PKS Berharap Gerindra dan Demokrat Tidak Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 20 Oktober 2019
 PKS Berharap Gerindra dan Demokrat Tidak Bergabung dengan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Foto: pks.id)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera berharap Partai Gerindra dan Partai Demokrat tidak bergabung dengan pemerintahan Jokowi-Maruf.

“Karena itu, dari awal saya teriaknya agar seluruh partai Prabowo-Prabowo-Sandi menjadi seperti kami (tetap) oposisi,” ujar Mardani kepada wartawan, Minggu (20/10).

Baca Juga:

Jelang Pelantikan, Kiai Ma'ruf Ngaku Deg-degan

Mardani juga menyinggung soal harmonisasi di dalam partai koalisi Jokowi-Ma'ruf.

Dalam acara pelantikan anggota DPR, MPR dan DPR RI beberapa waktu yang lalu, tampak di kalangan publik ada perang dingin yang sangat kentara antara Ketum DPP Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Politisi PKS Mardani Ali Sera berharap Gerindra dan Demokrat jadi oposisi
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Foto: MP/Ponco

“Bahkan di dalam koalisi aja ada yang tidak mau salaman kan. Gimana mau rekonsiliasi, tidak mau ke situ saya,” jelas Mardani.

Menurut Mardani, cara Jokowi dan Prabowo dalam membangun bangsa sangatlah berbeda.

“Proposal pembangunan Indonesia versi Prabowo-Sandi berbeda dengan proposal Jokowi-Maruf,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan bahwa adanya oposisi akan membuat demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik.

“Jadi inti sederhananya, oposisi ini sehat. Kalau bahasa pak Jokowi, opisisi itu justru mulia,” jelas Mardani.

Baca Juga:

Ketum PAN Zulkifli Hasan: Kita Sukseskan Pak Jokowi, Saatnya bersatu

Terakhir, Mardani meminta kepada Presiden Jokowi agar tidak mengajak PKS bergabung dengan pemerintahan pusat.

“Jadi PKS juga diajak untuk ketemu (Jokowi). Apakah ditawarkan (posisi menteri) saya tidak tahu. Tapi intinya mana baiknya. Pak Jokowi, (sebaiknya) tidak usah ajak PKS, kami istiqomah di oposisi,” pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Karangan Bunga Jokowi-Ma'ruf Amin di Pintu Belakang Gedung DPR Ucapannya Nyeleneh

#Mardani Ali Sera #Partai Demokrat #Partai Gerindra #Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Budisatrio berterima kasih kepada seluruh kader maupun tim ahli anggota DPR RI Fraksi Gerindra yang sudah setia mengawal kinerja para legislator di DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 06 Februari 2026
Semua Menteri Gerindra Kumpul di Syukuran HUT Partai di DPR
Indonesia
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
DPRD Gerindra meminta operasional RDF Rorotan dihentikan sementara. Sebab, RDF Rorotan dinilai masih menimbulkan bau.
Soffi Amira - Selasa, 03 Februari 2026
RDF Rorotan Dikeluhkan Warga, DPRD Gerindra Minta Operasional Dihentikan
Indonesia
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Demokrat dan Golkar menegaskan reshuffle Kabinet Merah Putih merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo, usai Thomas Djiwandono mundur dari Wamenkeu.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 29 Januari 2026
Santer Isu Reshuffle Kabinet Usai Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI, Demokrat dan Golkar Serahkan ke Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Partai Gerindra membantah Presiden RI, Prabowo Subianto, mengusulkan Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Gerindra Bantah Prabowo Usulkan Thomas Djiwandono Jadi Deputi Gubernur BI
Indonesia
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Bupati Pati, Sudewo, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gerindra pun menggelar sidang mahkamah kehormatan untuk memproses status keanggotaannya.
Soffi Amira - Rabu, 21 Januari 2026
Bupati Pati Sudewo Jadi Tersangka KPK, Gerindra Proses Status Keanggotaan
Indonesia
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Susilo Bambayng Yudhoyono (SBY) dikaitkan dengan isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat pun menegaskan, bahwa hal itu merupakan fitnah.
Soffi Amira - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Dibawa-bawa dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Demokrat Tegaskan itu Fitnah
Indonesia
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Negara dan demokrasi harus diatur oleh rule of law, bukan rule of noise atau kebisingan rumor
Angga Yudha Pratama - Jumat, 02 Januari 2026
SBY Bakal Lawan Akun Anonim Usai Difitnah Jadi Dalang Dugaan Ijazah Palsu Jokowi
Indonesia
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Energi politik semestinya dicurahkan untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan efektif.
Dwi Astarini - Rabu, 10 Desember 2025
Demokrat Respons Usulan Koalisi Permanen, Tegaskan Fokus ke Penanganan Bencana
Indonesia
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, terancam dipecat Gerindra. Hal itu setelah ia memutuskan berangkat umrah saat wilayahnya dilanda bencana.
Soffi Amira - Selasa, 09 Desember 2025
Nasibnya di Ujung Tanduk, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS Terancam Dipecat Gerindra
Indonesia
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Partai Demokrat mendesak pemerintah untuk membuka akses bantuan asing. Hal itu dilakukan demi mempercepat penanganan darurat bencana Sumatra.
Soffi Amira - Senin, 08 Desember 2025
Percepat Penanganan Bencana Sumatra, Demokrat Desak Pemerintah Buka Akses Bantuan Asing
Bagikan