PKS akan Gelar Musyawarah Majelis Syura Bahas Anies-Cak Imin

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 13 September 2023
PKS akan Gelar Musyawarah Majelis Syura Bahas Anies-Cak Imin

Pertemuan PKS dengan Anies Baswedan-Cak Imin di DPP PKS, Jakarta, Selasa (12/9). Foto: Twitter

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) rupanya belum menentukan sikap soal pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Presiden DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menyatakan dalam dukungan politik untuk Capres-Cawapres, PKS masih belum membuat pernyataan untuk merestui pasangan Anies dan Cak Imin sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2024 mendatang.

Baca Juga:

Anies Beberkan Kelebihan Cak Imin di Hadapan Elite PKS

Sebab, sikap politik PKS akan menunggu keputusan di majelis tertinggi, yakni Musyawarah Majelis Syura untuk menindaklanjuti silaturahmi yang dilakukan oleh Nasdem dan PKB ke DPP PKS.

Termasuk apakah PKS akan mendukung Anies-Imin atau tidak.

“DPP PKS akan membawa hasil pertemuan (Selasa 12 September) ke forum Musyawarah Majelis Syura (MMS) untuk membahas nama Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Anies Rasyid Baswedan,” ungkapnya kepada awak media di Jakarta, Rabu (13/9).

Ia menuturkan, secara politik, Syaikhu menyampaikan bahwa PKS sangat menyambut hangat bergabungnya PKB ke dalam Koalisi Perubahan.

Syaikhu menegaskan bahwa bergabungnya PKB jelas menambah kekuatan dan angin segar bagi koalisi yang dibentuk untuk mendorong Anies Baswedan sebagai Capres 2024.

Baca Juga:

PKS Akui Hubungan dengan Anies dan Cak Imin Semakin Erat

“Semoga koalisi ini membawa harapan, kemenangan, dan kebaikan bagi umat, bangsa, dan negara,” sambungnya.

Sekedar informasi, Cak Imin sebelumnya mundur dari poros pendukung Prabowo Subianto, Koalisi Indonesia Maju.

Ia serta PKB memutuskan bergabung ke Koalisi Perubahan. Cak Imin pun mendeklarasikan diri sebagai bakal cawapres Anies.

Usai masuknya PKB, formasi Koalisi Perubahan yang sebelumnya diisi oleh NasDem, PKS, dan Demokrat pun berubah.

Demokrat hengkang lantaran merasa NasDem dan Anies mengambil keputusan sepihak dengan bergabungnya PKB dan memutuskan Cak Imin cawapres. (Knu)

Baca Juga:

Lagu Yalal Wathon Bergema dalam Pertemuan Anies-Cak Imin dengan PKS

#PKS #Capres 2024 #PKB #Ahmad Syaikhu #Majelis Syura PKS
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Bagikan