Keputusan NasDem Cederai Kesepakatan Politik Bersama Demokrat dan PKS

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 01 September 2023
Keputusan NasDem Cederai Kesepakatan Politik Bersama Demokrat dan PKS

Anies Baswedan saat ziarah makam di ulama Jombang, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023). ANTARA/HO-panitia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Perpolitikan tanah air jelang Pilpres 2024 diramaikan dengan wacana duet calon presiden (capres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pengamat politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritongan menilai, duet Anies Baswedan dan Cak Imin menjadi capres-cawapres di Pilpres 2024 melukai hubungan antar-partai pengusung di sekoci KPP.

"Keputusan sepihak NasDem menetapkan Muhaimin Iskandar (cak Imin) menjadi cawapres Anies Baswedan tentu mencederai kesepakatan politik bersama Demokrat dan PKS," kata M Jamiluddin Ritonga, kepada wartawan, Jumat (1/9).

Baca Juga:

Peluang Naiknya Elektabilitas Anies-Cak Imin Masih Berat di Pilpres 2024

Jamiluddin menilai, pemilihan sepihak itu membuktikan bahwa NasDem tidak pernah menghargai Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi dalam mengusung Anies. NasDem hanya mementingkan hasrat politik untuk bisa menjadi partai penguasa dengan harapan Anies menang di Pilpres tahun depan.

"NasDem sungguh tak beretika menjalin kerja sama politik dengan PKB tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS," paparnya.

Baca Juga:

Ragukan Duet Anies-Cak Imin, Gibran: Komunikasi Semuanya Masih Cair

Menurut dia, Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh mempunyai andil besar dalam duet Anies dan Cak Imin. Apa yang dilakukan Surya Paloh merupakan langkah politik yang kurang sehat.

"Surya Paloh telah mempertontonkan politik barbar dengan mengabaikan partai koalisinya," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Duet Anies-Cak Imin, PKB Tentukan Sikap Sore Ini di Surabaya

#Anies Baswedan #Muhaimin Iskandar #Pilpres #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Wacana-wacana itu masih merupakan perbincangan di antara partai politik dan belum masuk tahapan pembahasan di DPR RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 22 September 2026
Puan Pastikan Kenaikan Ambang Batas Parlemen dan Pilpres Masih Wacana
Indonesia
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Deddy meminta pembahasan mengenai mekanisme tersebut dilakukan setelah dokumen resmi revisi UU Pemilu tersedia.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 21 September 2026
PDIP Tunggu Naskah Akademik Capres-Cawapres Harus Diusung 2 Fraksi DPR
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Cak Imin mendoakan agar Gus Kikin diberikan kekuatan dan kemudahan dalam menjalankan amanah memimpin PBNU selama lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Selasa, 01 September 2026
Gus Kikin Pimpin PBNU, Cak Imin Ucapkan Selamat Berjuang dan Semoga Istiqamah
Indonesia
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Anies menilai masyarakat tidak boleh menganggap penderitaan akibat bencana sebagai sesuatu yang biasa.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
Anies Baswedan Soroti Bencana di Kalimantan dan NTT, Dorong Penguatan Koordinasi Lintas Sektor Serta Gotong Royong Masyarakat
Bagikan