PKS Harap Demokrat Bakal Kembali Dukung Anies

Mula AkmalMula Akmal - Minggu, 03 September 2023
PKS Harap Demokrat Bakal Kembali Dukung Anies

Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS Aboe Bakar Alhabsyi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Masuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menuai dukungan dari internal pendukung Anies Baswedan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut kedatangan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai bentuk kekuatan yang baru. Sehingga membuat internal koalisi menjadi solid.

Baca Juga:

PKS Doakan Terbaik Keputusan Demokrat Hengkang dari Koalisi Anies

Sekertaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PKS Aboe Bakar Alhabsyi yakin dan percaya bahwa Partai Demokrat akan kembali bersama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kini, Demokrat tengah keluar dari koalisi karena merasa 'ditelikung' oleh Anies.

"Saya yakin dan percaya juga Demokrat semoga hatinya terbuka untuk come back bersama kami, " kata Aboe Bakar Alhabsyi, kepada awak media di Sumatera Utara, Minggu (3/9).

Aboe Bakar Alhabsyi juga menyebut, PKS optimistis memenangkan Anis Baswedan sebagai bakal calon presiden di tahun 2024 mendatang.

Dirinya juga meyakinkan, masyarakat Provinsi Sumatra Utara yang berjumlah empat belas juta akan bersama PKS mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga:

Keputusan NasDem Cederai Kesepakatan Politik Bersama Demokrat dan PKS

"Khusus untuk Sumatera Utara empat belas juta warga Sumatera Utara saya yakin dan percaya akan bersama Anies Baswedan," ujarnya.

Sementara itu, terkait dengan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan setelah Muhaimin Iskandar atau yang kerap disapa Cak Imin resmi jadi bacawapres, Anies menyebut telah menghormati langkahnya tersebut.

Dirinya pun berharap kepada partai koalisi yakni PKS, Nasdem, dan PKB tetap solid agar perubahan semakin kuat.

"Kami menghormati semua keputusan dalam ikhtiar kita agar membawa keadilan menghadirkan kesejahteraan," kata Anies Baswedan. (Knu)

Baca Juga:

PKS Tetap Dukung Anies Baswedan meski Cak Imin Jadi Cawapresnya

#PKS #Partai Demokrat #Anies Baswedan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
AHY menyatakan Demokrat menyerahkan sepenuhnya proses pengusulan calon Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dwi Astarini - Jumat, 13 November 2026
AHY Pastikan Demokrat tak Ajukan Cawapres ke Presiden Prabowo
Berita Foto
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kedua kanan) menyampaikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/12/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 13 November 2026
AHY Tegaskan Demokrat Tak Usulkan Nama Wapres Pengganti Gibran
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Munafri menggantikan Ni'matullah Erbe yang telah memimpin Partai Demokrat Sulawesi Selatan selama dua periode.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Usai Pindah Dari Golkar, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD Partai Demokrat
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Bagikan