PKS Instruksikan Seluruh Kader Tonton Film G 30 S/PKI

Eddy FloEddy Flo - Senin, 25 September 2017
PKS Instruksikan Seluruh Kader Tonton Film G 30 S/PKI

Para petinggi PKS (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - DPD PKS Kabupaten Bandung menginstruksikan nonton bareng film G 30 S/PKI. Ketua DPD PKS Kab. Bandung Jajang Rohana mengungkapkan diperlukannya nonton film G 30 S/PKI agar masyarakat tidak lupa dengan sejarah kelam bangsa ini.

Peristiwa tersebut jangan sampai terhapuskan dalam sejarah bangsa, agar menjadi pengingat untuk kita sekaligus memperkenalkannya pada anak cucu kita akan bahaya laten paham komunis.

"Terus diulang dan terus diingatkan. Karena jika kita lengah, maka akan memberi celah pada mereka untuk kembali sebagai ancaman," ungkap Jajang Rohana di Bandung kepada wartawan, Senin (25/9).

Panglima TNI Gatot Nurmantyo bahkan menganjurkan seluruh masyarakat pada 30 September mendatang agar beramai-ramai menonton kembali film yang sempat dilarang peredarannya itu.

"Itu perintah saya, mau apa?" ujarnya dengan tegas, mencoba pasang badan.

Demi mendukung program yang diprakarsai TNI, serta ikut serta menolak paham komunis kembali hadir di Indonesia, PKS mengajak seluruh kader dan simpatisannya, juga masyarakat untuk menonton bersama film pengkhianatan G 30 S/PKI.

Partai dakwah ini sampai-sampai menerbitkan surat edaran Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Peristiwa Kelam tersebut yang isinya menginstruksikan agar pengurus partai di setiap DPW menyukseskan program nonton bersama film Pengkhianatan G 30 S/PKI bersama dengan elemen masyarakat yang lain.

Selain nonton bersama, surat edaran itu juga menganjurkan agar masyarakat sedapat mungkin membahas film G30SPKI bersama narasumber, baik dari kalangan akademisi maupun saksi sejarah yang dapat memperkuat fakta tentang kekejaman komunisme di Indonesia.

"Mengajak masyarakat untuk melakukan pengibaran bendera merah putih setengah tiang pada tanggal 30 September 2017. Serta melakukan pengibaran bendera merah putih secara penuh pada tanggal 1 oktober 2017 dengan tatacara yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan di setiap kantor partai," demikian bunyi surat edaran tersebut.

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Yugie Prasetya, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Bandung dan sekitarnya.

Ikuti berita-berita menarik lainnya dari Bandung dalam artikel: Sejumlah Mata Air Di Karawang Mulai Mengering

#PKS #G30S/PKI #Film G30S/PKI #Panglima TNI #Jenderal Gatot Nurmantyo
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI, Posisi Jenderal Agus Subiyanto Aman
Posisi Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pun masih aman.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Tak Ada Rencana Pergantian Panglima TNI, Posisi Jenderal Agus Subiyanto Aman
Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Olahraga
Persaingan 16 Kodam Berakhir, XVII Cenderawasih Raih Gelar Juara Piala Panglima TNI Esports 2026
Kodam XVII Cenderawasih berhasil menjuarai Piala Panglima TNI Esports Championship 2026.
Soffi Amira - Sabtu, 24 Oktober 2026
Persaingan 16 Kodam Berakhir, XVII Cenderawasih Raih Gelar Juara Piala Panglima TNI Esports 2026
Indonesia
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
KPK bongkar isi surat ke Panglima TNI soal dugaan korupsi BNPB yang menyeret Letjen Suharyanto & aliran dana oknum TNI. Simak detailnya di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 21 Oktober 2026
KPK Buka Isi Surat ke Panglima TNI, Singgung Letjen Suharyanto di Konstruksi Korupsi BNPB
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Bagikan