Pimpinan DPRD Minta Legislator Baru Beri Perhatian Khusus ke Aset Pemprov DKI
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 28 September 2024
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino (DPRD DKI Jakarta)
MerahPutih.com - Neraca Pemprov DKI Jakarta mencatat aset tetap sebesar Rp 604,2 triliun, namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masalah serius terkait pengamanan aset termasuk hilangnya dokumen dan penguasaan oleh pihak ketiga di 22 Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino memastikan pembahasan masalah aset milik Pemprov merupakan agenda utama dan diprioritaskan pada periode 2024-2029.
Menurut dia, aset tetap senilai Rp 604 triliun itu perlu mendapat perhatian serius agar bisa dimaksimalkan untuk pembangunan Jakarta.
Baca juga:
Survei Poltracking: RIDO Ungguli 2 Pesaingnya di Pilkada Jakarta
Ia pun meminta 106 DPRD DKI baru untuk memberikan perhatian khusus terkait persoalan aset milik Pemprov DKI Jakarta. Tujuannya agar aset-aset dimaksud bisa bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan kota.
"Kami akan memberikan perhatian serius terhadap masalah pengelolaan aset ini dalam rapat pembahasan yang akan datang," ujar Wibi dalam keterangannya Jumat (27/9).
Ia menyatakan, aset tetap milik Pemprov DKI Jakarta sudah seharusnya dikelola dengan baik. Sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Jakarta. Terlebih lagi Jakarta akan menjadi kota bisnis berskala global.
"Pemerintah daerah harus memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari kajian kota," kata Wibi.
Baca juga:
Masalah pengelolaan aset tetap di Jakarta, tambah Wibu, memang selalu menjadi perhatian. Apalagi setiap pemeriksaan oleh BPK, pengelolaan aset selalu menjadi catatan terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta.
"Tetapi kita bersama Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memperbaiki pengelolaan aset. Memang tidak mudah karena nilai asetnya besar, tetapi kita tetap terus menatanya," paparnya. (Asp).
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pemprov DKI Jakarta Beri Keringanan hingga Bebaskan Pajak Kendaraan Bermotor
Krisis Lahan Makam Jakarta, Solusi Tumpang dan Wacana Teknologi Kuburan Instan
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Pramono Anung Bikin Aturan Lelang Kilat November-Desember, Siap-siap Proyek Infrastruktur Langsung Tancap Gas di Awal Tahun Baru
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Jakarta Diprediksi Hanya Punya Lahan Makam 3 Tahun Lagi, Setelah Itu Mau Kubur di Mana?
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
MRT Jakarta Tambah 8 Kereta Baru dari Jepang untuk Rute HI–Kota, 'Headway' Bakal Jadi Secepat Kilat
Krisis Lahan Kuburan di Jakarta: Jarak Antar Makam Cuma 20 Cm, Jasad Baru Harus Rela 'Numpang' Sampai Tiga Lapis dalam Satu Lubang
TPU Jakarta Penuh, Para Leluhur Siap-siap Naik Level! Pramono Anung Pertimbangkan Buat Kuburan Vertikal