Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI) DKI Jakarta mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pihak-pihak yang terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Jakarta Timur.
Hari ini, KPK memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, Plh BP BUMD Periode 2019 Riyadi, dan Kasubbid Pelaporan Arus Kas BPKD DKI Jakarta Sudrajat Kuswata.
Menanggapi perkembangan pemeriksaan anggota DPRD DKI atas kasus ini, menurut Ketua DPW PSI Michael Victor Sianipar, pembahasan pengadaan tanah memang kerap menjadi isu yang paling hangat dan diminati di forum legislator Kebon Sirih karena anggaran pembelian tanah yang nilainya cukup besar.
Baca Juga:
KPK Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik Terkait Kasus Korupsi Tanah Munjul
“Tentu kita berharap tidak ada legislatif yang terlibat, tapi kita melihat faktanya selalu ada dorongan kuat untuk menghabiskan anggaran triliunan rupiah setiap tahunnya pada pembahasan di DPRD DKI Jakarta. Ini sangat tidak wajar,” kata Micheal.
Michael menilai, kejadian korupsi pengadaan tanah di Munjul bukan kali pertama terjadi di DKI. Pembiaran penegakan hukum akan mengakibatkan terulangnya dan maraknya praktik korupsi pengadaan tanah.
“Korupsi pengadaan tanah Munjul hanyalah permukaan dari bongkahan gunung es mafia tanah. Kasus ini harus jadi pintu masuk membongkar mafia tanah di Jakarta,” terang Michael.
Michael meyakini, korupsi tanah yang sedang diusut KPK melibatkan kekuatan-kekuatan besar karena angka nilai korupsi yang fantastis mencapai ratusan miliar rupiah.
"KPK harus bisa ungkap dalang dan jejaringnya, dan penjarakan yang terlibat. Jangan puas hanya mencari pelaku kecil yang jadi kambing hitam, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya," tegasnya.
Baca Juga:
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang tersangka, yaitu eks Direktur Utama Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles (YRC); Wakil Direktur PT Adonara Propertindo, Anja Runtuwene (AR); Direktur PT Adonara Propertindo, Tommy Adrian (TA); Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur, Rudy Hartono Iskandar serta satu tersangka korporasi PT Adonara Propertindo (AP).
Atas perbuatan para tersangka tersebut, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sebesar sejumlah Rp 152,5 miliar. (Asp)
Baca Juga:
KPK Temukan Dokumen Pencairan Dana Tanah di Munjul Senilai Rp 1,8 Triliun
