Pimpinan DPR Tidak Setuju BNN Dibubarkan

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 23 November 2019
 Pimpinan DPR Tidak Setuju BNN Dibubarkan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad buka suara menanggapi pernyataan anggota komisi III DPR Masinton Pasaribu yang meminta agar Badan Narkotika Nasional (BNN) dibubarkan. Menurutnya ketimbang dibubarkan lebih baik kinerjanya yang dievaluasi.

"Karena Badan Narkotika ini di mana-mana di beberapa negara maju maupun yang lain itu ada badannya sendiri," kata Dasco di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).

Baca Juga:

BNN Tolak Peredaran Vape

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai pengkajian ulang kinerja BNN penting dilalukan lantaran kondisi narkotika di Indonesia sudah dalam tingkat yang mengkhawatirkan.

Masinton Pasaribu desak BNN dibubarkan
Logo Badan Narkotika Nasioanl (BNN) (Foto: antaranews)

Hal serupa menurut Dasco juga berlaku untuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kinerjanya juga disorot oleh Komisi III DPR. BNPT perlu lebih berperan dalam pencegahan aksi terorisme di era pemerintahan saat ini.

"BNPT bukannya tidak kemudian melakukan langkah-langkah pencegahan, saya pikir juga sudah maksimal juga melakukan langkah-langkah, tinggal sekarang bagaimana dalam era pemerintahan sekarang ini BNPT agar berperan, kemudian diakomodasi dalam hal fasilitas dan lain-lain supaya bisa bekerja dengan baik," bebernya.

Menurut Dasco, evaluasi lebih baik dilakukan daripada membubarkan suatu lembaga. "Iya lebih baik begitu, saya pikir daripada dibubarkan ya kita evaluasi, apa yang kurang kita tambah, apa yang perlu dicukupi kita cukupi," tandasnya.

Sebelumnya dalam rapat kerja komisi III dengan BNN, Masinton mencecar soal kinerja BNN. Bahkan ia mengimbau agar BNN dibubarkan.

Baca Juga:

BNN: Narkoba Bisnis Menguntungkan Tapi Risikonya Berat

"Kalau tidak ada terobosan, saya minta BNN dievaluasi, dibubarkan saja. Dilebur saja sama kepolisian kalau enggak," ujar Masinton.

Selain itu, komisi III DPR RI dalam rapat kerja dengan BNPT juga menyoroti kinerja BNPT selama ini. Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir menyebut ada wacana bahwa kinerja BNPT perlu dievaluasi.(Pon)

Baca Juga:

BNN Minta Setiap Kampus Lakukan Tes Urine kepada Mahasiswa

#Badan Narkotika Nasional #Wakil Ketua DPR #Sufmi Dasco Ahmad #Masinton Pasaribu
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Berita
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Pimpinan DPR RI akhirnya menyetujui sejumlah langkah efisiensi anggaran, termasuk penghentian tunjangan bagi para anggota dewan
ImanK - Jumat, 05 September 2025
Gaji DPR RI 2025 Usai Pemangkasan: Berapa Take Home Pay-nya Sekarang?
Indonesia
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Pembebasan ini hanya berlaku untuk mereka yang tidak terbukti melakukan tindakan anarkis.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Pimpinan DPR Pelan-Pelan Bakal Lobi Kapolri Bebaskan Demonstran yang Ditangkap
Indonesia
Wakil Ketua DPR Sebut RUU Perampasan Aset akan Dibahas setelah RKUHAP Selesai
Pembahasan RUU Perampasan Aset belum bisa dimulai. Sebab, beleid tersebut mempunyai keterkaitan dengan RKUHP yang sedang dibahas di Komisi III DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Wakil Ketua DPR Sebut RUU Perampasan Aset akan Dibahas setelah RKUHAP Selesai
Indonesia
Di Hadapan Mahasiswa, Wakil Ketua DPR Minta Maaf dan Janji Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf saat audiensi di hadapan elemen mahasiswa.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Di Hadapan Mahasiswa, Wakil Ketua DPR Minta Maaf dan Janji Lakukan Evaluasi Menyeluruh
Indonesia
Audiensi dengan Elemen Mahasiswa, Dasco Pastikan Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop per 31 Agustus 2025
Wakil Ketua DPR juga menyampaikan moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR akan dihentikan sebagai bentuk efisiensi.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 03 September 2025
Audiensi dengan Elemen Mahasiswa, Dasco Pastikan Tunjangan Rumah Anggota DPR Disetop per 31 Agustus 2025
Indonesia
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Sebagai informasi, dalam rapat paripurna ini, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang akan menjadi landasan perubahan Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
Revisi UU Haji Berujung Ada Kementerian Baru, Dasco: Serahkan ke Pemerintah
Indonesia
Dasco Klarifikasi Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta: Untuk Kontrak Setahun, Bukan Rutin Bulanan
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merespons soal tunjangan rumah DPR Rp 50 juta. Anggaran itu tidak memungkinkan untuk diberikan secara sekaligus.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Dasco Klarifikasi Tunjangan Rumah DPR Rp 50 Juta: Untuk Kontrak Setahun, Bukan Rutin Bulanan
Indonesia
28 Agustus Giliran Elemen Buruh yang Bakal Geruduk Gedung DPR, Dasco Bilang Begini
Dasco menyatakan bahwa DPR menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), tetapi membutuhkan waktu untuk mempersiapkan revisi tersebut
Angga Yudha Pratama - Selasa, 26 Agustus 2025
28 Agustus Giliran Elemen Buruh yang Bakal Geruduk Gedung DPR, Dasco Bilang Begini
Indonesia
Setelah Oktober, Anggota DPR tidak Lagi Terima Tunjangan Rumah Sebulan Rp 50 Juta
Tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan diberikan kepada anggota DPR hanya pada tahun pertama
Wisnu Cipto - Selasa, 26 Agustus 2025
Setelah Oktober, Anggota DPR tidak Lagi Terima Tunjangan Rumah Sebulan Rp 50 Juta
Indonesia
Alasan Prabowo Beri Tanda Kehormatan kepada 4 Tokoh Pimpinan Parlemen
Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan tanda kehormatan kepada empat tokoh pimpinan parlemen. Ada alasan mengapa ia memberikan tanda kehormatan tersebut.
Soffi Amira - Senin, 25 Agustus 2025
Alasan Prabowo Beri Tanda Kehormatan kepada 4 Tokoh Pimpinan Parlemen
Bagikan