Catatan Akhir Tahun 2021

Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Desember 2021
Pilpres 2024 Masih Jauh, Relawan Mulai Genit Usung Capres

Deklarasi relawan usung capres. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Aroma Pemilihan Presiden (Pilpres) mulai menguat meski kontestasi demokrasi lima tahunan itu baru akan dihelat pada 2024. Sepanjang 2021, sejumlah kelompok relawan bermunculan untuk mendukung tokoh tertentu menjadi calon presiden (capres).

Adapun tokoh-tokoh yang didukung oleh relawan tersebut mulai dari kepala daerah hingga pejabat di level pusat. Misalnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo; Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan; Ketua DPR RI Puan Maharani; Menparekraf Sandiaga Uno; Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Baca Juga:

Jadwal Pemilu Berlarut-larut, Tendensi Kepentingan Pemerintah Dinilai Sangat Kuat

Ganjar Pranowo

Jokowi Mania (Joman), relawan pendukung Jokowi sudah memastikan mendukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024 mendatang. Bahkan Joman telah mengeluarkan tagline "Ganjar The Next Jokowi".

"Kami dukung Ganjar Pranowo pengganti Jokowi di 2024," kata Ketua Joman, Imanuel Ebenezer.

Pria yang karib disapa Noel ini membeberkan alasan pihaknya mendukung Ganjar. Menurutnya, Ganjar memiliki integritas, sosok pekerja, dan memiliki komitmen untuk kebinekaan.

Anies Baswedan

Relawan Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) juga telah mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024. La Ode menuturkan, kelompok relawan ini dibentuk dari berbagai komponen masyarakat.

Koordinator ANIES, La Ode Basir, yakin Anies bisa mengikuti jejak Jokowi yang saat ini menjadi Presiden RI, setelah sebelumnya menjabat sebagai Gubernur DKI.

"Apalagi Pak Anies, yang lebih tuntas 5 tahun bekerja di Jakarta. Jokowi saja yang hanya hampir 2 tahun memimpin Jakarta, apalagi Pak Anies. Saya rasa akan jauh lebih baik," kata La Ode.

Puan Maharani

Relawan yang menamakan diri Gema Puan mendeklarasikan Puan Maharani sebagai capres 2024 di Semarang, Jawa Tengah. Puan dianggap sebagai sosok yang pantas menjadi Ratu Adil.

Ketua Umum Gema Puan, Ridwan, mengatakan deklarasi Puan capres 2024 merupakan masukan bagi Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku sosok penentu capres dari PDIP.

"Gema Puan ini ingin beri keyakinan ke Bu Mega bahwa jangan takut digertak dengan alasan elektabilitas," kata Ridwan.

Sandiaga Uno

Sandiaga Uno juga sudah dideklarasikan sebagai capres 2024 oleh Ratusan emak-emak yang tergabung dalam Relawan Kawan Sandi (RKS) Cimahi, Jawa Barat.

Menurut koordinator RKS Cimahi Dewi Trinawati, Sandiaga adalah sosok pekerja keras dan merangkul semua kalangan. Dewi mengatakan dukungan terhadap Sandiaga berasal dari lintas kalangan di antaranya para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), milenial, budayawan, hingga tokoh agama.

"Kita akan mengadakan bakti sosial dan program lain untuk mengangkat perekonomian rakyat, para pelaku UMKM, maupun kaki lima, kita ingin mengangkat rakyat kecil biar sejahtera," kata Dewi.

Luhut Panjaitan

Sahabat Luhut for Presiden RI 2024 juga telah dideklarasikan di Kota Medan. Relawan mendorong Luhut untuk maju menjadi calon presiden 2024

Ketua Deklarasi Sahabat Luhut for Presiden RI 2024, Toni Togatorop mengatakan, dukungan itu diberikan secara spontanitas karena melihat rekam jejaknya.

"Melihat jejak rekam LBP, Pak Luhut di pemerintahan jokowi kita kagum. Beberapa kebijakan strategis dan pendekatan persuasif familiar terhadap rakyat," kata Toni.

