PKS Minta Dana Haji Enggak Diselewengkan
Jamaah mengelilingi Kakbah saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. (ANTARA/Hanni Sofia)
Merahputih.com - Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta dana haji tak digunakan untuk apapun selain kepentingan jemaah pasca adanya pembatalan penyelenggaraan haji.
Menurut Jazuli dana haji ini sensitif bagi umat Islam. Terlebih uang itu berasal dari jemaah. Sehingga pengelolaannya hanya untuk kepentingan jemaah. Ia mengingatkan, dana calon jemaah haji yang dikelola Badan Pengelola Keungan Haji (BPKH) mencapai Rp135 triliun.
Baca Juga:
Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah: Umat Wajib Dalam Kondisi Sehat dan Hindari Bersalaman
"Ini dana besar sekali. Harus diikuti transparansi dan profesionalisme pengelola dengan prinsip kehati-hatian sesuai prinsip syariah dan untuk kepentingan jemaah dalam penyelenggaraan atau pelayanan haji," ujar Jazuli dalam keterangannya kepada wartawam, Kamis (4/6).
Dia mengatakan, dana haji tak boleh ada tujuan lain di luar kepentingan dan manfaat jemaah. Badan pengelola keuangan haji diminta segera klarifikasi.
"Apalagi saya ikuti sudah tranding tagar #balikindanahaji di sosial media. Ini harus dijawab dengan jelas dan transparan untuk apa sebenarnya dana haji, bagaimana dikelola, dan sejauh mana manfaatnya telah dirasakan oleh calon jemaah haji," kata Jazuli.
Jazuli berharap BPKH tidak lagi membuat pernyataan atau berita yang misleading apalagi sampai salah kaprah soal pengelolaan dana haji.
BPKH harus semakin transparan dan akuntabel memberikan informasi dan manfaat dari setiap rupiah yang disetorkan jemaah.
Baca Juga:
KPU Akan Libatkan Gugus Tugas COVID-19 dan Kemenkes Dalam Pilkada 2020
"Inilah sesungguhnya semangat dibentuknya BPKH yang menggantikan peran Kementerian Agama dalam mengelola dana calon jemaah haji," pungkasnya. (Knu)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
DPR Ingatkan Risiko Visa Haji Ilegal, jangan Pertaruhkan Nyawa demi Berangkat Cepat
Pemerintah Indonesia Diminta Perjuangkan Pemasukan Palestina ke Aliansi Perdamaian Bentukkan Donald Trump
Mayoritas Jemaah Haji Indonesia Masuk Kategori Risiko Tinggi, DPR Desak PPIH Perketat Layanan
PKS Ngotot Minta Pemprov Jakarta Jual Saham Bir, Ungkit Janji Kampanye Gubernur
Gugatan UU Haji Memanas di MK, PKB Tegaskan Kuota Tambahan Bukan Milik Pemerintah Sepihak
Kenalkan Siskohat Nyawa Penyelenggaraan Haji Indonesia, Apa Itu?
Haji Indonesia Pakai Skema Murur & Tanazul di Mina, Lebih Ramah Lansia
Angka Pernikahan di Indonesia Terus Menurun, BPS Catat Terendah dalam Satu Dekade
Sekjen PKS Tegaskan Perlu Kajian Mendalam dan Partisipatif untuk Penentuan Pilkada Langsung atau Lewat DPRD
Diklat Petugas Haji 2026 Pakai Semimiliter, Biar Disiplin dan Tepis Isu Nebeng Haji