PKS Dorong Pemerintah Tingkatkan Kualitas Tenaga Kerja untuk Cegah Pengangguran

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja di Jakarta. Menurut dia, hal itu bisa dicapai melalui program yang bersumber dari APBD atau sinergi dengan program APBN.

Kurniasih memaparkan, banyak program nasional yang berkaitan dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah. Di antaranya, pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK), Kartu Prakerja untuk 10 juta pencari kerja serta program magang luar negeri dan dalam negeri.

Baca Juga

Omnibus Law Dinilai Berpotensi Picu PHK Massal Jutaan Tenaga Kerja

"Untuk itu, Dinas Ketenagakerjaan di provinsi besar seperti di DKI Jakarta perlu menyiapkan diri menjadi mitra pemerintah pusat dan membangun sinergi dalam mendukung program-program tersebut karena manfaatnya akan dirasakan oleh angkatan kerja di daerah," ujar Kurniasih dalam keterangan persnya, Sabtu (4/1).

Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta yang juga mengelola sejumlah Pusat Latihan Kerja Daerah (PLKD) dengan fasilitas yang cukup lengkap dan modern perlu terus meningkatkan program ini.

Selain itu, pemerintah pusat juga bisa mendukung program pengembangan PLKD di Jakarta lantaran manfaatnya sangat signifikan bagi peningkatan kualitas ketrampilan tenaga kerja.

Baca Juga

Dianggap Belum Untungkan Tenaga Kerja, UU Perlindungan Pekerja Migran Diuji Materiil

"PLKD nama lain dari BLK harus didorong agar memiliki fasilitas serta kurikulum untuk peningkatan kompetensi dan keterampilan angkatan kerja baru maupun mengasah angkatan kerja lama," paparnya.

Sementara untuk program Kartu Prakerja, Kurniasih menjelaskan program ini nantinya akan lebih banyak dalam bentuk pelatihan vokasi dan peningkatan kompetensi bagi pencari kerja.

Hanya saja, dengan jumlah pencari pekerja yang begitu besar sementara program hanya diperuntukan bagi dua juta pencari kerja, ia berharap pendataan untuk peserta program bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran.

Baca Juga

Tingkatkan SDM Tenaga Kerja, Menaker Targetkan Bangun 2.000 BLK Komunitas di Tahun 2020

"Jangan sampai kekisruhan data peserta seperti peserta PBI untuk BPJS Kesehatan terjadi pada program ini," jelas dia. (Knu)