Erick Thohir

Relawan Indonesia Moeda mendukung Erick Thohir menjadi capres di Pilpres 2024 mendatang. Menurut Koordinator Nasional Relawan Indonesia Moeda, Bambang Priakusuma, deklarasi Erick Thohir for Presiden 2024 dilakukan karena menilai Menteri BUMN itu mempunyai rekam jejak kinerja yang baik.

"Tokoh yang banyak berkiprah saat ini adalah Pak Erick Thohir baik dari sudut pandang pengusaha, profesional, maupun praktisi," kata Bambang.

Simulasi TPS. (Foto: Antara)
Simulasi TPS. (Foto: Antara)

Seiring dengan munculnya figur-figur capres yang didukung para relawan tersebut, rivalitas antarmasyarakat pun mulai terasa. Mereka kerap terlibat perseteruan di media sosial. Padahal, kepastian siapa yang akan menjadi capres masih sangat jauh.

Fenomena munculnya relawan ini, menurut pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Wasisto Raharjo Jati, bisa dilihat dari tiga aspek. Pertama, relawan sebagai bentuk "counter movement" terhadap parpol.

"Munculnya relawan sebagai gerakan "counter movement" ini didasari pada makin skeptisnya pemilih dengan parpol karena makin elitis dan oligarkis," ujarnya kepada MerahPutih.com, Sabtu (25/12).

Wasis, sapaan akrab Wasisto, menyebut faktor tersebut mendorong banyak orang berinisiatif mencalonkan figur tertentu sebagai calon alternatif. Sifat relawan yang non partisan menjadikan mereka mampu menyasar ke berbagai kelompok pemilih.

"Hal itulah yang menjadikan popularitas figur tertentu makin hari makin naik karena kerja relawan di akar rumput," ujarnya.

Kondisi ini pula, kata Wasis, yang menjadi semacam "alat tawar politik" bagi kandidat yang diusung relawan untuk mendapat tiket nominasi dari parpol dengan mengonversi dukungan relawan juga dukungan terhadap parpol tertentu.

Aspek kedua, relawan sebagai varian mutakhir dari tim sukses. Wasis menjelaskan, ini bisa diartikan bahwa pola kerja tim sukses kini cenderung makin terorganisir dan memiliki tujuan jangka panjang dengan mendukung kandidat tertentu.

Baca Juga:

Pembahasan Jadwal Pemilu Bakal Dilakukan di Awal 2022

Padahal, sebelumnya kerja tim sukses hanya berlangsung selama kampanye dan hanya berharap keuntungan material jika kandidat yang didukung tersebut menang.

"Hal itu ditujukan untuk bisa mengamankan jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan seandainya kandidat itu menang," ujarnya.

Sedangkan aspek ketiga, relawan sebagai bentuk jalan pintas nominasi kandidat karena faktor kharismatik kandidat. Menurut Wasis, munculnya para kelompok relawan capres ini seperti mengulang kembali nominasi Jokowi ketika bertarung di PilGub DKI 2012 maupin PilPres 2014.

"Nominasi akar rumput melalui berbagai kelompok relawan ini merupakan bagian cara pengkultusan figur sebagai "ratu adil" yang dipercaya mampu memerintah adil dan membawa kesejahteraan," ujarnya.

Pengkultusan figur oleh relawan, lanjut Wasis, lazim juga dikenal sebagai personalisasi politik di mana kharisma personal itu memiliki kekuatan elektabiltas yang lebih tinggi daripada parpol.

"Persepsi inilah yang menjadikan suatu pemahaman baru bahwa semakin banyak relawan, maka semakin besar peluang elektabilitas dan nominasinya," kata Wasis. (Pon)

Baca Juga:

Komisi II Belum Terima Hasil Konsolidasi Kemendagri-KPU Soal Jadwal Pemilu

#Pilpres #Pemilu #Capres 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Hal terpenting dalam proses revisi undang-undang krusial itu adalah memastikan pemilu berjalan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 April 2026
Ketua DPR Ajak Ketum Partai Politik Bicarakan RUU Pemilu
Indonesia
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
DPR tak boleh terus menunda pembahasan karena tahapan pemilu semakin dekat.
Dwi Astarini - Kamis, 16 April 2026
Wakil Ketua Baleg DPR Dorong Revisi UU Pemilu Segera Dibahas
Bagikan