PKS akan Gelar Musyawarah Majelis Syura Bahas Anies-Cak Imin

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 13 September 2023
PKS akan Gelar Musyawarah Majelis Syura Bahas Anies-Cak Imin

Pertemuan PKS dengan Anies Baswedan-Cak Imin di DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9). Foto: Twitter

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rupanya belum menentukan sikap soal pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyatakan dalam dukungan politik untuk Capres-Cawapres, PKS masih belum membuat pernyataan untuk merestui pasangan Anies dan Cak Imin sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga:

Anies Beberkan Kelebihan Cak Imin di Hadapan Elite PKS

Sebab, sikap politik PKS akan menunggu keputusan di majelis tertinggi, yakni Musyawarah Majelis Syura untuk menindaklanjuti silaturahmi yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB ke DPP PKS.

Termasuk apakah PKS akan mendukung Anies-Imin atau tidak.

“DPP PKS akan membawa hasil pertemuan (Selasa 12 September) ke forum Musyawarah Majelis Syura (MMS) untuk membahas nama Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Anies Rasyid Baswedan,” ungkapnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/9).

Ia menuturkan, secara politik, Syaikhu menyampaikan bahwa PKS sangat menyambut hangat bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan.

Syaikhu menegaskan bahwa bergabungnya PKB jelas menambah kekuatan dan angin segar bagi koalisi yang dibentuk untuk mendorong Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Baca Juga:

PKS Akui Hubungan dengan Anies dan Cak Imin Semakin Erat

“Semoga koalisi ini membawa harapan, kemenangan, dan kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara,” sambungnya.

Sekedar informasi, Cak Imin sebelumnya mundur dari poros pendukung Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju.

Ia serta PKB memutuskan bergabung ke Koalisi Perubahan. Cak Imin pun mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres Anies.

Usai masuknya PKB, formasi Koalisi Perubahan yang sebelumnya diisi oleh NasDem, PKS, dan Demokrat pun berubah.

Demokrat hengkang lantaran merasa NasDem dan Anies mengambil keputusan sepihak dengan bergabungnya PKB dan memutuskan Cak Imin cawapres. (Knu)

Baca Juga:

Lagu Yalal Wathon Bergema dalam Pertemuan Anies-Cak Imin dengan PKS

#PKS #Capres 2024 #PKB #Ahmad Syaikhu #Majelis Syura PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Indonesia
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Gagasan ekonomi yang dijalankan pemerintah bukanlah pemikiran baru ataupun milik pribadi, melainkan berlandaskan amanat konstitusi Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Terharu Ijtima Ulama PKB Dukung Arah Baru Ekonomi Indonesia
Bagikan