Jadi Anggota IMF, Tegaskan Cuma Ada Satu China
Meskipun kehilangan kursinya di PBB pada 1971, Taiwan tetap menjadi anggota IMF hingga kehilangan statusnya pada 1980 silam
Wisnu Cipto - Jumat, 04 Juli 2025
Beijing Geram AS Dukung Taiwan Kembali Jadi Anggota IMF, Tegaskan Cuma Ada Satu China
Indonesia
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Pencopotan Budi Prajogo dilakukan demi menjaga integritas lembaga legislatif dan nama baik PKS
Wisnu Cipto - Rabu, 02 Juli 2025
PKS Copot Wakil Ketua DPRD Banten Budi Prajogo Gara-Gara Kasus Siswa Titipan SPMB
Indonesia
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Pergantian itu tertuang dalam surat penugasan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wisnu Cipto - Kamis, 26 Juni 2025
Sukamta Gantikan Aher Jadi Wakil Ketua Komisi I DPR
Indonesia
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Menurut Aher, beberapa rekan fraksi PKS lainnya juga banyak yang dirotasi ke komisi lainnya
Wisnu Cipto - Rabu, 25 Juni 2025
Presiden PKS Rombak Komposisi Fraksi, Aher Geser Istrinya Jadi Ketua BAM DPR
Indonesia
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
PKS menyebut pemakzulan Gibran Rakabuming Raka merupakan cerminan demokrasi. Hal ini dianggap wajar dalam negara demokrasi.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS: Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah Cerminan Demokrasi
Indonesia
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
PKS siap bertransformasi menjadi partai yang lebih inklusif. Kemudian, PKS ingin melibatkan generasi muda.
Soffi Amira - Sabtu, 07 Juni 2025
PKS Siap Transformasi Jadi Partai Lebih Inklusif dan Libatkan Generasi Muda
Bagikan