DPRD DKI Soroti Pembangunan FPSA Telan Biaya Rp 3 Triliun


Ketua Komisi D Ida Mahmudah (MP/Asropih)
MerahPutih.com - Komisi D DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov memberikan perhatian besar terhadap pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) di wilayah selatan dan timur. Proyek tersebut harus berkualitas baik karena akan menghabiskan biaya lebih dari Rp 3 triliun.
Pengerjaan FPSA akan dilaksanakan oleh BUMD DKI Perumda Pembangunan Sarana Jaya dengan menggaet perusahaan pemenang lelang.
"Saya berharap semoga pemenangnya ini bukan karena sesuatu, tapi memang karena pemenangnya ini harus punya kualitas untuk dijadikan mitra Pemda DKI," ujar Ketua Komisi DKI DPRD DKI Ida Mahmudah di Jakarta, Rabu (22/12).
Baca Juga:
Wagub DKI Tanggapi Soal Ancaman Banjir Rob saat Formula E
Kepastian kesanggupan kontraktor yang dipilih Gubernur Anies untuk membangun FPSA ini, kata Ida, harus diperhatikan. Sebab, Pemprov DKI telah menaruh investasi lebih dari Rp 3 triliun.
"Pertama, dia harus punya lahan. Kedua, dia harus punya modal untuk membangun ini, karena ini kan tidak sedikit anggarannya, Rp 3 triliun lebih kalau tidak salah," papar Ida.
Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan, komisinya tak mau kesalahan rencana pembangunan pengolahan sampah beberapa tahun lalu kembali terulang. Seperti pembangunan ITF Sunter yang ditugaskan pada BUMD PT Jakpro mandek karena tak mendapat pendanaan.
Pembangunan dua FPSA ini bisa menuntaskan masalah sampah Jakarta. Sebab, jumlah sampah yang dihasilkan DKI Jakarta cukup besar, mencapai 7.800 ton per hari. Terlebih, kapasitas penampung sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi dikhawatirkan akan penuh dalam empat tahun ke depan.
Baca Juga:
Bank DKI Terus Kembangkan Layanan Perbankan Digital
Diketahui, Pemerintah DKI telah mulai membangun fasilitas pengolahan sampah antara (FPSA) di wilayah selatan dan timur Jakarta dengan anggaran lebih dari Rp 3 triliun.
Proyek pengolahan sampah ini akan mereduksi sampah rumah tangga dan sejenisnya dan diklaim menggunakan teknologi ramah lingkungan.
Pembangunan FPSA pada wilayah layanan timur mencakup 9 kecamatan, yakni Cilincing, Kelapa Gading, Cakung, Pulogadung, Jatinegara, Duren Sawit, Tebet, Pancoran, Kramat Jati,
Sementara untuk wilayah selatan meliputi Setiabudi, Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Makasar, Cilandak, Pasar Minggu, Pasar Rebo, Cipayung, Jagakarsa, dan Ciracas. (Asp)
Baca Juga:
Polemik Revisi Kenaikan UMP DKI 5,1 Persen, Komisi B Panggil Anak Buah Anies
Bagikan
Berita Terkait
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat

DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran
