PKS Minta Jokowi Rampingkan Kabinetnya Tak Lebih dari 20 Kementerian

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 Juli 2020
PKS Minta Jokowi Rampingkan Kabinetnya Tak Lebih dari 20 Kementerian

Mardani Ali Sera berbicara dalam perilisan survei Indikator di Jakarta (MP/Fadhli)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku sudah sejak tahun 2018 mengusulkan agar jumlah Kementerian/Lembaga dikurangi. Pemerintah perlu menerapkan kerja efektif dan efisien.

"Perampingan kementerian dapat dilakukan, dari 34 serta-badan setara kementerian lainnya, harus dirampingkan menjadi 15-20 kementerian saja," ujar Mardani dalam keteranganya, Selasa (7/7).

Baca Juga:

Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group

Hal itu disampaikan menyusul adanya isu soal reshuffle kabinet usai Presiden Jokowi kesal dengan para pembantunya soal COVID-19. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, seorang menteri tentu harus profesional dan memiliki beberapa karakteristik.

Karakteristik yang diharapkan seperti inovatif, berpikir kebangsaan bukan partisan, rajin turun ke masyarakat dan team worker. Prinsipnya, harus sesuai dengan semangat reformasi dan birokrasi yang sedang dijalankan.

Mardani Ali Sera
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MP/Ponco

Perlu juga mengubah wajah pelayanan publik dari birokrasi yang berbelit menjadi tepat fungsi, cepat dan responsif.

"InsyaAllah akan menghasilkan dampak yang besar seperti anggaran yang lebih terkonsentrasi, memiliki daya ungkit, serta kordinasi yang lebih mudah," tutur dia.

Mardani berpendapat menteri baru nantinya harus profesional dan memiliki beberapa karakteristik. "Seperti inovatif, berpikir kebangsaan bukan partisan, rajin turun ke masyarakat dan team worker," tulis Mardani.

Baca Juga:

Para Jenderal Bintang Tiga yang Masuk Kriteria Jadi Kapolri

Jika hal tersebut dapat terealisasi, menurutnya karakter kerakyatan mutlak harus dimiliki setiap menteri. "Perlu diingat, Nahkoda yang baik dibuktikan saat mampu mengatasi badai. Pandemi ini menjadi ajang pembuktian kemampuan leadership dan solutif dari Pak Jokowi," ujarnya.

"Kita perlu mengubah wajah pelayanan publik dari birokrasi yang berbelit menjadi tepat fungsi, cepat dan responsif," kata Mardani. (Knu)

#Mardani Ali Sera #Reshuffle Kabinet
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Pemerintah perlu segera melakukan pendataan ulang terhadap tenaga non-ASN yang belum terdaftar dalam basis data BKN guna mempercepat proses administrasi penyerapan formasi ASN secara sistematis
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Mei 2026
Guru Honorer Jangan Sampai Terbengkalai Akibat Penghapusan Tenaga Non-ASN Tahun 2026
Indonesia
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Reshuffle menjadi hak prerogatif Presiden untuk menempatkan orang sesuai dengan kapabilitas orang dan tujuan penugasan di lembaga yang dipimpin
Dwi Astarini - Selasa, 28 April 2026
DPR Tanggapi Positif Perombakan Kabinet, Sebut Presiden Prabowo Tahu Orang yang Punya Kapabilitas
Indonesia
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Hasan menyampaikan perannya sebagai pembantu Presiden akan difokuskan pada sinergi lintas lembaga, termasuk dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Hasan Nasbi Sebut Tantangan Penasihat Khusus Presiden Meluruskan Berita Keliru Tentang Pemerintah
Indonesia
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Karding terakhir menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) pada 31 Desember 2024.
Dwi Astarini - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Kepala Badan Karantina, Abdul Kadir Karding Punya Harta Rp16,19 M
Indonesia
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, baru saja dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengatakan bakal fokus membenahi masalah sampah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Ditunjuk Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat Fokus Benahi Masalah Sampah
Indonesia
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Dudung Abdurachman resmi dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan oleh Prabowo. Ia menegaskan akan memangkas birokrasi dan mempercepat program nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Dudung Abdurachman Resmi Jadi KSP, Siap Pangkas Birokrasi dan Percepat Program Presiden
Indonesia
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Sosok kelahiran Donggala ini membawa pengalaman panjang selama tiga periode di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 2009 hingga 2024
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Profil Abdul Kadir Karding: Kepala Barantin yang Pindah Haluan dari Urus Pekerja Migran ke Karantina
Indonesia
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Selain urusan ketenagakerjaan, Jumhur Hidayat langsung tancap gas memetakan masalah krusial di kementeriannya
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 April 2026
Jumhur Hidayat Bakal Pimpin Langsung Aksi May Day 2026 Pakai Motor Meski Sudah Dilantik Jadi Menteri Lingkungan Hidup
Indonesia
Muhammad Qodari Resmi Jadi Kabakom, Akui Tantangan Komunikasi Pemerintah Semakin Kompleks
Muhammad Qodari dilantik sebagai Kabakom oleh Prabowo. Ia mengakui tantangan komunikasi pemerintah semakin kompleks, terutama di era media sosial.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 27 April 2026
Muhammad Qodari Resmi Jadi Kabakom, Akui Tantangan Komunikasi Pemerintah Semakin Kompleks
Indonesia
Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi Siap Perkuat Komunikasi Pemerintah
Hasan Nasbi baru saja dilantik jadi penasihat khusus presiden. Ia pun mengatakan, bahwa siap memperkuat strategi komunikasi pemerintah.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Dilantik Jadi Penasihat Khusus Presiden, Hasan Nasbi Siap Perkuat Komunikasi Pemerintah
Bagikan