PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 23 Juni 2022
PKS Beberkan Sejumlah Fakta Bantah Klaim Zulhas soal Mafia Minyak Goreng

Mendag Zulkifli Hasan memberikan keterangan kepada wartawan setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/6). ANTARA/Desca Lidya Natalia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Menteri Perdagangan (Mendag), Zulkifli Hasan menyatakan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena ulah mafia.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menyebut kelangkaan terjadi karena harga pasaran internasional naik. Pada saat yang sama, pemerintah gagal mengantisipasi hal itu.

Baca Juga:

Mendag Zulhas Tegaskan Tidak akan Menghapus Minyak Goreng Curah

Menanggapi itu, anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menilai, ada banyak indikator yang sulit dibantah terkait peran mafia minyak goreng di dalam negeri.

Pertama, adanya sinyalemen kuat terjadinya praktik kartel perdagangan minyak goreng yang diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hal tersebut juga diperkuat fakta adanya lima produsen sawit yang menguasai 50 persen produksi CPO dan sekaligus minyak goreng.

Fakta kedua, pada saat pemerintah menerapkan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) 20 persen dan Domestic Price Obligation (DPO) justru terjadi kelangkaan minyak goreng di seluruh daerah.

Namun, sesaat setelah kebijakan tersebut dicabut dan harga diserahkan ke mekanisme pasar, tiba-tiba saja pasar dibanjiri produk minyak goreng di mana-mana.

“Jika bukan aksi mafia, siapa yang bisa melakukan ini dengan membangkang terhadap kebijakan pemerintah? Bagaimana Mendag Zulhas menjelaskan hal ini?" imbuh Amin dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (23/6).

Fakta ketiga, sambungnya, sejak pemerintah menerapkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) pada minyak goreng curah atau minyak goreng subsidi, belum pernah harganya menyentuh HET Rp 14 ribu per liter.

Baca Juga:

Mendag Zulhas Janji Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng

Baik sebelum diterapkannya larangan ekspor CPO maupun pasca pencabutan larangan tersebut hingga saat ini.

"Bahkan pasokan minyak goreng curah juga sempat tersendat-sendat sehingga menyulitkan konsumen,” ungkap Amin.

Fakta keempat, terungkapnya penimbunan, penyeludupan, dan pelanggaran ekspor yang juga melibatkan pejabat kemendag.

Fakta kelima, muncul ide penghapusan minyak goreng curah di tengah berlarut-larutnya krisis minyak goreng curah yang belum mampu diselesaikan pemerintah hingga saat ini.

"Rapuhnya kebijakan pemerintah tersebut, apakah mungkin tidak dipengaruhi kepentingan mafia minyak goreng?” kata Amin yang juga politikus PKS ini.

Menurut Amin, daripada melemparkan polemik terkait mafia minyak goreng, seharusnya Mendag Zulhas diminta fokus bekerja untuk mengakhiri krisis minyak goreng.

Amin prihatin karena energi publik disedot habis untuk menanggapi pernyataan pejabat yang menimbulkan polemik, sementara persoalan yang menyulitkan rakyat tak pernah secara serius diselesaikan.

“Berani tidak Mendag berjanji untuk menyelesaikan krisis minyak goreng dalam sebulan setelah dilantik? Kalau tidak mampu apa bentuk pertanggungjawabannya ke masyarakat?” pungkasnya. (Knu)

Baca Juga:

Jokowi Cerita Ada PM Minta Indonesia Kirim Minyak Goreng Buat Hentikan Krisis

#Menteri Perdagangan #Zulkifli Hasan #Minyak Goreng #PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Mardani menegaskan kelanjutan kepemimpinan Prabowo pada periode berikutnya sepenuhnya berada di tangan Prabowo sendiri
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 20 Juni 2026
PKS Sebut Jokowi Masuk Akal Minta Prabowo-Gibran Dua Periode
Indonesia
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Perdebatan mengenai posisi PDIP mencuat setelah muncul dugaan keterlibatan salah satu kader PDIP, Andi Widjajanto, dalam aksi demonstrasi mahasiswa
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 20 Juni 2026
Desakan PDIP Diminta Jadi Oposisi, Ini Kata Sekjen PKS
Indonesia
Pemerintah Pastikan HET Minyakita Tetap Rp 15.700 per Liter, Fokus Perkuat Distribusi
Pemerintah memastikan HET Minyakita tetap Rp 15.700 per liter. Distribusi diperkuat melalui Bulog dan ID FOOD agar pasokan minyak goreng lebih mudah diakses masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juni 2026
Pemerintah Pastikan HET Minyakita Tetap Rp 15.700 per Liter, Fokus Perkuat Distribusi
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok MinyaKita Aman di Tengah Wacana Kenaikan HET
Dinas PPKUKM DKI Jakarta memastikan stok MinyaKita masih aman dan distribusinya berjalan lancar meski harga minyak curah mencapai Rp 23.000 per kilogram.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 09 Juni 2026
Pemprov DKI Jakarta Pastikan Stok MinyaKita Aman di Tengah Wacana Kenaikan HET
Indonesia
Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas Dorong Lonjakan Nilai Ekspor
Indonesia mempertahankan tren surplus neraca perdagangan untuk 72 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas Dorong Lonjakan Nilai Ekspor
Indonesia
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Komisi V DPR menyoroti rencana kenaikan harga MinyaKita. Pemerintah pun diminta menjaga daya beli masyarakat.
Soffi Amira - Senin, 08 Juni 2026
DPR Soroti Rencana Kenaikan HET MinyaKita, Pemerintah Diminta Jaga Daya Beli Masyarakat
Indonesia
Harga Minyakita Bakal Naik, DPR: Kebijakan Jangan Tambah Beban Rakyat
Pemerintah tidak hanya mengawasi, tetapi juga memberikan sanksi tegas kepada siapa pun yang terbukti menimbun MinyaKita
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Harga Minyakita Bakal Naik, DPR: Kebijakan Jangan Tambah Beban Rakyat
Indonesia
Biaya Produksi Melonjak, Dalam 2 Minggu Pemerintah Naikkan Harga Eceran Minyakita
enyesuaian HET mendatang murni didorong oleh faktor kenaikan harga bahan baku CPO dan biaya produksi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 04 Juni 2026
Biaya Produksi Melonjak, Dalam 2 Minggu Pemerintah Naikkan Harga Eceran Minyakita
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Beredar informasi yang menyebut Zulkifli Hasan meminta dana tambahan untuk program Kopdes Merah Putih. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 24 Mei 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Zulhas Minta Tambah Anggaran Koperasi Desa Rp 60 Triliun dari APBN
Bagikan