Pimpinan DPR Minta Komitmen Pemerintahan Prabowo untuk Selamatkan Industri Tekstil dari Keterpurukan

Frengky AruanFrengky Aruan - Selasa, 10 Desember 2024
Pimpinan DPR Minta Komitmen Pemerintahan Prabowo untuk Selamatkan Industri Tekstil dari Keterpurukan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kebakaran besar yang melanda pabrik garmen PT Anugerah Abadi Magelang (AAM) di Desa Girirejo, Tempuran, Magelang, menambah duka industri tekstil Indonesia yang tengah terpuruk. Bila tak ada intervensi penanganan dari Pemerintah, industri tekstil Indonesia dikhawatirkan akan tamat riwayatnya.

“Kejadian ini adalah tragedi besar, tidak hanya untuk perusahaan, tetapi juga bagi pekerja yang menjadi bagian dari tulang punggung perekonomian lokal,” kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Selasa (10/12).

Seperti diketahui, api besar membakar pabrik garmen milik PT AAM di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Minggu (8/12). Kebakaran ini tidak hanya menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan tetapi juga mengancam kesejahteraan ribuan pekerja dan masyarakat lokal.

Menurut Cucun, kebakaran ini semakin memperparah industri tekstil Tanah Air yang belakangan tengah lesu, mulai dari badai PHK, perusahaan gulung tikar atau melakukan efisiensi, raksasa tekstil Sritex pailit, hingga sulitnya UMKM bersaing dengan produk asal China yang harganya jauh lebih murah.

“Para pelaku tekstil ini sudah tidak berdaya. Sudah berlarut-larut masalahnya tapi belum ada juga kehadiran Pemerintah,” tuturnya.

Baca juga:

Kemendag Klaim Sudah Sekuat Tenaga Bantu Industri Tekstil Dari Serbuan Impor

“Kalau Negara tidak hadir di sini dan punya kepedulian, bisa tamat riwayatnya mungkin industri tekstil ini dari hulu ke hilir,” sambung Cucun.

Dari diskusi dengan para pelaku tekstil, menurut Cucun, mereka menyatakan tidak ada ketegasan Pemerintah tentang batasan impor. Permendag Nomor 8/2024 dianggap menjadi salah satu faktor pasar dalam negeri dibanjiri produk impor dengan harga murah sehingga menggerus para pelaku usaha nasional.

“Bahkan yang mengerikan itu produksi garmen sekarang, yang jualan seperti di Jakarta itu saja sudah orang China-nya langsung. Bayangkan kita mau bersaing kayak gimana, mereka punya harga murah karena insentif mereka banyak di negaranya, jualan di sini mereka tidak bayar pajak,” paparnya.

Aturan yang mempermudah importir diperparah dengan kurangnya insentif Pemerintah bagi pelaku industri lokal. Belum lagi pajak besar yang dibebankan Negara kepada pelaku usaha, termasuk UMKM.

Baca juga:

Menilik Wajah Industri Konveksi Tekstil Rumahan di Jakarta

Oleh karenanya, Legislator dari Dapil Jawa Barat II tersebut meminta komitmen Pemerintah dalam menyelamatkan industri tekstil lokal. Apalagi Presiden Prabowo Subianto memiliki semangat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi dan industrialisasi dalam negeri.

“Negara harus hadir untuk melindungi para pelaku tekstil, termasuk UMKM-nya. Ini harus disikapi oleh Pemerintah yang mendapatkan amanat dari rakyat, sekarang ini Pemerintahan Pak Prabowo, harus betul-betul memberi perhatian penuh untuk pelaku industri tekstil,” harapnya. (Pon)

#Industri Tekstil #Presiden Prabowo Subianto #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Puan Maharani dan Sufmi Dasco Ahmad disebut memberi perhatian serius terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset. Hal itu disampaikan DPR.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
Puan dan Dasco Beri Perhatian Serius soal Pembahasan RUU Perampasan Aset, Ikut Pantau Langsung
Indonesia
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
DPR membantah pembahasan RUU Perampasan Aset tidak transparan. DPR mengungkap 87 rapat, kunjungan ke 15 provinsi, dan penyerapan aspirasi masyarakat.
Soffi Amira - Jumat, 20 November 2026
DPR Bantah Pembahasan RUU Perampasan Aset tak Transparan, Ungkap Sudah 87 Kali Rapat
Indonesia
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Puan tidak merekomendasikan nama siapa pun untuk mengisi jabatan RI 2 itu karena yakin tokoh yang nanti dicalonkan Presiden ialah sosok terbaik.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Ketua DPR Pastikan Dukung Siapa pun Sosok Wapres yang Diajukan Prabowo
Indonesia
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan datang langsung ke MPR pada 25 November 2026 untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
Prabowo Dijadwalkan Serahkan Dua Nama Cawapres ke MPR pada 25 November
Indonesia
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Aturan tersebut mencakup perampasan aset terkait tindak pidana maupun melalui mekanisme non-conviction based atau perampasan aset tanpa pemidanaan.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bisa Sasar Travel Bodong, Harta Pelaku untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
DPR mendorong pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset dan badan khusus pengelola aset untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, DPR Dorong Pembentukan Badan Pengawas Independen
Indonesia
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Regulasi ini mengatur perampasan aset terkait tindak pidana dan tanpa pemidanaan, dengan proses melalui pengadilan.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Negara Bisa Sita Aset Tanpa Pemidanaan
Indonesia
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
DPR menyiapkan badan pengawas independen dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Simak mekanisme pengawasan yang dirancang.
Soffi Amira - Kamis, 19 November 2026
UU Perampasan Aset Bakal Diawasi Badan Independen, ini Mekanisme yang Disiapkan DPR
Indonesia
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
RUU Perampasan Aset dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada 19 November 2026. Habiburokhman menyebut aturan ini telah dinanti selama 18 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 19 November 2026
18 Tahun Dinanti, RUU Perampasan Aset Akhirnya Disahkan di Paripurna DPR
Indonesia
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Pemerintah diminta mengutamakan perlindungan habitat asli badak Jawa ketimbang memindahkan satwa langka tersebut ke kawasan lain.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Tolak Badak Jawa Dipindah ke Banyuwangi, DPR : Ujung Kulon Rumah Terakhirnya
Bagikan