Pilpres 2019

PKB Sebut Koalisi Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN Belum Berbentuk

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 03 Agustus 2018
PKB Sebut Koalisi Gerindra, PKS, Demokrat dan PAN Belum Berbentuk

Presiden Jokowi makan malam dengan sekjen partai koalisi. Foto: Infonawacita

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid menilai koalisi partai politik pengusung Joko Widodo lebih kuat dan siap dalam menghadapi kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 dibandingkan partai-partai pengusung Prabowo Subianto.

"Mereka masih mencari bentuk untuk menang, namun koalisi Jokowi sudah kuat. Ibaratnya mereka cek toko ini jualan apa, jadi kalau sama-sama jualan bakso, tinggal dicari lebih enak yang mana," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/8).

Fawaid menegaskanm koalisi parpol pendukung Prabowo Subianto hingga kini belum jelas dan belum siap menghadapi Pemilu Presiden 2019. Sebab, hingga dua hari jelang dimulainya pendaftaran calon presiden-wakil presiden, Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat dan PAN belum mendeklarasikan figur yang akan diusung.Jazilul menilai partai pendukung Prabowo hanya sibuk melakukan berbagai pertemuan tanpa ada keputusan jelas mengusung capres yang akan dimajukan di Pilpres 2019.

Presiden Jokowi bertemu dengan 8 Sekjen Partai koalisi pendukung pemerintah. (Foto: Biro Pers Setpres)

"Kalau di sana (koalisi Prabowo) bentuknya tidak ada sama sekali. Kalau kami koalisi Jokowi sudah ada bentuknya," ujarnya dikutip Antara.

Dia menilai koalisi Jokowi semakin kuat karena pemerintahan Jokowi menorehkan banyak prestasi selama memimpin di periode pertama dan partai pendukungnya sangat solid untuk memenangkan Jokowi pada periode kedua.

Jokowi sudah mendapat dukungan dari enam partai di parlemen, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai Nasdem, PPP, dan Hanura.

Sementara itu, empat partai sepakat berkoalisi mendukung Prabowo sebagai capres 2019-2024 yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN. (*)

#PKB #Presiden Jokowi #Pilpres 2019
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan