PKS Pastikan Abdul Aziz Mundur dari Komisi B DPRD DKI karena Ingin Lanjutkan Studi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 23 Desember 2021
PKS Pastikan Abdul Aziz Mundur dari Komisi B DPRD DKI karena Ingin Lanjutkan Studi

Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kabar mundurnya Abdul Aziz sebagai Ketua Komisi B DPRD DKI dibenarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta, Khoirudin. Permintaan mundur tersebut sudah disampaikannya dari dua bulan lalu tepatnya September 2021.

"Cuma tidak tertulis, saya bilang nanti akan diproses," ucap Khoirudin di Jakarta, Kamis (23/12).

Baca Juga

Ketua Komisi B DPRD DKI Tegaskan Pengunduran Dirinya Tidak Terkait Rekomendasi ke TransJakarta

Khoirudin pun menampik, bila pengunduran diri Aziz dikarenakan adanya desakan dari rekan sejawatnya di parlemen akibat polemik TransJakarta. Hingga Aziz dilaporkan ke Badan Kehormatan DPRD DKI.

Ia pun berani membuktikan kebenarannya kalau Aziz berkeinginan berhenti jadi pimpinan Komisi B bukan karena desakan anggota.

"Tapi sikap dia di Komisi B tidak ada kaitannya dengan dia akan mengundurkan diri dan apa yang terjadi di sana akan diproses di BK," paparnya.

Keputusan ini diambil, kata Khoirudin, karena dia ingin fokus kuliah menyelesaikan masa studi S2 di Universitas Indonesia (UI). Sebab, menurut pengakuan Aziz, tugasnya sangat menumpuk, sehingga keteteran bila terbagi dua saat memimpin Komisi B.

"Betul ya, dia lebih memilih studinya jangan sampe gagal gitu studi nomor satu. Komisi B banyak kader yang bisa menggantikan," ucapnya.

Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id
Ketua Komisi B DPRD DKI, Abdul Aziz. Foto: dprd-dkijakartaprov.go.id

Hingga saat ini, ucapnya, DPW PKS DKI sudah bersurat kepada DPP ihwal keinginan Aziz mundur dari kepala Komisi B.

"Ya, kita sudah sampaikan ke DPP, tolong beri surat tembusannya ke dewan," ungkapnya.

Anggota DPRD Fraksi PKS ini menuturkan, partainya mengaku keberatan dengan keputusan Aziz yang melayangkan untuk mundur dari Ketua Komisi B. Sebab, Aziz mempunyai rekam jejak yang bagus, baik kinerja maupun tingkah laku.

"Sebetulnya kami keberatan, tapi ketika diminta memilih antara studi dengan ketua komisi B, beliau lebih memilih studi lebih utama," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga

DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun

#DPRD DKI Jakarta #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Di Kepulauan Seribu sudah ada desalinasi, mengubah air laut jadi air bersih, air tawar.
Dwi Astarini - Kamis, 17 September 2026
DPRD DKI Jakarta Usul Pengembangan Desalinasi Olah Air Laut Jadi Air Bersih, Hadapi Kekeringan
Indonesia
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Kebutuhan pembiayaan pembangunan Jakarta tetap besar sehingga pemerintah daerah perlu mencari alternatif pendanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 10 September 2026
Ketua DPRD Bela Gubernur Pramono Terbitkan Obligasi DKI meski Ditolak Menteri Purbaya
Indonesia
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Bebizie diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi per metrik ton produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur,
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
KPK Periksa Anggota DPRD Jakarta Bebizie terkait dengan Kasus Rita Widyasari
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Tindakan tersebut sudah menyakiti perasaan umat beragama khususnya umat Islam.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Ketua DPRD DKI Kecam Tantangan Hafalan Alquran Berhadiah Miras
Indonesia
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Hal tersebut diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah (Perda) Nomor (No) 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Tibum).
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Pemprov DKI Harus Tegas Tindak Jukir Liar, sudah Ada Perdanya
Bagikan