Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 yang memuat larangan mantan narapidana menjadi calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota telah diundangkan di Kementerian Hukum dan HAM dalam berita negara.
Menurut Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, tak pantas bila narapidana kasus korupsi dan kasus-kasus lainnya menjadi wakil rakyat, baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, hingga pusat.
"Namanya perwakilan rakyat, kamu mau engga punya wakil yang engga bener? Ya jangan dong," kata Basaria di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/7) malam.
Bahkan, nantan staf ahli Kapolri Bidang Sosial Politik ini menyarankan semua pelaku tindak pidana dilarang mendaftar sebagai bakal calon legislatif.
"Kalau kata saya ya semua tindak pidana ya tidak boleh. Pelaku tindak pidana menjadi wakilnya kamu disana (parlemen) mau ngga? Kan ngga mau juga," ujar dia.
Basaria mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan kajian terkait partai politik yang salah satu poinnya adalah tentang kaderisasi anggota partai politik. Berkaca dari kajian itu, Basaria meminta parpol melakukan perbaikan dalam hal kaderisasi.
"Jadi memang harusnya yang di kader itu adalah orang-orang yang baik yang tidak terlibat dengan korupsi salah satunya," ucap Basaria.
Lembaga antirasuah, lanjut Basaria, juga siap memberikan daftar nama para pelaku kasus tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap alias inkrah kepada KPU.
Penyerahan nama-nama koruptor itu dalam rangka membantu KPU dalam menyeleksi para pihak yang mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.
"Belum sih (KPU meminta daftar nama koruptor), tapi kita pasti kasih daftar koruptor itu," tutur Basaria.
Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menyatakan pihaknya bakal menolak jika partai politik mendaftarkan mantan terpidana kasus korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif pada Pemilu 2019.
Hal itu dilakukan sebagai penerapan Peraturan KPU No. 20 tahun 2018 yang memuat larangan bagi eks napi korupsi, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak menjadi bacaleg.
Menurut Hasyim, pihaknya mengantisipasi parpol mendaftarkan eks koruptor menjadi bakal calon legislatif dengan berkoordinasi kepada sejumlah lembaga.
"Misalkan tentang status bekas narapidana KPU bisa berkoordinasi dengan lembaga penegakkan hukum bisa kepada pengadilan bisa kepada MA, kepolisian, kejaksaan, KPK, ya itu informasi yang akurat," kata Hasyim.
KPU membuka pendaftaran bacaleg untuk Pemilu 2019 pada 4-17 Juli. Partai politik mendaftakan bacaleg sesuai dengan tingkatan.
Bacaleg DPRD kabupaten/kota didaftarkan oleh pengurus parpol tingkat kabupaten/kota. Kemudian, bacaleg DPRD provinsi didaftarkan pleh pengurus parpol tingkat provinsi. Sementara itu, bacaleg DPR diajukan pengurus parpol tingkat pusat ke KPU pusat.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Bahas RKUHP, Pimpinan KPK Temui Jokowi di Istana Bogor Siang Ini
