PKS akan Gelar Musyawarah Majelis Syura Bahas Anies-Cak Imin

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 13 September 2023
PKS akan Gelar Musyawarah Majelis Syura Bahas Anies-Cak Imin

Pertemuan PKS dengan Anies Baswedan-Cak Imin di DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9). Foto: Twitter

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rupanya belum menentukan sikap soal pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyatakan dalam dukungan politik untuk Capres-Cawapres, PKS masih belum membuat pernyataan untuk merestui pasangan Anies dan Cak Imin sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga:

Anies Beberkan Kelebihan Cak Imin di Hadapan Elite PKS

Sebab, sikap politik PKS akan menunggu keputusan di majelis tertinggi, yakni Musyawarah Majelis Syura untuk menindaklanjuti silaturahmi yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB ke DPP PKS.

Termasuk apakah PKS akan mendukung Anies-Imin atau tidak.

“DPP PKS akan membawa hasil pertemuan (Selasa 12 September) ke forum Musyawarah Majelis Syura (MMS) untuk membahas nama Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Anies Rasyid Baswedan,” ungkapnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/9).

Ia menuturkan, secara politik, Syaikhu menyampaikan bahwa PKS sangat menyambut hangat bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan.

Syaikhu menegaskan bahwa bergabungnya PKB jelas menambah kekuatan dan angin segar bagi koalisi yang dibentuk untuk mendorong Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Baca Juga:

PKS Akui Hubungan dengan Anies dan Cak Imin Semakin Erat

“Semoga koalisi ini membawa harapan, kemenangan, dan kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara,” sambungnya.

Sekedar informasi, Cak Imin sebelumnya mundur dari poros pendukung Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju.

Ia serta PKB memutuskan bergabung ke Koalisi Perubahan. Cak Imin pun mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres Anies.

Usai masuknya PKB, formasi Koalisi Perubahan yang sebelumnya diisi oleh NasDem, PKS, dan Demokrat pun berubah.

Demokrat hengkang lantaran merasa NasDem dan Anies mengambil keputusan sepihak dengan bergabungnya PKB dan memutuskan Cak Imin cawapres. (Knu)

Baca Juga:

Lagu Yalal Wathon Bergema dalam Pertemuan Anies-Cak Imin dengan PKS

#PKS #Capres 2024 #PKB #Ahmad Syaikhu #Majelis Syura PKS
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Keputusan KPU tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
16 Dokumen Syarat Pendaftaran Capres-Wawapres Tertutup Bagi Publik, Termasuk Fotokopi Ijazah
Indonesia
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Usul itu bukan sikap partai.
Dwi Astarini - Selasa, 26 Agustus 2025
Anggota PKB di DPR Usul Gerbong Perokok di Kereta, Cak Imin Sebut itu Urusan Pribadi Itu
Indonesia
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Target belanja negara sebesar Rp 3.786,5 triliun disebut harus dikawal secara ketat agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat.
Frengky Aruan - Selasa, 19 Agustus 2025
RAPBN 2026, Fraksi PKB: Target Belanja Negara Harus Dikawal untuk Rakyat
Indonesia
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Peka dan empatilah pada kondisi masyarakat yang masih banyak mengalami kesusahan
Angga Yudha Pratama - Minggu, 17 Agustus 2025
Pajak Bumi dan Bangunan Naik Hingga 250% di Pati, PKS Minta Pemerintah Jangan Pernah 'Bermain Api' dengan Rakyat
Indonesia
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Bukan hanya sebatas omongan, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan demi kesejahteraan semua rakyat Indonesia.
Wisnu Cipto - Sabtu, 16 Agustus 2025
PKB Minta Semua Pihak Wujudkan Pidato Prabowo Pasal 33 Benteng Ekonomi Nasional
Indonesia
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
"Narasi yang menyamakan keduanya bisa menyesatkan arah kebijakan, apalagi jika digunakan untuk membenarkan beban pajak yang terus meningkat."
Frengky Aruan - Kamis, 14 Agustus 2025
Respons Pernyataan Sri Mulyani, Legislator PKB: Pajak dan Zakat Tidak Bisa Disamakan Sepenuhnya
Indonesia
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2026
Angga Yudha Pratama - Rabu, 06 Agustus 2025
Demi Tanah Abang Bangkit, Fraksi PKS Desak Pemprov DKI Jadikan Prioritas di RPJMD
Indonesia
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Rakyat Indonesia, terutama generasi muda, adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 05 Agustus 2025
PKS: Bendera One Piece Bukan Anarkis, Itu Kritik Kreatif
Indonesia
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Korban KDRT dan paspor ditahan majikan.
Dwi Astarini - Selasa, 05 Agustus 2025
PMI Jadi Korban Kekerasan di Malaysia, PKB Bantu Proses Pemulangan
Indonesia
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Fatwa MUI Jateng yang menyatakan haram membuka, bekerja, atau mendukung usaha peternakan babi menjadi dasar penguat penolakan Fraksi PKB.
Wisnu Cipto - Senin, 04 Agustus 2025
Fraksi PKB Tolak Rencana Pembangunan Peternakan Babi Rp 30 T di Jepara
Bagikan