Saat Polisi Terseret Isu Kudeta Partai Demokrat

Kisruh Partai Demokrat mulai merambat pada institusi penegak hukum polisi. Politikus Demokrat Benny K Harman, lewat media sosial membuat geger, jika para kader partai yang saat ini dikomandoi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), diancam anggota intel polisi untuk mengikuti dan mengakui Partai Demokrat versi Moeldoko.

Markas Besar Kepolisia tidak mau diam dan angkat bicara soal adanya isu tersebut. Dan menegaskan, jika tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana diamanatkan UU 2/2002 bertugas untuk memelihara dan memastikan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat terjaga.

"Polri tidak berpolitik sehingga jangan diseret ke ranah politik. Tugas pokok Polri memelihara Kamtibmas," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/3).

Baca Juga:

Demokrat Versi Moeldoko Tuduh Kubu AHY Lakukan Permufakatan Jahat

Argo menekankan, sejak perhelatan Pilkada serentak 2020, pimpinan Polri secara khusus menerbitkan perintah yang tertuang dalam Surat Telegram tentang Netralitas Anggota Polri.

Bahkan, untuk mengawasi seluruh personel, Polri memiliki pengawas internal yang terbuka bagi masyarakat jika menemukan anggota yang melakukan pelanggaran.

Ia menegaskan, akan melakukan pengecekan terkait adanya kabar bahwa aparat kepolisian melakukan intimidasi terhadap pengurus Partai Demokrat di daerah yang kabarnya intimidasi dilakukan untuk memaksa agar mengakui kepengurusan Moeldoko.

Argo menegaskan, jika memang benar ditemukan pelanggaran seperti yang dituduhkan, Markas Besar Kepolisian akan bertindakan tegas merupakan konsekuensi yang harus diterima anggota.

“Kami cek dulu kebenarannya,” tegas Argo.

Politisi Partai Demokrat sekaligus anggota DPR RI, Benny K Harman mengungkapkan informasi menyedihkan tentang adanya dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap apra kadernya di daerah.

Melalui akun Twitternya, Benny mengungkapkan, ada kader yang bahkan dipaksa untuk mengakui kepengurusan versi Moeldoko.

"Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai. Katanya atas perintah Kapolres. Ada pula yang dibujuk untuk pro pengurus Demokrat hasil KLB jika mau aman. Ini beneran kah.? Rakyat Monitor!," tulis Benny K Harman dikutip dari akun Twitternya, Selasa (9/3).

Politisi Partai Demokrat lainnya, Taufiqurrahman menduga ada kekuatan besar lain, terkait kongres luar biasa (KLB) yang menetapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum.

Dugaan Taufiq, kekuatan itu bahkan lebih besar dari sosok Moeldoko yang membuat terjadinya KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat pekan lalu.

"Kalau saja Pak Moeldoko bukan KSP, mungkin masalahnya tidak serumit ini," kata dia di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (7/3).

Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Medan Marzuki Alie menyatakan, KLB merupakan upaya kader untuk mengembalikan marwah pendirian partai.

"Jangan salahkan Pak Muldoko, karena beliu mau bekerjasama untuk mengembalikan partai seperti niat awal saat membentuknya," kata Marzuki saat dihubungi Antara.

Kongres luar biasa di Deli Serdang, Jumat (5/3), menetapkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai ketua umum Demokrat periode 2021-2025, serta Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina partai untuk periode yang sama.

Setidaknya ada 412 peserta yang diyakini hadir dalam kongres tersebut. Namun, peserta tesebut dinilai Ketua Umum Demokrat AHY sebagai kader pecatan, dan tidak ada satupun DPD atau DPC yang memiliki hak untuk menggelar KLB. (Knu)

Baca Juga:

Bantah Pernyataan Kubu Moeldoko, Kemenkumham Akui Belum Terima Dokumen Hasil KLB Demokrat