PKS Doakan Terbaik Keputusan Demokrat Hengkang dari Koalisi Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Sabtu, 02 September 2023
PKS Doakan Terbaik Keputusan Demokrat Hengkang dari Koalisi Anies

Demokrat mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024 di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023). ANTARA/Genta Tenri Mawangi/am.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrat menarik dukungan terhadap Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan hengkang dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mendoakan yang terbaik perihal langkah Demokrat yang cabut dari KPP.

"Itu hak tiap partai. Sekali lagi mendoakan yang terbaik untuk semua, kata Mardani, Sabtu (2/9).

Baca Juga:

Demokrat Cabut Dukungan Terhadap Anies dan Hengkang dari Koalisi Perubahan

Mardani tegaskan bahwa PKS tegak lurus mendukung Anies Baswedan dalam pertarungan Pilpres 2024, meskipun secara mengejutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didapuk menjadi cawapres Anies.

"PKS bersama Mas Anies sejak awal. Hingga kini keputusan Majelis Syuro tidak berubah. Mendoakan semua selalu dalam kebaikan untuk membangun bangsa," paparnya.

Baca Juga:

Keputusan NasDem Cederai Kesepakatan Politik Bersama Demokrat dan PKS

Partai Demokrat tidak lagi terikat dengan piagam kesepakatan KPP yang mengusung bakal capres Anies Baswedan di Pemilu 2024.

Diketahui, Partai NasDem, Demokrat, dan PKS sebelumnya tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan mendukung Anies di Pilpres 2024.

Adapun hari ini, Sabtu (2/9), ada agenda deklarasi Anies Baswedan-Cak Imin menjadi capres-cawapres di Pilpres 2024. Deklarasi tersebut dilakukan di Surabaya, Jawa Timur. (Asp)

Baca Juga:

NasDem Bermanuver, Partai Demokrat Kumpulkan Elit Partai di Rumah SBY

#Partai Demokrat #PKS #Partai Politik #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Bagikan