PKS Apresiasi Pertemuan Airlangga dan SBY

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 02 Mei 2023
PKS Apresiasi Pertemuan Airlangga dan SBY

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsyi. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) buka suara merespons pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/4).

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi mengapresiasi pertemuan Airlangga dengan SBY. Pertemuan itu dinilai sebagai dari silaturahmi kebangsaan.

Baca Juga:

Reaksi PKS saat Satu Per Satu Partai Dukung Ganjar di Pilpres 2024

"Itu hak semua anak bangsa dan partai-partai, mencari titik temu dialog untuk memikirkan NKRI. Jadi semua punya share yang terbaik, apalagi kepada Pak SBY presiden kita dua periode," kata Aboe di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (1/5).

Anggota Komisi III DPR RI ini berharap Partai Golkar bergabung ke dalam Koalisi Perubahan yang telah digagas PKS bersama Partai Demokrat dan Partai NasDem.

"Koalisi udah rapi udah bagus, kami bertiga sudah solid, insya Allah moga-moga Pak Airlangga nambah, nah itu lebih cakep lagi, lebih bagus," ujarnya.

Aboe tak mempermasalahkan jika Airlangga menjadi bakal calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Anies Baswedan. Namun, butuh pembicaraan panjang.

Baca Juga:

PKS Minta Jokowi Rombak Pejabat Ditjen Minerba

"Sangat mungkin terjadi, tapi itu dalam posisi pembicaraan yang masih panjang, yang namanya politik sangat dinamis dan berkembang, siapa dengan siapa itu tergantung pendekatan dan situasi politik terakhir, itulah yang PKS lakukan," imbuhnya.

PKS, kata Aboe, dalam posisi menjaga hubungan koalisi yang sudah berjalan baik, dan berusaha memenangkan PKS dan Anies Baswedan.

Lebih lanjut Aboe mengakui, sampai saat ini PKS-Demokrat-NasDem masih mencari titik temu bakal Cawapresuntuk dipasangkan dengan Anies Baswedan.

"Kita sedang proses ya, kita mengajukan. Tapi kita tahu dirilah, kan menyalonkan cawapres bukan ujuk-ujuk proses dengan segalanya. Jadi kita juga siap sebagai partai, jangankan itu, kalau disuruh yang lain kita juga siap," kata Aboe. (Pon)

Baca Juga:

PKS Desak Pemerintah Batalkan Larangan Buka Bersama untuk Pejabat

#PKS #Partai Demokrat #Partai Golkar #SBY #Susilo Bambang Yudhoyono #Airlangga Hartarto
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
SBY mengingatkan kepemimpinan harus bersifat inklusif agar manfaat pembangunan tersebar merata kepada seluruh masyarakat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Juni 2026
SBY Bongkar Rahasia Kepemimpinan Kuat Hadapi Krisis Global, Belajar dari Tragedi Tsunami Hingga Krisis 2008
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Indonesia
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
kebijakan itu juga diterapkan guna menjaga stabilitas harga di sektor kemasan agar tidak mendorong kenaikan harga makanan dan minuman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Bahan Baku Plastik Impor
Indonesia
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Demokrat menolak usulan KPK terkait masa jabatan ketum parpol. Demokrat menilai, kebijakan itu merupakan urusan internal partai.
Soffi Amira - Jumat, 24 April 2026
Demokrat Tolak Usulan KPK, Masa Jabatan Ketum Parpol Dinilai Urusan Internal
Bagikan