PKB Bakal Usung Agenda Perubahan dalam Pilkada Serentak 2024

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 04 Maret 2024
PKB Bakal Usung Agenda Perubahan dalam Pilkada Serentak 2024

Wasekjen DPP PKB, Syaiful Huda paparan di kantor DPP PKB. (MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah mulai memanaskan mesin politiknya dalam menghadapi perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB, Syaiful Huda mengatakan, partainya akan kembali menggaungkan agenda perubahan dalam gelaran Pilkada tahun ini yang digelar pada 27 November 2024 mendatang.

Baca Juga:

Ganjar Tegaskan Mahfud MD Dukung Wacana Hak Angket

"Memastikan bahwa agenda perubahan yang selama ini menjadi agenda utama dalam Pilpres akan terus kita dorong dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 yang secara tahapan dan bahkan sudah dimulai di depan mata," kata Syaiful Huda di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (4/3).

PKB juga membangun komitmen yang menjadikan hajat Pilkada serentak 2024 ini sebagai strategi melanjutkan mengubah Indonesia terutama dari desa. Jadi tema yang diambil PKB ihwal Pilkada tahun ini adalah mengubah Indonesia dari daerah.

"Kenapa harus kita lanjutkan agenda perubahan dari daerah? Karena tantangan yang kita hadapi cukup berat di masa yang akan datang dan ini semuanya kita meyakini salah satu agenda selain Pilpres yang bisa menjaga agenda Perubahan ini adalah kepemimpinan di level provinsi, level kabupaten kota se-Indonesia," tuturnya.

Ketua Komisi X DPR RI ini melanjutkan, Pilkada serentak 2024 akan diikuti oleh 545 wilayah yang terdiri dari 37 provinsi, 416 kabupaten dan 93 kota seluruh Indonesia.

Baca Juga:

PSI: Hak Angket Manuver Politisi yang Tak Siap Kalah

"Karena itu kami meyakini mengubah Indonesia dari daerah ini akan menjadi agenda strategis untuk masa depan Indonesia," tuturnya.

Syaiful Huda mengklaim, bahwa perolehan kursi PKB naik signifikan baik di tingkat DPR RI atau nasional, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota.

"Ini akan menjadi energi spirit perubahan kami untuk mengusung calon-calon terbaik, baik kader internal maupun sosok lain di luar kader internal PKB dalam menyongsong pilkada serentak tahun 2024," tutupnya. (Asp)

#PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Pemerintah agar mengkaji ulang penerapan pajak terhadap pembalut, dan menyarankan optimalisasi sumber penerimaan pajak dari kelompok ekonomi yang mapan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pembalut Perempuan Dikenakan Pajak, Politikus PKB Protes
Indonesia
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Bantuan diberikan di sela peresmian Kantor Dewan Pengurus Wilayah PKB Kalimantan Selatan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Cak Imin Berikan Bantuan Uang Tunai dan Pangan ke Relawan Karhutla Kalsel
Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Indonesia
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Ia merasa bahagia karena Ijtima Ulama PKB secara tegas menyatakan dukungan terhadap arah pembangunan ekonomi yang tengah dijalankan pemerintah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kader PKB Pakai Kaus Prabowonomics, Presiden Prabowo: tidak Pantas Saudara Pakai Nama Saya
Indonesia
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Pemerintah memahami bahwa kritik memiliki fungsi untuk mengoreksi jalannya pemerintahan.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah tidak Antikritik, tetapi bukan Fitnah
Bagikan