PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Rabu, 10 Maret 2021
PKS: Diamnya Jokowi Bermakna Setuju dengan Aksi Moeldoko

Ketua Partai Demokrat versi KLB Sumut Moeldoko. (Foto: Antara)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyebut sikap diam Presiden Jokowi (Jokowi) terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketum umum bisa diartikan setuju.

"Publik sekarang menunggu langkah Pak Jokowi. Diamnya Pak Jokowi bermakna setuju dengan aksi Pak Moeldoko," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera kepada MerahPutih.com, Rabu (10/3).

Baca Juga:

[Hoaks Atau Fakta]: Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Masih Kader Partai Hanura

Aksi Moeldoko bisa ditafsirkan diketahui dan disetujui oleh Jokowi. Pasalnya, mantan Panglima TNI itu masih aktif menjabat KSP, dan berada di lingkaran terdekat Presiden.

"Karena itu gonjang ganjing Demokrat sebetulnya sangat buruk bagi Pak Jokowi," ujarnya.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Sekretariat Presiden)

Menurut Mardani, kudeta kepemimpinan Partai Demokrat via KLB yang dilakukan oleh Moeldoko Cs menjadi preseden buruk bagi pemerintahan Jokowi.

"Karena itu Pak Jokowi ditunggu aksinya segera. Ini jadi warisan buruk bagi kepemimpinan Pak Jokowi ke depannya," kata Mardani.

Sebelumnya Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendatangi Kementerian Hukum dan HAM pada Senin (8/3) kemarin.

Baca Juga:

Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat

Kedatangan AHY ke kementerian yang dipimpin Yasonna H. Laoly itu untuk menyampaikan keberatan atas KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang menetapkan Moeldoko sebagai ketum.

Menurut AHY, dari sisi penyelenggaraan dan peserta KLB di Deli Serdang tidak sesuai AD/ART partai. Dalam kesempatan itu, AHY meminta Kemenkumham tidak memberikan legalitas hasil KLB. (Pon)

#Partai Demokrat #Jenderal Moeldoko #Presiden Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Politikus Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kasus kematian balita di Sukabumi menjadi bukti gagalnya negara melindungi rakyat.
Soffi Amira - Rabu, 20 Agustus 2025
Geger Kematian Balita di Sukabumi, Demokrat: Bukti Gagalnya Negara Lindungi Rakyat Miskin
Indonesia
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Partai Demokrat membantah tuduhan dalang di balik kasus ijazah palsu Jokowi
Wisnu Cipto - Senin, 28 Juli 2025
Tegaskan Roy Suryo Sudah Mundur Sejak 2019, Demokrat Sebut Ada Upaya Adu Domba SBY dengan Jokowi
Indonesia
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
SBY dirawat karena membutuhkan istirahat usai menjalani rangkaian aktivitas yang sangat padat di dalam dan luar negeri.
Wisnu Cipto - Senin, 21 Juli 2025
Kondisi SBY Makin Membaik, 2-3 Hari Lagi Sudah Boleh Pulang dari RSPAD
Indonesia
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tiba dikediaman Jalan Kutai Utara 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo usai berlibur bersama cucunya di Bali, Sabtu (12/7).
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 13 Juli 2025
Cerita Ajudan Saat Jokowi Pemulihan Sekaligus Liburan di Bali Bersama Semua Cucu
Indonesia
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Open recruitment program UMKM Kreatif meledak. Sekjen Demokrat ikut berperan penting dalam kehadiran program tersebut bagi para pelaku UMKM.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Open Recruitment Program Kreatif UMKM Meledak, Sekjen Demokrat Ikut Berperan Penting
Indonesia
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Legislator Demokrat, Hinca Panjaitan berharap, TNI tidak menjaga Kejagung secara permanen. Hal itu menyusul terbitnya Peraturan Presiden No 66 Tahun 2025.
Soffi Amira - Kamis, 22 Mei 2025
Legislator Demokrat Harap TNI tak Jaga Kejagung secara Permanen
Indonesia
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Menurut Hinca, penetapan tersangka terhadap insan pers dengan dalil pemberitaan bakal memengaruhi transparansi penegakan hukum di Tanah Air.
Frengky Aruan - Rabu, 21 Mei 2025
Legislator Demokrat Ingatkan Kejagung Jangan Jadi Bandit Demokrasi
Indonesia
AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan
Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta agar UMKM diperkuat. Anggota DPR RI dapil Sulawesi Utara, Hillary Brigitta Lasut, langsung meluncurkan program ini.
Soffi Amira - Senin, 19 Mei 2025
AHY Minta UMKM Diperkuat, Anggota DPR Hillary Brigitta Lasut Luncurkan Program Pembinaan
Indonesia
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital
Tingginya angka PHK ini harus menjadi perhatian kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha di Jakarta yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Mei 2025
Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Prihatin Gelombang PHK, Pemprov Harus Bertindak Strategis di Dunia Digital
Indonesia
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
PEVS 2025 in Collaboration with Asiabike Jakarta hadir sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 29 April 2025
Lebih dari 130 Peserta Ramaikan PEVS 2025, Momentum Pertumbuhan Industri Kendaraan Listrik Nasional
Bagikan