PKS: Pernyataan Jokowi Akan Cawe-Cawe Pemilu Sangat Berbahaya

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 30 Mei 2023
PKS: Pernyataan Jokowi Akan Cawe-Cawe Pemilu Sangat Berbahaya

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui akan cawe-cawe di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pernyataan itu diungkap Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi di Istana Negara, Jakarta.

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai, pernyataan Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pemilu 2024 sangat berbahaya.

“Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cewe-cewe berbahaya sekali. Presiden mesti netral imparsial,” kata Mardani kepada wartawan, Selasa (30/5).

Baca Juga:

Jokowi Cawe-Cawe Pemilu agar Pemimpin Selanjutnya Jalankan Program Belum Tuntas

Mardani mengingatkan Jokowi agar tidak merasa paling tahu mengenai proses politik. Dia meminta kepala negara supaya memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengambil peran dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi.

“Presiden jangan merasa sok tahu apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad,” ujarnya.

Menurut Mardani, Jokowi sebagai kepala negara cukup berada di posisi untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berlangsung sesuai asas.

Baca Juga:

Jokowi Cawe-Cawe Pemilu Bisa Berbeda di Panggung Depan dan Belakang

Lebih lanjut Mardani juga meminta supaya Jokowi tidak masuk ke wilayah dinamika politik tentang satu atau tiga pasangan capres-cawapres yang mengikuti kontestasi Pilpres 2024.

“Presiden pastikan pemilu berlangsung luber dan jurdil. Tidak perlu ada skenario satu dua pasang tiga pasang, biarkan mengalir saja,” ujarnya.

Mardani meyakini, apabila Jokowi bersikap netral dan bekerja sesuai koridor, maka Pilpres 2024 bakal melahirkan pemimpin nasional yang lebih baik.

“Kami yakin ketika presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar justru kita akan mendapatkan presiden yang lebih baik ketimbang saat ini,” tutup Mardani. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi akan Cawe-cawe di Pemilu 2024, Demokrat: Tidak Pas dan Berlebihan

#PKS #Mardani Ali Sera #Presiden Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Setiap kebijakan terkait konservasi badak jawa benar-benar mengutamakan keselamatan satwa dan tidak justru memperbesar risiko kepunahan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 22 November 2026
Kematian Badak Jawa Musofa Harus Contoh, Pemidahan Jangan Jadi Kepunahan
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Bagikan