Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut sikap diam Presiden Jokowi (Jokowi) terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketum umum bisa diartikan setuju.
"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi. Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada MerahPutih.com, Rabu (10/3).
Baca Juga:
[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura
Aksi Moeldoko bisa ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Jokowi. Pasalnya, mantan Panglima TNI itu masih aktif menjabat KSP, dan berada di lingkaran terdekat Presiden.
"Karena itu gonjang ganjing Demokrat sebetulnya sangat buruk bagi Pak Jokowi," ujarnya.
Menurut Mardani, kudeta kepemimpinan Partai Demokrat via KLB yang dilakukan oleh Moeldoko Cs menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.
"Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera. Ini jadi warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya," kata Mardani.
Sebelumnya Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/3) kemarin.
Baca Juga:
Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat
Kedatangan AHY ke kementerian yang dipimpin Yasonna H. Laoly itu untuk menyampaikan keberatan atas KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketum.
Menurut AHY, dari sisi penyelenggaraan dan peserta KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai. Dalam kesempatan itu, AHY meminta Kemenkumham tidak memberikan legalitas hasil KLB. (Pon)
