Mula Akmal
MerahPutih.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan menyatakan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena ulah mafia.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut kelangkaan terjadi karena harga pasaran internasional naik. Pada saat yang sama, pemerintah gagal mengantisipasi hal itu.
Baca Juga:
Mendag Zulhas Tegaskan Tidak akan Menghapus Minyak Goreng Curah
Menanggapi itu, anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, ada banyak indikator yang sulit dibantah terkait peran mafia minyak goreng di dalam negeri.
Pertama, adanya sinyalemen kuat terjadinya praktik kartel perdagangan minyak goreng yang diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
Hal tersebut juga diperkuat fakta adanya lima produsen sawit yang menguasai 50 persen produksi CPO dan sekaligus minyak goreng.
Fakta kedua, pada saat pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen dan Domestic Price Obligation (DPO) justru terjadi kelangkaan minyak goreng di seluruh daerah.
Namun, sesaat setelah kebijakan tersebut dicabut dan harga diserahkan ke mekanisme pasar, tiba-tiba saja pasar dibanjiri produk minyak goreng di mana-mana.
“Jika bukan aksi mafia, siapa yang bisa melakukan ini dengan membangkang terhadap kebijakan pemerintah? Bagaimana Mendag Zulhas menjelaskan hal ini?" imbuh Amin dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23/6).
Fakta ketiga, sambungnya, sejak pemerintah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng curah atau minyak goreng subsidi, belum pernah harganya menyentuh HET Rp 14 ribu per liter.
Baca Juga:
Baik sebelum diterapkannya larangan ekspor CPO maupun pasca pencabutan larangan tersebut hingga saat ini.
"Bahkan pasokan minyak goreng curah juga sempat tersendat-sendat sehingga menyulitkan konsumen,” ungkap Amin.
Fakta keempat, terungkapnya penimbunan, penyeludupan, dan pelanggaran ekspor yang juga melibatkan pejabat kemendag.
Fakta kelima, muncul ide penghapusan minyak goreng curah di tengah berlarut-larutnya krisis minyak goreng curah yang belum mampu diselesaikan pemerintah hingga saat ini.
"Rapuhnya kebijakan pemerintah tersebut, apakah mungkin tidak dipengaruhi kepentingan mafia minyak goreng?” kata Amin yang juga politikus PKS ini.
Menurut Amin, daripada melemparkan polemik terkait mafia minyak goreng, seharusnya Mendag Zulhas diminta fokus bekerja untuk mengakhiri krisis minyak goreng.
Amin prihatin karena energi publik disedot habis untuk menanggapi pernyataan pejabat yang menimbulkan polemik, sementara persoalan yang menyulitkan rakyat tak pernah secara serius diselesaikan.
“Berani tidak Mendag berjanji untuk menyelesaikan krisis minyak goreng dalam sebulan setelah dilantik? Kalau tidak mampu apa bentuk pertanggungjawabannya ke masyarakat?” pungkasnya. (Knu)
Baca Juga:
Jokowi Cerita Ada PM Minta Indonesia Kirim Minyak Goreng Buat Hentikan Krisis
