PKB Jadikan 'Slepet Imin' dan 'Desak Anies' Strategi Pilkada 2024

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 04 Maret 2024
PKB Jadikan 'Slepet Imin' dan 'Desak Anies' Strategi Pilkada 2024

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memastikan akan mengusung kembali agenda perubahan dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024. Adapun Pilkada tahun ini bakal digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda mengatakan, bahwa partainya akan menjadikan forum program Desak Anies bahkan Slepet Imin menjadi trendsetter dalam kampanye Pilkada tahun ini.

Baca Juga:

Lewat Desak Anies, AMIN Ingin Berikan Pendidikan Politik Lewat Diskusi

"PKB juga akan menjadikan forum Slepet Imin dan Desak Anies sebagai role model baru dalam kampanye pilkada," kata Syaiful Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

Pasalnya, lanjut Syaiful Huda, PKB ingin Pilkada serentak tahun ini ataupun kontestasi politik yang akan datang diwarnai partisipasi publik, bukan lagi mobilisasi publik.

Syaiful Huda pun mengklaim, forum Slepet Imin dan Desak Anies sudah terselenggara dengan baik di Pilpres. Bahkan, dalam kegiatan itu luar biasa terjadi partisipasi publik.

"Di mana di situ terjadi adu gagasan. Semua yang menjadi agenda perubahan diuji langsung oleh publik secara langsung," tuturnya.

Baca Juga:

Gaungkan Slepetnomic, Cak Imin Janji Kerja Pakai Otak dan Hati

Maka, kata Ketua Komisi X DPR ini, diskusi publik Desak Anies bahkan Slepet Imin bakal menjadi role model kampanye Pilkada serentak. Forum ini pun diharapkan dapat menghilangkan kampanye yang tidak mendidikan masyarakat.

"Ini sekaligus untuk menghentikan model mobilisasi massa yang relatif tidak mendidik bagi masa depan politik kita di masa-masa yang akan mendatang," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PKB Bakal Usung Agenda Perubahan dalam Pilkada Serentak 2024

#PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan