Catatan Akhir Tahun 2021

Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Desember 2021
Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Deklarasi relawan usung capres. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aroma Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai menguat meski kontestasi demokrasi lima tahunan itu baru akan dihelat pada 2024. Sepanjang 2021, sejumlah kelompok relawan bermunculan untuk mendukung tokoh tertentu menjadi calon presiden (capres).

Adapun tokoh-tokoh yang didukung oleh relawan tersebut mulai dari kepala daerah hingga pejabat di level pusat. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan; Ketua DPR RI Puan Maharani; Menparekraf Sandiaga Uno; Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca Juga:

Jadwal Pemilu Berlarut-larut, Tendensi Kepentingan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat

Ganjar Pranowo

Jokowi Mania (Joman), relawan pendukung Jokowi sudah memastikan mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Joman telah mengeluarkan tagline "Ganjar The Next Jokowi".

"Kami dukung Ganjar Pranowo pengganti Jokowi di 2024," kata Ketua Joman, Imanuel Ebenezer.

Pria yang karib disapa Noel ini membeberkan alasan pihaknya mendukung Ganjar. Menurutnya, Ganjar memiliki integritas, sosok pekerja, dan memiliki komitmen untuk kebinekaan.

Anies Baswedan

Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) juga telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024. La Ode menuturkan, kelompok relawan ini dibentuk dari berbagai komponen masyarakat.

Koordinator ANIES, La Ode Basir, yakin Anies bisa mengikuti jejak Jokowi yang saat ini menjadi Presiden RI, setelah sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Apalagi Pak Anies, yang lebih tuntas 5 tahun bekerja di Jakarta. Jokowi saja yang hanya hampir 2 tahun memimpin Jakarta, apalagi Pak Anies. Saya rasa akan jauh lebih baik," kata La Ode.

Puan Maharani

Relawan yang menamakan diri Gema Puan mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capres 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Puan dianggap sebagai sosok yang pantas menjadi Ratu Adil.

Ketua Umum Gema Puan, Ridwan, mengatakan deklarasi Puan capres 2024 merupakan masukan bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku sosok penentu capres dari PDIP.

"Gema Puan ini ingin beri keyakinan ke Bu Mega bahwa jangan takut digertak dengan alasan elektabilitas," kata Ridwan.

Sandiaga Uno

Sandiaga Uno juga sudah dideklarasikan sebagai capres 2024 oleh Ratusan emak-emak yang tergabung dalam Relawan Kawan Sandi (RKS) Cimahi, Jawa Barat.

Menurut koordinator RKS Cimahi Dewi Trinawati, Sandiaga adalah sosok pekerja keras dan merangkul semua kalangan. Dewi mengatakan dukungan terhadap Sandiaga berasal dari lintas kalangan di antaranya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), milenial, budayawan, hingga tokoh agama.

"Kita akan mengadakan bakti sosial dan program lain untuk mengangkat perekonomian rakyat, para pelaku UMKM, maupun kaki lima, kita ingin mengangkat rakyat kecil biar sejahtera," kata Dewi.

Luhut Panjaitan

Sahabat Luhut for Presiden RI 2024 juga telah dideklarasikan di Kota Medan. Relawan mendorong Luhut untuk maju menjadi calon presiden 2024

Ketua Deklarasi Sahabat Luhut for Presiden RI 2024, Toni Togatorop mengatakan, dukungan itu diberikan secara spontanitas karena melihat rekam jejaknya.

"Melihat jejak rekam LBP, Pak Luhut di pemerintahan jokowi kita kagum. Beberapa kebijakan strategis dan pendekatan persuasif familiar terhadap rakyat," kata Toni.

Erick Thohir

Relawan Indonesia Moeda mendukung Erick Thohir menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Koordinator Nasional Relawan Indonesia Moeda, Bambang Priakusuma, deklarasi Erick Thohir for Presiden 2024 dilakukan karena menilai Menteri BUMN itu mempunyai rekam jejak kinerja yang baik.

"Tokoh yang banyak berkiprah saat ini adalah Pak Erick Thohir baik dari sudut pandang pengusaha, profesional, maupun praktisi," kata Bambang.

Simulasi TPS. (Foto: Antara)
Simulasi TPS. (Foto: Antara)

Seiring dengan munculnya figur-figur capres yang didukung para relawan tersebut, rivalitas antarmasyarakat pun mulai terasa. Mereka kerap terlibat perseteruan di media sosial. Padahal, kepastian siapa yang akan menjadi capres masih sangat jauh.

Fenomena munculnya relawan ini, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, bisa dilihat dari tiga aspek. Pertama, relawan sebagai bentuk "counter movement" terhadap parpol.

"Munculnya relawan sebagai gerakan "counter movement" ini didasari pada makin skeptisnya pemilih dengan parpol karena makin elitis dan oligarkis," ujarnya kepada MerahPutih.com, Sabtu (25/12).

Wasis, sapaan akrab Wasisto, menyebut faktor tersebut mendorong banyak orang berinisiatif mencalonkan figur tertentu sebagai calon alternatif. Sifat relawan yang non partisan menjadikan mereka mampu menyasar ke berbagai kelompok pemilih.

"Hal itulah yang menjadikan popularitas figur tertentu makin hari makin naik karena kerja relawan di akar rumput," ujarnya.

Kondisi ini pula, kata Wasis, yang menjadi semacam "alat tawar politik" bagi kandidat yang diusung relawan untuk mendapat tiket nominasi dari parpol dengan mengonversi dukungan relawan juga dukungan terhadap parpol tertentu.

Aspek kedua, relawan sebagai varian mutakhir dari tim sukses. Wasis menjelaskan, ini bisa diartikan bahwa pola kerja tim sukses kini cenderung makin terorganisir dan memiliki tujuan jangka panjang dengan mendukung kandidat tertentu.

Baca Juga:

Pembahasan Jadwal Pemilu Bakal Dilakukan di Awal 2022

Padahal, sebelumnya kerja tim sukses hanya berlangsung selama kampanye dan hanya berharap keuntungan material jika kandidat yang didukung tersebut menang.

"Hal itu ditujukan untuk bisa mengamankan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seandainya kandidat itu menang," ujarnya.

Sedangkan aspek ketiga, relawan sebagai bentuk jalan pintas nominasi kandidat karena faktor kharismatik kandidat. Menurut Wasis, munculnya para kelompok relawan capres ini seperti mengulang kembali nominasi Jokowi ketika bertarung di PilGub DKI 2012 maupin PilPres 2014.

"Nominasi akar rumput melalui berbagai kelompok relawan ini merupakan bagian cara pengkultusan figur sebagai "ratu adil" yang dipercaya mampu memerintah adil dan membawa kesejahteraan," ujarnya.

Pengkultusan figur oleh relawan, lanjut Wasis, lazim juga dikenal sebagai personalisasi politik di mana kharisma personal itu memiliki kekuatan elektabiltas yang lebih tinggi daripada parpol.

"Persepsi inilah yang menjadikan suatu pemahaman baru bahwa semakin banyak relawan, maka semakin besar peluang elektabilitas dan nominasinya," kata Wasis. (Pon)

Baca Juga:

Komisi II Belum Terima Hasil Konsolidasi Kemendagri-KPU Soal Jadwal Pemilu

#Pilpres #Pemilu #Capres 2024
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan